Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH COUNTER PULSA UNTUK KOMUNIKASI ANTAR CABANG MENURUT UU NO. 36 TAHUN 1999 TTG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHALANG AHLI WARIS MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGINTAIAN DATA DOMESTIK SECARA MASSAL OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN PASIEN OLEH RUMAH SAKIT PEMERINTAH AKIBAT KETERBATASAN SARANA DAN PRASARANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SWASTA BERBADAN HUKUMYAYASAN DI KOTA SUKABUMI DIKAITKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI MANDATORY CONVERTIBLE BONDS DIKAITKAN DENGAN PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA UTARA DENGAN JAMINAN PERORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PENANGGUNGAN UTANG DALAM KUHPerdata DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYERTAAN (DEELNEMING) YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS PAJAK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI PROVINSI SUMATRA BARAT DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Penguatan dan Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DARTA PUSAKA TINGGI DI TINJAU DARI PERDDA KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PAJAK DALAM PERLINDUNGAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP PEREDARAN BRUTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN OBJEK PAJAK PENNGHASILAN DENGAN OBJEK ZAKAT PROFESI DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KEMURTADAN ISTRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN ANTARA KOPERASI PETERNAK SAPI BANDUNG UTARA DENGAN ANGGOTA PETERNAK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI SUSU BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BILATERAL PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA, DAN THAILAND DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA INDEN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN OLEH BANK KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERBANKAN DAN UU HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III KUH PERDATA"ERJANJIAN "KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III "

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA BANK BRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian kredit pembangunan kapal dengan objek jaminan kapal laut dihubungkan dengan Peraturan Peraturan no. 44 tahun 2005 tentang pengesahan international conventional on maritime liens and mortgages 1993

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan keabsahan perkawinan berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN PPN DAN PPnBM DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SERTA FUNGSI PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT PROGRAM E-HEALTH DI INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI PENGUSAHA KECIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TRIPS DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hak cipta program komputer dalam UU no. 19 tahun 2002 dikaitkan dengan TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Data Hasil Inderaja Dalam rangka Trade Relted Aspecs of Intelllectual Property Rights (Trips) Dan Pelaksanaannnya Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, STUDI KASUS DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERJANJIAN LISENSI PATEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP KEWAJIBAN SOSIAL NOTARIS DALAM PELAKSANAAN JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP NON-DISCRIMINATION DALAM KEGIATAN PENGGUNAAN SATELIT REMOTE SENSING BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NO. 41/65 TAHUN 1986 DIKAITKAN DENGAN OUTER SPACE TREATY 1967 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PERDAGANGAN DALAM GATT/WTO DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP RETALIASI DALAM GATT/WTO DAN PENGARUHNYA DALAM DUNIA PERDAGANGAN INTERNASIONAL NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUKSI DAN PENJUALAN PRODUK MEREK TERKENAL OLEH FACTORY OUTLET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prospek Pengaturan Insentif dan Disinsentif Pajak Berkaitan Dengan Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Sebagai Perwujudan Sistem Perpajakan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 957/PDT/2006 TENTANG PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REGISTRASI SIM CARD YG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DR UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKOMENDASI HUKUM BAGI UNI EROPA TERHADAP PEMBERLAKUAN FEED IN TARIFF PROGRAM (FIT PROGRAM) DI PROVINSI ONTARIO OLEH KANADA SEBAGAI QUANTITATIVE REGULATIONS MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rekonseptualisasi Prinsip Kedaulatan Negara Penuh Dan Eksklusif Wilayah Udara Indonesia Di Era Deregulasi Penerbangan Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA ASSET PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) DI CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI SEBAGAI DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. NADA TEXTILE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN PUSAT (P4P) AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT NADA TEXTILE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLLING) MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog