Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3238.K/PDT/1987 MENGENAI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT SUSANA ARDY DENGAN PT SUMMARECON AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5096 K/Pdt/1998 TENTANG SENGKETA UTANG PIUTANG ANTARA HUSSEIN ISKANDAR MELAWAN ABDUL KADIR MAHMUD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2238K/Pid.sUS/2009 TENTANG TINDAK PIDANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHATULISTIWA ANDALAS PERMAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INMDONESIA No. 871.K/PDT/19990 TANGGAL 2 SEPTEMBER 1999 MENGENAI PERALIHAN SAHAM ATAS NAMA OLEH PEMEGANG SAHAM NOMINEE TANPA IZIN PEMBERI NOMINEE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2340 K/PDT/1990 TANGGAL 28 SEPTEMBER 1995 TENTANG PEMILIHAN DOMOSILI HUKUM DAN KEWENANGAN MENGADILI DALAM KASUS JUAL BELI MOBIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2125 K/PDT/1995 TENTANG SENGKETA JUAL BELI TANAH ANTARA TAN TJAI HONG (FONNY) MELAWAN KAYMANA TJANDRA DAN BANK PUTRA SUKAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 649 K./Pdt./1993 TENTANG PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY DALAM SENGKETA ANTARA NEGARA NEGARA cg. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM cq. PT JASA MARGA (PERSERO) DENGAN PO GARUDA EX PASAL 1367 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 91 K/TUN/2000 TENTANG KASUS PT TIMOR PUTRA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN PAKSA PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 58/PDT.G/2000/PN. BDG TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA TUAN ALEX RUBI HALIM DENGAN TUAN N. POPO WIJAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 2/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH CHIODA SPORT MARKET, PT DAINE CITRA ABADI DAN PT AGRABUDI KOMUNIKA TERHADAP PT PARA BANDUNG PROPERTINDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PENJUALAN ASET BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENGUASA PENDUDUKAN (OCCUPYING POWER) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS BASSIOUNI DI JALUR GAZA TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menurut UU No. 30 th 2004 tentang jabatan notaris dihubungkan dengan pasal-pasal peraturan pemerintah No. 37 th 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DISTRIK NEGARA BAGIAN WASHINGTON AMERIKA SERIKAT UNTUK MENGADILI SECARA IN ABSENTIA LETJEN JOHNNY LUMINTANG DIKAITKAN DENGAN ALIEN TORT CLAIMS ACT 1789 DAN TORTURE VICTIM PROTECTION ACT 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSUL PERUBAHAN KONTRAK DAN AKIBATNYA DALAM KONTRAK JUAL BELI (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UN CISG 1980 (UNITED NATION CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS 1980) DAN KETENTUAN DALAM HUKUM DI I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PENDIRIAN SERIKAT PEKERJA MANDIRI DI GRAND HOTEL AQUILA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS DUGAAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI JAKET YG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA PEMILIK KOVEKSI ASSA DAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP ASPEK YURIDIS OPERASIONAL UBER TAXI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENETUKAN SAFEGUARD MEASURES ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU (PROCLAMATION NO.7529 - TO FASCILITATE POSITIVE ADJUSTMENT TO COMPETITION OF CERTAIN STEEL PRODUCTS, 5 MARET 2002), DIKAITKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALISASI KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR BESAR DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS SURAT KETERANGAN NIKAH SEBELUM DIKELUARKANNYA AKTA NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA GADAI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF BAGI PERUM PEGADAIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING OLEH MONASH UNIVERSITY MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS) 1995 DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERANG BAGI NEGARA BUKA BUKAN PESERTA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998 (STUDI KASUS SERANGAN ISRAEL KE JALUR GAZA SEJAK JANUARI 2009 HINGGA DESEMBER 2014)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEPADA NASABAH KOPERASI SERBA USAHA (KSU) GUYUB RAHARJO TERHADAP PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) GUYUB RAHARJO YANG TELAH MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TENTANG HAK CIPTA PENCIPTA SENI RUPA DALAM BENTUK SENI LUKIS GEDUNG SATE YANG DIGUNAKAN TANPA HAK OLEH PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Kelembagaan Pendaftaran Nama Domian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan asas Keadilan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bunga Obligasi Yang Diperoleh Dana Pensiun Dalam Penjualan Obligasi Di Bursa Efek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Bilateral Invesment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BESERTA HAMBATANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) PADA PT BANK X DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN YG TIDAK DIDAFTARKAN SECARA FIDUSIA UNTUK MENYELESAIAKN KREDIT MACET PD PD.BPR LPK PANYINGKIRAN DI TINJAU DR UU NO 42 TAHUN 199 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM HAL TERJADI KEADAAN SULIT (HARDSHIP) BERDASARKAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang kayu di Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dihubungkan dengan vendu reglemeni dan vendu instructie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MOGOK KERJA OLEH PEKERJA KONTRAK PADA PT DONGAN KREASI INDONESIA DALAM MASA KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT KAHATEX DENGAN ALASAN KESALAHAN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-13/MEN/

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN UMKM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP POLA KEMITRAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEMEGANG HAK YANG SAH ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagaian harta bersama akibat perseraian dalam perkawinan poligami didasarkan Undang Undang No.1 Tahum 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAKIBATKAN PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog