Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN NAIK RANJANG TURUN RANJANG MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI OLEH BANK BNP AKIBAT DARI KESALAHAN RELATIONSHIP MANAGER BANK BNP TERHADAP NASABAH PRIORITAS DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PREDATORY PRICING (MENJUAL RUGI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN CROSS ACQUISITION OLEH PERUSAHAAN ASING TERHADAP PERUSAHAAN DLM NEGERI DIKAITKAN DGN PERATURAN BAPPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NO IX.H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN SERTIFIKAT SAHAM OLEH PT DANAREKSA (PERSERO) DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 25 TAHUN 1976 TENTANG PT DANAREKSA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN KREDIT MIKRO YANG DILAKUKAN OLEH BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PELAKU USAHA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PRODUK (PRODUCT LIABILITY) DI PERUSAHAAN ôXö DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA INTERNET TELKOM SPEEDY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK MARKETPLACE TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG BARANGNYA TIDAK SAMPAI PADA KONSUMEN DIKAITKAN UNDANG û UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tanda tangan elektronik elektronic signature dalam sistem hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG INTERKONEKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI LAINNYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KETENTUAN PENYEDIAAN JASA BERDASARKAN GATS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK DAN TANGGUNG JAWAB AYAH SLUNG LAÆI DALAM MASYARAKAT ADAT SIKKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUKU DANA PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PESERTA KEPADA PIHAK LAIN MENURUT UNDANG û UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG û UNDANG HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI GADAI SAHAM YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN DITINJAU MENURUT HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PERWALIAN ATAS ANAK SETELAH PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 306/PDT.G/2000/PN.BDG TANGGAL 30 NOVEMBER 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kontraktual Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E. Commerce.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA OLEH PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA DA PT SURVEYOR INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN RITEL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK FINANCIAL LEASING PESAWAT UDARA MENURUT UNIDROIT CONVENTION ON INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN POLIGAMI DENGAN LEBIH DARI 4 (EMPAT) ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK KERJASAMA DI BIDANG EKONOMI ASEAN MENURUT PROTOKOL MANILA 1996 BERKAITAN DENGAN PROSES PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN HARTA BENDA WAKAF UNTUK KEGIATAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatat pada masyarakat keturunan Tionghoa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN PEMENANG LELANG PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PADA INSTANSI PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Keselamatan Penerbangan dan Kelaikan Udara Suatu Pesawat Didasarkan Pada Peraturan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Pada Sesi Pemeliharaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) BERDASARKAN PENGATURAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVACY RIGHTS ON PERSONAL DATA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKERETAAPIAN DIHUBUNGKAN DENGAN POLA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN TARIF TAKSI OLEH ORGANDA DKI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARAANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT SEBAGAI BENTUK KONTRAK KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA DALAM PELAKSANAAN PRODUCTION SHARING CONTRRACT (PSC), DIKAITKAN DENGAN TERHENTINYA KONTRAK ANTARA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) DAN EXXON MOBIL OIL INDONESIA (EMOI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DOKTER SELAKU TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL DALAM TINDAKAN ABORSI AKIBAT KEGAGALAN PROGRAM KB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN ELECTRONIC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PAJAK BERGANDA TENAGA KERJA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HKM PERJANJIAN PERKAWIANAN YG MENIADAKAN KEBERADAAN HARTA BERSAMA DLM HAL PENDIRIAN PERSEROAAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTRI DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 40 THN 2007 TENTANG PT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum pembatalan perkawinan kedua terhadap tanggungjawab orang tua dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALUAN DOKUMEN NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN KLAUSUL PERJANJIAN PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) TERHADAP PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PENGHAPUSAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN PASAR TERHADAP RETRIBUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat perceraian dalam perkawinan campuran terhadap kekuasaan orang tua pada anak dibawah umur

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog