Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DLM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN BUHUN DI KAMPUNG CIPAKU DESA PAKUTANDANG TERKAIT PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINIST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DITEMPAT PENITIPAN ANAK (DAY CARE) DITINJAU DR UU NO 35 THN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YG MENJADI KORBAN KEKERASAN YG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DIKAITKAN DGN UU NO 35 THN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 23 THN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DLM RUMAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DIPANTI ASUHAN SAMUEL DI TANGGERANG YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI YANG MENYIMPAN DANA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MELAKUKAN AKTIVITAS PERBANKAN BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap hak anak-anak yang berada dalam pengasuhan Yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT NGABUJANG DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN REMOTE TRADING SYSTEM UNTUK MENUNJANG PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA JASA WAHANA KINCIR ANGIN PASAR MALAM CV PUTRA WISATA YANG ROBOH DI JAMBI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMALSUAN SERTIFIKASI LABELISASI HALAL PRODUK KOSMETIKA SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA DIKAITKAN DGN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dihubungkan dengan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PEMBERIAN CASH BACK OLEH BANK UMUM YANG TELAH DILIKUIDASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui SMS (Short Messages Service) Berdasarkan Hukum Asuransi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel yang Menutup Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Melalui SMS (Short Messege Service) Dalam Kerangka Hukum Asuransi dan UU Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN AKIBAT PENGEMBANG TIDAK MEMENUHI ASAS ITIKAD BAIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 1338 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang saham Minoritas Dalam Praktik Backdoor Listing Melalui AkuisisiDan Merger Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (INVESTOR) REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM HAL TERJADINYA KEGAGALAN INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH MANAGER INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PAASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT GIRI JALADHI WANA DALAM KONTRAK KERJASAMA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PASAR INDUK SENTRA ANTASARI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH WARIS PARSANTIAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA YANG DIKUASAI OLEH ANAK BUNGSU LAKI-LAKI DARI ISTRI KEDUA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN (PPh) BERKAITAN DENGAN PEMBERLAKUAN SELF ASSESSMENT SYSTEM BERDASARKAN UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN BAGI PT MUSTIKA SANGKURIANG WISATA TERHADAP FANDAM DARMAWAN ATAS HAK GUNA MILIK BANGUNAN DI JALAN SUKAWARNA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kedaulatan Negara Di Bidang Informasi Dalam aktivitas Penyadapan Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENERAPAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN MANUAL DAN KARTU GARANSI DLM BHS INDONESIA PD PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA IMPOR DIKAITKAN DGN UU NO 8 THN 1999 TENTAMNG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERMENDAG NO19/M-DAG/PER/2009 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERKENAL DI INDONESIA MENURUT KETENTUAN TRIPS DAN UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SERTA IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM DOHA DEVELOPMENT AGENDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA BERUPA DEPOSITO PADA PERKARA PERDATA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO 112/PDT.P/2008/PN SKA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERNANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PUSAKO DI KENAGARIAN AMPANG GADANG DITINJAU DR PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO 5 THN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan tarif telepon selular antar operator dikaitkan dengan UU No. 5 th 1999 ttg larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persengketaan Mengenai Ingkar Janji Perjanjian Antara Grup Musik Cabe Rawit di Bandung dan Manajernya Serta penyelesaiannya Menurut Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSYARATAN PERIJINAN DLM PENERAPAN PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM ATAS PERBUATAN KARYAWANNYA YANG TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA PADA SENGKETA ANTARA PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA DAN PT POSEIDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK TERHADAP NASABAH DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAL MODAL DAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO. KEP-27/PM/96 TENTANG PENGAWASAN WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 222 K/PDT/2011 TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TEREKSEKUSI ATAS LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ANTARA JOHANES DJONI SUPRIJATNO MELAWAN PT. BANK UOB BUANA TBK DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ASPEK PERDATA TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DARI SUATU PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBLOKIRAN AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) DI WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGALIHAN ASET PDAM KOTA SORONG KEPADA PT. TIRTA REMU ANTARA PEMERINTAH KOTA SORONG DENGAN PT. TIRTA REMU DIHUBUNGKAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS CERAI TALAK TERHADAP ISTRI YANG BERADA DI LUAR NEGERI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KAWIN MUT'AH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PELAKSANAANYA SERTA PELAKSANAANYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT DITERBITKAN PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 139/G/2013/PTUN-JKT TERHADAP LEGALITAS HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA DAN PATRIALIS AKBAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT MENURUT CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING TAHUN 1990 DARI COMMISSION MARITIME INTERNATIONAL (CMI) DAN ANTISIPASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GUGATAN GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA TERHADAP INDUSTRI PESAWAT UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN PP NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG PENGANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog