Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
Revolusi Cyberlaw Indonesia: Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial

Revolusi Cyberlaw Indonesia: Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial

Detail CantumanXML DetailCite
Dinamika Hukum dakam pembangunan berkelanjutan

Dinamika Hukum dakam pembangunan berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori Hukum Pembangunan 4.0

Detail CantumanXML DetailCite
E-commerce Law : Fintech, Ekonomi Digital, dan Perlindungan Data Virtual

E-commerce Law : Fintech, Ekonomi Digital, dan Perlindungan Data Virtual

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN PRODUK KOLABORASI ANTAR MEREK TERKENAL PADA E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA TELEVISI DALAM UJI MATERIAL PASAL 1 ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Cyberlaw 4.0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA TELEVISI DALAM UJI MATERIAL PASAL 1 ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENERBIT UANG ELEKTRONIK DALAM HAL TERDEBETNYA UANG ELEKTRONIK KONSUMEN AKIBAT KEGAGALAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP FITUR UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Dokumen Elektronik dalam Pemanfaatan Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi

Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori hukum konvergensi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum telekomunikasi, penyiaran & teknologi informasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspel-Aspek Hukum Dari Penyertaan Saham Asing Dalam Sektor Jasa Perbankan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undag Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Relevansinya Dengan General Agreement On Trad

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan operdagangan di bidang jasa keuangan dalam general agreement on trade in services (Gats) dan...

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-aspek hukum dari penyertaan saham asing dalam sektor jasa perbankan di Indonesia berdasarkan...

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Telekomunikasi,Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi

Hukum Telekomunikasi,Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YAG DILAKUKAN OLEH OPERATOR TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. TERHADAP PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA NOMOR 26/KPPU-L/2007 TENTANG KARTEL SMS, TANGGAL 17 JUNI 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG SRIWIJAYA AIR NOMOR PENERBANGAN SJY 071 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

YURUDIKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM ELECTRONIC COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( UNDANG-UNDANG ITE )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS YANG DIHASILKAN MELALUI KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN TINGKAT LAYANAN BAGI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DI BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBLOKIRAN AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) DI WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYEBARLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI KE DAERAH TERPENCIL DIKAITKAN DENGAN UNIVERSAL SEVICE OBLIGATION (USO) BERDASARKAN UNDANG-UDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BERLAKUNYA UNITED STATES PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT 2002 (BIOTERRORISM ACT) DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI CERTIFICATION AUTHORITY DALAM TRANSAKSI BISNIS MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TATA CARA PENETAPAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 YTAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG INTERKONEKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI LAINNYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KETENTUAN PENYEDIAAN JASA BERDASARKAN GATS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK LABUH (LANDING RIGHT) ASTRO TV BERDASARKAN PENGATURAN NASIONAL MENGENAI HAK LABUH DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OUTER SPACE TREATY 1967 DAN ITU CONVENTION 1973

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN BIAYA MURAH PENGANGKUTAN (LOW COST CARIER) DALAM PENERBANGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI KETENTUAN INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM HASIL INVESTIGASI KECELAKAAN DAN INSIDEN PESAWAT UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL EVIDENCE DALAM MODEL LAW UNCITRAL ON ELECTRONIC COMMERCE 1996 DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELUANG INVESTASI DALA PENYELENGGARAAN FREKUENSI 3 GENERATION (3G) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) BERDASARKAN PENGATURAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. ATAS PENGGUNAAN PULSA TELEPON OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVACY RIGHTS ON PERSONAL DATA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT SEBAGAI BENTUK KONTRAK KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (CYBER CRIME) YANG TERMASUK KATEGORI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME FIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PALERMO CONVENTION N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDUS TERHADAP PERSAINGAN ANTAR OPERATOR SELULER ATAS TARIF JELAJAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pembentukan Rezim Extrateritorial Jurisdiction Dalam Cyberlaw Dikaitikan Dengan Konsepsi Kedaulatan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTEK PROMOSI TARIF GRATIS LAYANAN TELEKOMUNIKASI SMS UNTUK LINTAS OPERATOR SELULER (OFF NET) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELKEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK INTRUSIVE ADVERTISING PADA LAYANAN DATA YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TANPA IZIN PEMILIK SITUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRASAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENCANTUMAN SERTIFIKAT KEANDALAN (TRUSTMARK) PALSU DALAM LAMAN (HOME PAGE WEBSITE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN DALAM TINDAK PELANGGARAN HUKUM OLEH PT. INDOSAT TBK TERKAIT PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.1GHZ UNTUK LAYANAN 3G DALAM PERKARA NOMOR 00001/PID.B/TPKOR/2013/PN.JKT.PST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MA No. 874 K/Pdt.Sus/2012 PADA TANGGAL 21 MEI 2013 MENGENAI SENGKETA HAK CIPTA ATAS LOGO ANTARA PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) MELAWAN KIKI BARKI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENYIARAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN NO: 906/PID.B/2011/PN.JKT.PST MENGENAI PENJUALAN ALAT TELEKOMUNIKASI TANPA MENYERTAKAN BUKU PETUNJUK BERBAHASA INDONESIA TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG No. 471/Pid.B/2013/Pn.Bdg YANG MEMUTUS TERBUKTI BERDASARKAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN TANPA MENCANTUMKAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 880/PID.B/2011/PN.JKT.SEL MENGENAI ANCAMAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI E-MAIL DAN SHORT MESSAGE SERVICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 132/PID.SUS/2013/PN.KRAY MENGENAI MUATAN SIARAN YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog