Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEABSAHAN SURAT WASIAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN PRODUK IMPOR YANG TERKONTAMINASI RADIASI NUKLIR JEPANG DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (SPS) DALAM PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERBEDA JENIS KELAMIN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK (PATRILINEAL) DAN DAYAK SIMPANG (MATRILINEAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT PATRILINEAL DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DI KAWASAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN UTANG PAJAK KEPADA KURATOR DALAM KASUS PAILIT PT METRO BATAVIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN WANITA HAMIL (NIKAH HAMIL) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI LOKIKA SANGGRAHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DUDA DARI PERKAWINAN SENTANA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI TABANAN-BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ISBATH WAKAF SEBAGAI PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTNAG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK SERTA HARTA PERKAWINAN AKIBAT BERAKHIRNYA NIKAH MUT'AH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Diitinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LOAN AGREEMENTS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan Dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua kandung dihubungkan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI DALAM MEWAKILI AHLI WARIS DIBAWAH UMUR DALAM TINDAKAN HUKUM MENJUAL WARISAN HAK AHLI WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN DIPLOMATIC BAG DAN DIPLOMATIC BAGGAGE MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN MENURUT PRAKTIK BEBERAPA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM DATA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN INTERNATIONAL CONTRACTS 2005 DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT ARBITRASE ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN KONSEP PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DENGAN SISTEM KERJA KONTRAK PADA PRAKTIK OUTSOURCING TANPA MENGGUNAKAN METERAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK PENDUDUK SIPIL ATAS KESEHATAN DAN STANDAR KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HHUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI RESIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT RISK) PADA OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DAN INFORMASI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH BAGI DEBITUR YANG TELAH MELUNASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS ATAS GUGATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI PEWARIS SELAKU PENJUAL DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP AKIBAT PEMBERIAN VAKSINASI DALAM PROGRAM IMUNISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SUAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KETIDAKAKURASIAN VOLUME GAS DI DALAM TABUNG ELPIJI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PRODUSEN MAKANAN DALM KEMASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENERIMA KREDIT DALAAM PERJANJIAN KREDIT BAKU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PENGGUNA PENGOBATAN HERBAL-SUPRANATURAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas penerbitan sertipikat ganda dikaitkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADI PELETAKAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROMOTOR MUSIK DI INDONESIA DALAM HAL PEMBATALAN KONTRAK PERTUNJUKAN OLEH PIHAK MANAJEMEN ARTIS ASING DIKAITKAN DENGAN TRAVEL WARNING YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PRAKTIK TRANSAKSI LINDUNG NILAI KURS DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 01/POJK-07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog