Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TERDAMPAK DALAM PROMOSI MENGGUNAKAN SMS BLAST DIKAITKAN DENGAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEWAKILI PERSEROAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN TANPA DISPENSASI KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IKLAN YANG MENYESATKAN (MISLEADING ADVERTISEMENT) TERKAIT TESTIMONI PRODUK YANG MENYESATKAN PADA KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REKAYASA DISPENSING PUMP YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA SPBU TERHADAP KONSUMEN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK SARDEN KALENG YANG MENGANDUNG PARASIT BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ATAS TIDAK DIAKOMODASINYA SURAT ASPIRASI PEMEGANG SAHAM DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BUMN PERSERO TERHADAP KEDUDUKAN DIREKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 198/PDT-SUS/BPSK/2016/PN.RAP TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM OBJEK REPO DI PASAR NEGOSIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA “ BEBILUCK ” YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI DAN COLIFORMS MELEBIHI AMBANG BATAS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TEN TANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUN GAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN AKIBAT PENANGGUHAN TINDAKAN MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KIKIL BERFORMALIN DI PASAR TRADISONAL BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK MEREK ATAS MEREK YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDANGAN ANAK TERKAIT KEGIATAN PROSTITUSI SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN RULE OF REASON MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TA HUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT E K MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBUKTIAN KPPU TERHADAP PRAKTIK KARTEL DAGANG DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (HIN) ATAS ADANYA KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN BOT OLEH PT. CIPTA KARYA BUMI INDAH (CKBI) / PT. GRAND INDONESIA (GI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN PELAKU USAHA MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ditinjau dari Het Herzien Indonesche Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FREJA.CO TERHADAP OKA MAHENDRA PUTRA SELAKU PEMILIK TAKIS MANAGEMENT YANG TIDAK MENGUNGGAH FOTO ENDORSEMENT PADA AKUN INSTAGRAM MILIK ELIZABETH KASAI BERDASARKAN KONTRAK ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM ATAS KETIDAKTERSEDIAAN SUKU CADANG KENDARAAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DI INDONESIA OLEH IMPORTIR UMUM KENDARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHASA DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL PENGADAAN SATELIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. DENGAN JSC ISS-RESHETNEV COMPANY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK OLAHAN YANG ILEGAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJA SAMA ANTARA PENGELOLA APARTEMEN DENGAN PENYEDIA JASA LAYANAN TELEVISI KABEL DAN INTERNET TERTENTU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MEMPUNYAI SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA PENYEDIA JASA (HOTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM OPERATOR SELULER TERHADAP IKLAN PERANG TARIF YANG MENYESATKAN KONSUMEN MELALUI MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLORIN DALAM PRODUK PANGAN (BERAS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS LAYANAN PURNA JUAL MOBIL FORD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN TERHADAP PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN KAPAL YANG DIAKIBATKAN OLEH KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUT ATAS BARANG KIRIMAN APABILA KAPAL TENGGELAM AKIBAT BERTABRAKAN DENGAN KAPAL LAIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TATACARA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG MERUPAKAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERBEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BERLANGSUNGNYA PERTAMBANGAN PASIR OLEH PT. ABDI GUNA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ADINDA YUANITA ATAS DUGAAN MALPRAKTIK OLEH Dr. GUNTUR ERIC LUIS ADIWATI DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG û UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PRAKTEK LAYANAN KESEHATAN MELALUI INTERNET (TELEMEDICINE INTERNET) DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TTG KESEHATAN DAN UU NO. 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLA PENAWARAN MENU MAKANAN YANG DITENTUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA RESTAURAN SIAP SAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (CONSIDERATION of ELECTRONIC SIGNATURE in ELECTRONIC COMMERCE ACCORDING TO ACT NO. 11 OF 2008 CO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS DARI HARTA YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBATALAN KEPAILITAN TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS YANG MEMEGANG HAK TANGGUNGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI BLACKBERRY DALAM TRANSAKSI BLACK MARKET SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN INFORMED CONSENT YANG DITANDATANGANI KELUARGA PASIEN MASIH DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DROPSHIPPER DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKET KOMPOR GAS DAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) GRATIS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT CACAT PRODUK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS PERILAKU PIALANG BERJANGKA YANG TIDAK MENDAPAT IZIN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA DARI BAPPEBTI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog