Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Kajian Hukum Peradilan Pidana terhadap Dr. Syahril Sabirin dalam Kaitan dengan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah (Kasus Bank Bali)

Deddy Gadzali - Komariah Emong Sapardjaja - Weny Widyowati

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 2125/K/PID/1990 TANGGAL 31 AGUSTUS 1993 TENTANG OUTUSAN PIDANA JUDEX FACTI YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PIDANA

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Agus Takariawan, SH., MH. - Fadia Fabiona

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NOMOR 654.K/PID/1996 TANGGAL 10 MARET 1996 TENTANG DAKWAAN PEMALSUAN SURAT KARENA PENERIMA KUASA TIDAK MENGETAHUI BAHWA SURAT PENETAPAN PERDATA PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 251/TAHUN 19

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Agus Takariawan, SH., MH - Rahmiyati

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI Reg.No. 514 K/PID/2002 TENTANG PEMCEMARAN LINGKUNGAN KARENA KEALPAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Niko Napolio Nurzugandhi

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NO. 572 k/PID/2003 TANGGAL 12 FEBRUARI 2004 TENTANG JUDEX JURIS SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA NON-BUDGETER BULOG SEHINGGA TERDAKWA DIPUTUS BEBAS KARENA DIANGGAP MELAKUKAN PERINT

A.H. Deddy Gadzali, S.H - Agus Takariawan, S.H.,M.H - Imam N. Alfattah

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1311.K/PID/2002 TANGGAL 10 OKTOBER 2002 YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKSANAKAN PERKAWINAN, SEDANGKAN PERKAWINAN YANG SUDAH ADA MENJADI HALANGAN YANG SAH BAGINYA UNTUK KAWIN LAGI

A.H. Deddy Gadzali, S.H. - Lulu Lugina - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1671 K/PID/1996, TANGGAL 18 MARET 1997 YANG MEMUTUS TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Agus Takariawan, SH., MH. - Sunawar Sukowati

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 109 PK / PID / 2007 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YANG DIJATUHI PIDANA LEBIH BERAT DARI PUTUSAN SEMULA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Wini Erwina Saptiani Rahayu

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.1112K/Pid/2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.940/Pid.B/2000/PN JAKARTA SELATAN TANGGAL 13 FEBRUARI 2001 "KARENA JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENE"TUDI

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Agus Takariawan, SH., MH. - Tri Janita

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1051.K/PID/2000 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN NO.84/PID/1999/PT BJM KARENA TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN KUMULATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Gemma Kharisma - Lies Sulistiani, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 29/PN.B MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP IIP WALUYA YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL PIDANA PENJARA ANAK

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Nella Sumika Puutri, S.H.,M.H. - Sandra Cecillia

Detail Cantuman XML Detail Cite

MASALAH PEMBUKTIAN PENGGUNAAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Adhitia Nugraha - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM MENGENAI TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. REG. 1019 /PID.B/2002/PN JAKSEL YANG MENYATAKAN SURTA DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA HOKIARTO BATAL DEMI HUKUM (K

A.H. Deddy Gadzali, S.H. - Agus Takaraiawan, S.H.,MH. - Marthalia

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 93/Pid.B/1998/PN.JKT.PST MENGENAI TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL TINGGI RENDAHNYA TUNTUTAN PIDANA DALAM PERKARA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS

A. H. Deddy Gadzali, S.H - Retno Setiowati - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (bap) OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DI MUKA SIDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 162 JO. PASAL 159 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Antika Insani Kamil - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4-PK/PID/2000, TENTANG PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM SELAKU PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PBB DI

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Yudi Fitrani

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH RUSADI KANTAPRAWIRA

A. H. Deddy Gadzali, S.H. - Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Muhammad Zainudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH WALHI DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL YANG DILAKUKAN OLEH ADELIN LIS

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Rizky Alifi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PARA PELAKU PENGAMBIL GAMBAR ASUSILA DAN PENGEDARNYA DALAM KASUS FEMMY PERMATASARI DAN KAWAN-KAWAN

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Agus Takariawan, SH., MH. - Ijud Tajudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Novita Zahrani Gafur

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK MENGENAI SUMBER INFORMASI DALAM PEMBERITAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Kartika Rahmawati - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia menurut KUHP dihubungkan dengan Asas-Asas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Dadang Suhanda - Ruddy M. Rizky, SH. LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Erika MAgdalena Chandra, S.H.,M.H. - Tasya Maharani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS PEMBERI LAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Dara Rama Illahiya - Hj. Efa Fakhriah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI PERMULAAN BERUPA LAPORAN INTELIJEN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Sandhy Handika - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGURAN KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 Jo. PASAL 80 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

A.H Deddy Gadzali, S.H - Helda Gita Amelia - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK YAN TERJADI PADA UPAYA MEDIS TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN

A. H. Deddy Gadzali, S.H - Agus Takariawan, S.H., M.H - Irma Primayanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN DIHIBUNGKAN DENGAN PASAL 98 KUHAP

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Ruri Naldi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. H. Deddy Gadzali, SH. - Lies Sulistiani, SH., MH. - Wanodyo Sulistyani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK TERHADAP JAKSA AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Dini Nursukmawati - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENOLAKAN OTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN YANG HASIL PEMERIKSAANYA DIPERLUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 222 KUHP

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Andreas Benhur Sumerlan - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET BERUPA FORMALIN DAN BORAKS PADA MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TH 1996 TENTANG PANGAN

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H. - Lincol B.T. Gurning

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997

A.H/Deddy Gadzali,SH - Ali Syamsul Rohman - H.Amiruddin A.Dajaan Imami,SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Kajian Hukum Peradilan Pidana terhadap Dr. Syahril Sabirin dalam Kaitan dengan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah (Kasus Bank Bali)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 2125/K/PID/1990 TANGGAL 31 AGUSTUS 1993 TENTANG OUTUSAN PIDANA JUDEX FACTI YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PIDANA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NOMOR 654.K/PID/1996 TANGGAL 10 MARET 1996 TENTANG DAKWAAN PEMALSUAN SURAT KARENA PENERIMA KUASA TIDAK MENGETAHUI BAHWA SURAT PENETAPAN PERDATA PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 251/TAHUN 19

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI Reg.No. 514 K/PID/2002 TENTANG PEMCEMARAN LINGKUNGAN KARENA KEALPAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NO. 572 k/PID/2003 TANGGAL 12 FEBRUARI 2004 TENTANG JUDEX JURIS SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA NON-BUDGETER BULOG SEHINGGA TERDAKWA DIPUTUS BEBAS KARENA DIANGGAP MELAKUKAN PERINT

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1311.K/PID/2002 TANGGAL 10 OKTOBER 2002 YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKSANAKAN PERKAWINAN, SEDANGKAN PERKAWINAN YANG SUDAH ADA MENJADI HALANGAN YANG SAH BAGINYA UNTUK KAWIN LAGI

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1671 K/PID/1996, TANGGAL 18 MARET 1997 YANG MEMUTUS TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 109 PK / PID / 2007 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YANG DIJATUHI PIDANA LEBIH BERAT DARI PUTUSAN SEMULA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.1112K/Pid/2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.940/Pid.B/2000/PN JAKARTA SELATAN TANGGAL 13 FEBRUARI 2001 "KARENA JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENE"TUDI

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1051.K/PID/2000 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN NO.84/PID/1999/PT BJM KARENA TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN KUMULATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 29/PN.B MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP IIP WALUYA YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL PIDANA PENJARA ANAK

MASALAH PEMBUKTIAN PENGGUNAAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

MEMORANDUM HUKUM MENGENAI TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. REG. 1019 /PID.B/2002/PN JAKSEL YANG MENYATAKAN SURTA DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA HOKIARTO BATAL DEMI HUKUM (K

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 93/Pid.B/1998/PN.JKT.PST MENGENAI TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL TINGGI RENDAHNYA TUNTUTAN PIDANA DALAM PERKARA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS

PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (bap) OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DI MUKA SIDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 162 JO. PASAL 159 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4-PK/PID/2000, TENTANG PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM SELAKU PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PBB DI

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH RUSADI KANTAPRAWIRA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH WALHI DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL YANG DILAKUKAN OLEH ADELIN LIS

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PARA PELAKU PENGAMBIL GAMBAR ASUSILA DAN PENGEDARNYA DALAM KASUS FEMMY PERMATASARI DAN KAWAN-KAWAN

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK MENGENAI SUMBER INFORMASI DALAM PEMBERITAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia menurut KUHP dihubungkan dengan Asas-Asas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS PEMBERI LAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI PERMULAAN BERUPA LAPORAN INTELIJEN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGURAN KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 Jo. PASAL 80 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK YAN TERJADI PADA UPAYA MEDIS TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN DIHIBUNGKAN DENGAN PASAL 98 KUHAP

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK TERHADAP JAKSA AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PENOLAKAN OTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN YANG HASIL PEMERIKSAANYA DIPERLUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 222 KUHP

PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET BERUPA FORMALIN DAN BORAKS PADA MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TH 1996 TENTANG PANGAN

Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi