Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pembagian harta kekayaan suami istri akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS DALAM KELUARGA YANG TERDAPAT LEBIH DARI SATU PERKAWINAN SENTANA DI DESA BAJRA KABUPATEN TABANAN PRONVINSI BALI BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA WARIS YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN PADA PERKAWINAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN KONTRAK OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAS KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL OLEH PENJUAL BERDASARKAN KONVENSI PBB MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UNCISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM TRIPS SERTA AKIBAT YANG DAPAT TIMBUL BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN BIAYA GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PIHAK PEMBELI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG OLEH PIHAK PENJUAL DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PRODUSEN MOBIL MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK DAN PRAKTIK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIK KELAYAKAN USAHA (KKU) TERHADAP USAHA KECIL DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG CIREBON DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KAIDAH-KAIDAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO.KEP-117/MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GCG PADA BUMN SEBAGAI SALAH SA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINA YAYASAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DI PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN USAHA KECIL OLEH PT. (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA DALAM KAITANYA DENGAN PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SITUS INTERNET BERMUATAN PORNOGRAFI OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DGN UU NO 12 THN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 PUU-VIII TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KITAB UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN DIMUKA SEBELUM KEGIATAN PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAYANGAN BERITA KRIMINAL DAN PORNOAKSI DI MEDIA TELEVISI DIKAITKAN DENGAN ASAS DAN TEORI HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCULIKAN DAN PERDAGANGAN PERMEPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA NON û INTERNASIONAL : STUDI KASUS BOKO HARAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK BERKELANJUTAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELANTARAN ISTERI OLEH SUAMI SELAMA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI WAJIB PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PEMBATASANYA DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DALAM KASUS PERTAMINA VS. KARAHA BODAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CREATIVE COMMONS LICENSES DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK EKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) ANTARA PEMERINTAH DENGAN PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN OFF HIRE DALAM PEMBAYARAN CHARTER KAPAL DIKAITKAN DENGAN CHARTER WAKTU DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH UNTUK PATEN OBAT BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN U.S. DISTRICT COURT OF NEWYORK TANGGAL 09 SEPTEMBER 1994 DAN U.S. CIRCUIT COURT OF APPEALS (2D.CIR) TANGGAL 06 DESEMBER 1995 DALAM KASUS DELCHI CARRIER S.p.A v. ROTOREX COORPORATION BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION O

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTRE NO. D2001-1110 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN NAMA DOMAN (DOMAIN NAME) ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED DAN INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AIRPORT AUTHORITY TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN GANGGUAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK DAN DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA ATAS BENDA MILIKNYA YANG DIJAMINKAN SECARA FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUANNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM AKUISISI SUATU PERUSAHAAN YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL PELANGGARAN TERHADAP ANGGARAN DASAR PERSEROAN MAUPUN PIHAK KETIGA DITINJAU MENURUT UU NO 40 THN 2007 DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Entitas Non-Pemerintah (Non-Governmental Entities) Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional dan Implementasinya Dalam Peratusan Perundang-undangan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MALAYSIA AIRLANES (MAS) MH 370 TERHADAP PENUMPANG KHUSUSNYA WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI MALAYSIA AIRLINES TERHADAP JATUH NYA PESAWAT MH-17 DI WILAYAH UKRAINA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Untuk Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan Di timor Leste Berdasarkan Chicago Convention 1944 Dan Timor Leste Civil Aviantion Basic Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK YANG MENYEBABKAN JATUHNYA PESAWAT TWA 800 DI EAST MORICHES, NEW YORK, PADA TANGGAL 17 JULI 1996 DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WARSAWA 1929 DAN MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog