Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TERDAMPAK DALAM PROMOSI MENGGUNAKAN SMS BLAST DIKAITKAN DENGAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEWAKILI PERSEROAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN TANPA DISPENSASI KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KM SINAR BANGUN YANG TENGGELAM DI DANAU TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IKLAN YANG MENYESATKAN (MISLEADING ADVERTISEMENT) TERKAIT TESTIMONI PRODUK YANG MENYESATKAN PADA KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PEMBERI WARALABA ASING DENGAN PENERIMA WARALABA INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REKAYASA DISPENSING PUMP YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA SPBU TERHADAP KONSUMEN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK SARDEN KALENG YANG MENGANDUNG PARASIT BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ATAS TIDAK DIAKOMODASINYA SURAT ASPIRASI PEMEGANG SAHAM DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BUMN PERSERO TERHADAP KEDUDUKAN DIREKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DAN KARTEL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 198/PDT-SUS/BPSK/2016/PN.RAP TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM OBJEK REPO DI PASAR NEGOSIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA “ BEBILUCK ” YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHERICHIA COLI DAN COLIFORMS MELEBIHI AMBANG BATAS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TEN TANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUN GAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN AKIBAT PENANGGUHAN TINDAKAN MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KIKIL BERFORMALIN DI PASAR TRADISONAL BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK MEREK ATAS MEREK YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDANGAN ANAK TERKAIT KEGIATAN PROSTITUSI SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN RULE OF REASON MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TA HUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT E K MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBUKTIAN KPPU TERHADAP PRAKTIK KARTEL DAGANG DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (HIN) ATAS ADANYA KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN BOT OLEH PT. CIPTA KARYA BUMI INDAH (CKBI) / PT. GRAND INDONESIA (GI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN PELAKU USAHA MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ditinjau dari Het Herzien Indonesche Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FREJA.CO TERHADAP OKA MAHENDRA PUTRA SELAKU PEMILIK TAKIS MANAGEMENT YANG TIDAK MENGUNGGAH FOTO ENDORSEMENT PADA AKUN INSTAGRAM MILIK ELIZABETH KASAI BERDASARKAN KONTRAK ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM ATAS KETIDAKTERSEDIAAN SUKU CADANG KENDARAAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DI INDONESIA OLEH IMPORTIR UMUM KENDARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHASA DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL PENGADAAN SATELIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. DENGAN JSC ISS-RESHETNEV COMPANY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK OLAHAN YANG ILEGAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJA SAMA ANTARA PENGELOLA APARTEMEN DENGAN PENYEDIA JASA LAYANAN TELEVISI KABEL DAN INTERNET TERTENTU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MEMPUNYAI SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA PENYEDIA JASA (HOTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL BELI LELANG YANG DILAKUKAN PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SKEMA PRE NOTIFICATION PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PPENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN (P3SP) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1391K/Pdt/2011 TENTANG KASUS ANTARA HASTJARJO BOEDI WIBOWO MELAWAN PT. INDONESIA AIR ASIA TENTANG PERUBAHAN JADWAL PENERBANGAN (FLIGHT RESCHEDULING) DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 687 K/PID.SUS/2012 ATAS NAMA TJIOE CHRISTINA CHANDRA MENGENAI ERROR IN PERSONA SEBAGAI ALASAN UNTUK MENOLAK DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO 906/PID.B/2011PN.JKT.PST TENTANG PENJUALAN IPAD YANG TIDAK DILENGKAPI BUKU PETUNJUK BERBAHASA INDONESIA ANTARA EBEN DENGAN RANDY LESTER SAMUSAMU DENGAN DIAN YUDHA NEGARA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 231/PDT.G/2011/PN.JKT PST TENTANG KASUS TUAN RIDWAN SUMANTRI MELAWAN PT LION MENTARI AIRLINES TENTANG PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG CACAT OLEH MASKAPAI PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 560/PDT.SUS/2012 TENTANG PERJANJIAN ASURANSI JIWA TANPA MENYERTAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA PT. AVRIST ASSURANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 227/PDT/G/2012/PN.BDG TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA H. MOCH SOLEH MELAWAN PT OTO MULTIARTHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA BAKU DALAM JUAL BELI TOKO ONLINE DALAM SITUS KASKUS DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.11 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI SAHAM TANPA WARKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERA (PENGUKURAN TIMBANGAN) OLEH PELAKU USAHA PASAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGAKTIFAN SEPIHAK (NEGATIVE OPTION) YANG DILAKUKAN OLEH TELKOMSEL DALAM LAYANAN OPERA MINI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINA YAYASAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DI PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN SEPIHAK DALAM PROGRAM TAGIHAN TETAP OLEH PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK TERHADAP PENGGUNA LAYANAN TELEPON TETAP DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM OPERATOR SELULER TERHADAP IKLAN PERANG TARIF YANG MENYESATKAN KONSUMEN MELALUI MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLORIN DALAM PRODUK PANGAN (BERAS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS LAYANAN PURNA JUAL MOBIL FORD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog