Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 05/KPPU-L/2009 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KEGIATAN EVENT ORGANIZER (EO) LOMBA KETERAMPILAN SISWA (LKS) TINGKAT NASIONAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DITINJAU DARI UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO 998K/PID.SUS/2013 TENTANG PENERAPAN PUTUSN BEBAS MURNI DLM TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN ALAT ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DLM BAHASA INDONESIA SEBAGAIMANA PSL 62 JUNCTO PSL 8 AYAT 1 HURUF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1391K/Pdt/2011 TENTANG KASUS ANTARA HASTJARJO BOEDI WIBOWO MELAWAN PT. INDONESIA AIR ASIA TENTANG PERUBAHAN JADWAL PENERBANGAN (FLIGHT RESCHEDULING) DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 687 K/PID.SUS/2012 ATAS NAMA TJIOE CHRISTINA CHANDRA MENGENAI ERROR IN PERSONA SEBAGAI ALASAN UNTUK MENOLAK DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO 906/PID.B/2011PN.JKT.PST TENTANG PENJUALAN IPAD YANG TIDAK DILENGKAPI BUKU PETUNJUK BERBAHASA INDONESIA ANTARA EBEN DENGAN RANDY LESTER SAMUSAMU DENGAN DIAN YUDHA NEGARA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 231/PDT.G/2011/PN.JKT PST TENTANG KASUS TUAN RIDWAN SUMANTRI MELAWAN PT LION MENTARI AIRLINES TENTANG PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG CACAT OLEH MASKAPAI PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 560/PDT.SUS/2012 TENTANG PERJANJIAN ASURANSI JIWA TANPA MENYERTAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA PT. AVRIST ASSURANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 227/PDT/G/2012/PN.BDG TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA H. MOCH SOLEH MELAWAN PT OTO MULTIARTHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA BAKU DALAM JUAL BELI TOKO ONLINE DALAM SITUS KASKUS DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.11 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI SAHAM TANPA WARKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERA (PENGUKURAN TIMBANGAN) OLEH PELAKU USAHA PASAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGAKTIFAN SEPIHAK (NEGATIVE OPTION) YANG DILAKUKAN OLEH TELKOMSEL DALAM LAYANAN OPERA MINI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINA YAYASAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DI PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN SEPIHAK DALAM PROGRAM TAGIHAN TETAP OLEH PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK TERHADAP PENGGUNA LAYANAN TELEPON TETAP DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM BAGI PEMERINTAH TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN BAHAYA MEROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PENCAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUYDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO 265/PDT.G/2013/PN JKT. TIM TENTANG PEMASANGAN SALURAN PIPA AIR KOTOR YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH DEVELOPER MT. HARYONO SQUARE OFFICE PARK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM OPERATOR SELULER TERHADAP IKLAN PERANG TARIF YANG MENYESATKAN KONSUMEN MELALUI MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLORIN DALAM PRODUK PANGAN (BERAS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS LAYANAN PURNA JUAL MOBIL FORD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN TERHADAP PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN KAPAL YANG DIAKIBATKAN OLEH KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUT ATAS BARANG KIRIMAN APABILA KAPAL TENGGELAM AKIBAT BERTABRAKAN DENGAN KAPAL LAIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN DOKTER TERHADAP PEMUSNAHAN REKAMAN MEDIS PASIEN DI HUBUNGKAN DGN PEMBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UU NO 29 THN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DN UU NO 44 THN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TATACARA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG MERUPAKAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERBEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT BERLANGSUNGNYA PERTAMBANGAN PASIR OLEH PT. ABDI GUNA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ADINDA YUANITA ATAS DUGAAN MALPRAKTIK OLEH Dr. GUNTUR ERIC LUIS ADIWATI DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG û UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PRAKTEK LAYANAN KESEHATAN MELALUI INTERNET (TELEMEDICINE INTERNET) DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TTG KESEHATAN DAN UU NO. 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TIDAK DIPEROLEHNYA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI PROFESI PELAUT DITINJAU DR HUKUM POSITIF DIINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLA PENAWARAN MENU MAKANAN YANG DITENTUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA RESTAURAN SIAP SAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (CONSIDERATION of ELECTRONIC SIGNATURE in ELECTRONIC COMMERCE ACCORDING TO ACT NO. 11 OF 2008 CO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS DARI HARTA YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBUKTIAN TERBALIK DLM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK DITINJAU DR UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBATALAN KEPAILITAN TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS YANG MEMEGANG HAK TANGGUNGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI BLACKBERRY DALAM TRANSAKSI BLACK MARKET SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN INFORMED CONSENT YANG DITANDATANGANI KELUARGA PASIEN MASIH DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DROPSHIPPER DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKET KOMPOR GAS DAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) GRATIS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT CACAT PRODUK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS PERILAKU PIALANG BERJANGKA YANG TIDAK MENDAPAT IZIN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA DARI BAPPEBTI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI INDONESIA DALAM HAL IZIN PERUSAHAAN PENYELENGARAA IBADAH HAJI KHUSUS YANG DICABUT OLEH PEMERINTAH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJUAL OLEH SHOWROOM SECARA TIDAK ASLI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK OLEH PT. PLN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DIDDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SINAR LASER UNTUK PERAWATAN KECANTIKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TTG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog