Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGINTAIAN DATA DOMESTIK SECARA MASSAL OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN PASIEN OLEH RUMAH SAKIT PEMERINTAH AKIBAT KETERBATASAN SARANA DAN PRASARANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SWASTA BERBADAN HUKUMYAYASAN DI KOTA SUKABUMI DIKAITKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI MANDATORY CONVERTIBLE BONDS DIKAITKAN DENGAN PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA UTARA DENGAN JAMINAN PERORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PENANGGUNGAN UTANG DALAM KUHPerdata DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYERTAAN (DEELNEMING) YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS PAJAK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI PROVINSI SUMATRA BARAT DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Penguatan dan Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DARTA PUSAKA TINGGI DI TINJAU DARI PERDDA KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PAJAK DALAM PERLINDUNGAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP PEREDARAN BRUTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN OBJEK PAJAK PENNGHASILAN DENGAN OBJEK ZAKAT PROFESI DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KEMURTADAN ISTRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN ANTARA KOPERASI PETERNAK SAPI BANDUNG UTARA DENGAN ANGGOTA PETERNAK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI SUSU BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BILATERAL PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA, DAN THAILAND DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA INDEN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN OLEH BANK KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERBANKAN DAN UU HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III KUH PERDATA"ERJANJIAN "KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III "

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA BANK BRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian kredit pembangunan kapal dengan objek jaminan kapal laut dihubungkan dengan Peraturan Peraturan no. 44 tahun 2005 tentang pengesahan international conventional on maritime liens and mortgages 1993

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan keabsahan perkawinan berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN PPN DAN PPnBM DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SERTA FUNGSI PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT PROGRAM E-HEALTH DI INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI PENGUSAHA KECIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TRIPS DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hak cipta program komputer dalam UU no. 19 tahun 2002 dikaitkan dengan TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Data Hasil Inderaja Dalam rangka Trade Relted Aspecs of Intelllectual Property Rights (Trips) Dan Pelaksanaannnya Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tata Hubungan Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TATACARA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG MERUPAKAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERBEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT (TAC) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KERJASAMA MIGAS ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PT. RADIANT ENERGI SUKATANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PADA WARISAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM GEGE LUIGGI SELAKU PIHAK ARRANGER TERHADAP ADINDA ADI ATAS PENGUMUMAN KARYA CIPTA SEBUAH ARANSEMEN LAGU TANPA HAK UNTUK TINDAKAN KOMERSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH YANG DILAKUKAN OLEH SUKU POLAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PT TIMOR PUTERA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK ATAS PRODUK KENDARAAN BERMOTOR TIMOR"INDAK"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SARMAULI SELAKU PENERIMA WARISAN DALAM HAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN SURAT WASIAT YANG TIDAK DITITIPKAN KE NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 932 KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PENIPUAN DAN PEMALSUAN SERTIFIKAT DEPOSITO RAHMAT SUKMAJAYA OLEH PETUGAS BANK MANDIRI PADA KANTOR CABANG BANK MANDIRI ENGGANO JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS FLEXI COMBO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap anak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas kerugian yang diderita penumpang pesawat udara akibat cedera janji maskapai penerbangan dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TENTANG PENYANGKALAN ANAK OLEH AYAHNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum jaminan terhadap lelang eksekusi benda milik penjamin sebagai akibat kredit macet dikaitkan dengan gugatan ahli waris penjamin

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang perceraian dari suatu perkawinan antar agama yang dilakukan di luar negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN KEMBALI KEPADA AGAMA SEMULA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap jual beli harta warisan dalam hukum adat Minangkabau oleh ahli waris yang titunjuk dalam surat wasiat

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog