Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

PEMANFAATAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI MELALUI WIRELESS FIDELITY (WIFI) ON BOARD OF AIRCRAFT PESAWAT GARUDA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TEKNOLOGI OPEN BASE TRANSCEIVER STATION TANPA IZIN DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN BIAYA GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PIHAK PEMBELI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG OLEH PIHAK PENJUAL DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDIRIAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI PEMUKIMAN WARGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN dan RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AIR TRAFFIC SERVICES (ATS) PROVIDER DALAM HAL TERJADINYA NEAR MISSED DIDASARKAN PADA HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENYEBARAN SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) SPAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PORNOGRAFI BERBENTUK SINEMATOGRAFI PADA SITUS DAN FORUM JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PEMINDAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERBENTUK SINEMATOGRAFI TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBAGAN AMERICAN AIRLINES TERHADAP PARA PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN PESAWAT AMERICAN AIRLINES 587 DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2001 BERDASARKAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNG JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGOPERASIAN SISTEM PELUNCURAN UDARA (AIR LAUNCH SYSTEM) HASIL KERJASAM RUSIA DAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI STATE OF REGISTRY TERHADAP SATELIT YANG TELAH MENGALAMI PENGALIHAN KEPEMILIKAN DAN REGISTRASI BERDASARKAN HUKM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Untuk Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan Di timor Leste Berdasarkan Chicago Convention 1944 Dan Timor Leste Civil Aviantion Basic Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA TERHADAP PIHAK KETIGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT CONCORDE AIR FRANCE (AF) 4590 BERDASARKAN KONVENSI ROMA 1952 DAN PROTOKOL MONTREAL 1978

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITITPKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA DITINJAU DARI UU NO. 15 TH 1992 TTG PENERBANGAN DAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. MANDALA AIRLINES KEPADA PARA PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN PESAWAT BOEING 737-200 MANDALA AIRLINES BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB QUEENSLAND AND NORTERN TERRITORY AERIAL SERVICES LIMITED (QANTAS) TERHADAP WARGA BATAM INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUSIA SEBAGAI LAUNCHING STATE TERHADAP KEGAGALAN ORBIT SATELIT TELKOM-3 MILIK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP RUSAKNYA BAGASI MILIK AM KARENA KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI (DAMAGES) DIKARENAKAN OLEH UNSUR HARDSHIP DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DAN PRAKTIKNYA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL ADITYA RIHMANDI TERHADAP DUGAAN PENIPUAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TERDAPAT PADA KARTU VOUVHER GAME-ON MELALUI MEDIA GAME SEAL ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NASRUDDIN TERHADAP PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. TERKAIT PENDEBETAN DANA PADA TRANSAKSI ATM YANG GAGAL AKIBAT GANGGUAN MESIN ATM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DAVID BAEK SEBAGAI TERSANGKA ATAS TUDUHAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH BAMBANG DANARDONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM SIARAN IKLAN ROKOK DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK FIKTIF PADA JAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS) KPI PADA LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG TUA/WALI DARI DARIN MUMTAZAH TERKAIT PUBLIKASI PERS MENGENAI IDENTITAS LENGKAP DARIN DI MEDIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PELANGGAN JASA INTERNET TERHADAP TIDAK SESUAINYA JAMINAN LAYANAN (QoS) DENGAN PERJANJIAN BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP JASA PESAN SINGKAT KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST) YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYERANGAN WEBSITE KASKUS OLEH USER KABAYAN ALIAS SI CEPOT DENGAN TEKNIK DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAYA TERKAIT PENAYANGAN IKLAN JUAL BELI BAYI MELALUI TOKOBAGUS.COM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SONY CORPORATION TERHADAP SONY ARIANTO KURNIAWAN TERKAIT PENGGUNAAN NAMA DOMAIN SONY-AK.COM BERDASARKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UU MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK MUSEUM NASIONAL TERHADAP PERENGKAHAN (CRACKING) SITUS www.museumnasional.or.id OLEH CRACKER T4rantuL4 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT. MOBILE 8 ATAS KEGIATAN UNLOCKING SOFTWARE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PENGELOLA SITUS VIDEO PORNOGRAFI YANG DIPERANKAN OLEH ANAK-ANAK (CHILD PORNOGRAPHY ONLINE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN UNSUSPENDED BLOCKED PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) BLACKBERRY MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN YANG MERUSAK SISTEM KEAMANAN DARI PERANGKAT LUNAK (JAILBREAKING) SONY PLAYSTATION 3 BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS FLEXI COMBO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PERUSAHAAN MAYA (VIRTUAL ENTERPRISE) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN SISTEM REGISTRASI KEPEMILIKAN IDENTITAS DIRI SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSI CYBER CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN BERTRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN ELECTRONIC SIGNATURE BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI SEKTOR PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEPEMILIKAN SILANG PENYIARAN TELEVISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM DOMESTIC ROAMING (JELAJAH DOMESTIK) OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN INFORMASI ELEKTRONIK PEMEGANG KARTU KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Karya Cipta Melalui Sarana Multimedia Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta Dalam Upaya Peningkatan Wirausaha Pelaku Industri Kreatif di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog