Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGGUNAAN MEDIA INTERNET UNTUK PEMBELIAN TIKET PESAWAT UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI MONTREAL 1999 (CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN METODE BERPERANG YANG BERAKIBAT KERUSAKAN TERHADAP LINGKUNGAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan nama domain ( Domain Name) dikaitkan dengan perlindungan merk dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH COUNTER PULSA UNTUK KOMUNIKASI ANTAR CABANG MENURUT UU NO. 36 TAHUN 1999 TTG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHALANG AHLI WARIS MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGINTAIAN DATA DOMESTIK SECARA MASSAL OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN PASIEN OLEH RUMAH SAKIT PEMERINTAH AKIBAT KETERBATASAN SARANA DAN PRASARANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SWASTA BERBADAN HUKUMYAYASAN DI KOTA SUKABUMI DIKAITKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI MANDATORY CONVERTIBLE BONDS DIKAITKAN DENGAN PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA UTARA DENGAN JAMINAN PERORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PENANGGUNGAN UTANG DALAM KUHPerdata DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYERTAAN (DEELNEMING) YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS PAJAK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI PROVINSI SUMATRA BARAT DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Penguatan dan Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DARTA PUSAKA TINGGI DI TINJAU DARI PERDDA KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PAJAK DALAM PERLINDUNGAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP PEREDARAN BRUTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN OBJEK PAJAK PENNGHASILAN DENGAN OBJEK ZAKAT PROFESI DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KEMURTADAN ISTRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN ANTARA KOPERASI PETERNAK SAPI BANDUNG UTARA DENGAN ANGGOTA PETERNAK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI SUSU BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BILATERAL PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA, DAN THAILAND DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA INDEN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN OLEH BANK KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERBANKAN DAN UU HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III KUH PERDATA"ERJANJIAN "KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III "

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA BANK BRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian kredit pembangunan kapal dengan objek jaminan kapal laut dihubungkan dengan Peraturan Peraturan no. 44 tahun 2005 tentang pengesahan international conventional on maritime liens and mortgages 1993

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan keabsahan perkawinan berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN PPN DAN PPnBM DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SERTA FUNGSI PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT PROGRAM E-HEALTH DI INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI PENGUSAHA KECIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TRIPS DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hak cipta program komputer dalam UU no. 19 tahun 2002 dikaitkan dengan TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Data Hasil Inderaja Dalam rangka Trade Relted Aspecs of Intelllectual Property Rights (Trips) Dan Pelaksanaannnya Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan Yuridis Tentang Hubungan Pemberian Insentif Pajak Dengan Perkembangan Pembangunan Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Rancaekek, kabupaten bandung Dihubungkan Dengan Keppres Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pajak Pertambangan Nilai Yang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGGUNAAN DANA NON-BUJETER OLEH PIMPINAN KEMENTRIAN NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BAGI BELGIA DALAM PERKARA INTERPRESTASI DARI KONVENSI LUGANO 1988 (KASUS BELGIA v. SWISS, MAHKAMAH INTERNASIONAL, 2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM DAPAT DILAKUKAN OLEH M. IRFIN BASOEKI ATAS KASUS KECELAKAAN DI RUANG MANDI UAP TERHADAP PT FITINDO SEHAT SEMPURNA SEBAGAI PENGELOLA KLUB KEBUGARAN LIFE SPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DANI ERRIANSYAH DALAM RANGKA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH EDY KURDIANA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN MENGENAI RENOVASI RUMAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SPANAIR PADA TAHUN 2008 DALAM MENUNTUT PIHAK PENGANGKUT BERDASARKAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT URBAN POOR CONSORTIUM (UPC) TERHADAP AGREEMENT BETWEEN WFP AND UPC FOR THE IMPLEMENTATION OF OPSM-WFP OPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PARA PETERNAK PLASMA PT CKS PURWAKARTA ATAS MUSNAHNYA TERNAK BURUNG UNTA YANG TERSERANG WABAH ANTHRAX, TERHADAP BANK NUSA NASIONAL SEBAGAI PEMBERI KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP RICE TEC INC. MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PATEN BASMATI RICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PIHAK KETIGA DI DARAT UNTUK MENDAPAT GANTI KERUGIAN ATAS JATUHNYA SALAH SATU MESIN PESAWAT BOEING 747-300 MILIK MASKAPAI PENERBANGAN JAPAN AIRLINES (JAL) DI TANGERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI SEKTOR PAJAK REKLAME MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA KOMPENSASI PEMASANGAN IKLAN ATAU BILLBOARD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENYELESAIAN PERSENGKETAAN INGKAR JANJI DALAM PERJANJIAN PEMBANGUNAN RUMAH ANTARA PIHAK SUROSO DENGAN WAWAN SELAKU PIMPINAN ASCIPTA GRUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PERADILAN USAHA TATA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya penyelesaian sengketa tanah akibat adanya sertifikat palsu yang diterbitkan Kantor Pertanahan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog