Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan

Lev, Daniel S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Frans Daniel Marbun - Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H. - Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Kaitannya Dengan Kepuasan Masyarakat Penggunan Pengadilan

Muhammad Zaky Albana, S.Sos - Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH. - Zulfia Hanum Alfi Syahr, S.Pd., MM

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN TEORI DILUSI (DILUTION THEORY) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Daniel Arya Pradana Silalahi - Dr. Sudaryat, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM - PROF. DR. HJ. EFA LAELA FAKHRIAH, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum dan Politik di Indonesia : kesinambungan dan perubahan

Lev, Daniel S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM PULAU BUATAN (ARTIFICIAL ISLAND) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LAUT LEPAS BESERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEDAULATAN DAN JURISDKSI NEGARA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Daniel - Dr. Idris, S.H., M.A. - Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN UNITED COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT CALIFORNIA NO. 01-17424 D.C. NO. CV-00-21275-JF, 2006 MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN SUATU NEGARA TERHADAP TINDAKAN YANG MENGANCAM KEPENTINGAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING ME

Daniel Martin - Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALITAS PENGALIHAN KEDAULATAN PAPUA BARAT BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 2504 (XXIV) TENTANG PENERIMAAN HASIL-HASIL PEPERA 1969

Daniel Alessa - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - Rachminawati, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DANIEL GEFRIN A - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

ARTHUR DANIEL PANDAPOTAN SITORUS - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Daniel - Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - R. Kartikasari, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN NO.43/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST DAN PUTUSAN NO.1/K/N/2005 YANG DIAJUKAN OLEH PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PT. POLYSINDO EKA PERKASA TBK.

Daniel Wibowo - Elisatris Gultom, S.H.,M.H. - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TRIM's GATT/WTO DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Daniel Pascalis - Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBEDAAN PERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INDUSTRI JASA KONSTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DIKAITKAN DENGAN PP NO. 51 TH 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI JO PP NO. 40 TH 2009

Daniel Maruli - Nia Kurniati, S.H. M.H. - Prof.Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian kredit dengan jaminan obyek (BOT) sebagai usaha penyelesaian bangunan

Dr. Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Raffles Daniel

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT (TINDAK PIDANA) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-I/2003

DANIEL P.N - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. - Tri Handayani, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK KERJASAMA DI BIDANG EKONOMI ASEAN MENURUT PROTOKOL MANILA 1996 BERKAITAN DENGAN PROSES PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Daniel Wicaksana - Rudi M. Rizky, SH., LL.M. - Sintaa Dewi, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRESTASI DR PERJANNIAN PEMBERIAN JASA KONSULTASI HUKUM BERUPA SUCCES FEE YG DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN DLM PERKARA KEPAILITAN DI TINJAU DR UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

DANIEL ERIKSON SIHOMBING - DR ISIS IKHWANSYAH, SH.MH - RAI MANTILI, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Kaitannya Dengan Kepuasan Masyarakat Penggunan Pengadilan

PENGGUNAAN TEORI DILUSI (DILUTION THEORY) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Hukum dan Politik di Indonesia : kesinambungan dan perubahan

STATUS HUKUM PULAU BUATAN (ARTIFICIAL ISLAND) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LAUT LEPAS BESERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEDAULATAN DAN JURISDKSI NEGARA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982

STUDI KASUS PUTUSAN UNITED COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT CALIFORNIA NO. 01-17424 D.C. NO. CV-00-21275-JF, 2006 MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN SUATU NEGARA TERHADAP TINDAKAN YANG MENGANCAM KEPENTINGAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING ME

LEGALITAS PENGALIHAN KEDAULATAN PAPUA BARAT BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 2504 (XXIV) TENTANG PENERIMAAN HASIL-HASIL PEPERA 1969

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

ANALISIS PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN NO.43/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST DAN PUTUSAN NO.1/K/N/2005 YANG DIAJUKAN OLEH PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PT. POLYSINDO EKA PERKASA TBK.

ASPEK HUUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TRIM's GATT/WTO DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

PERBEDAAN PERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INDUSTRI JASA KONSTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DIKAITKAN DENGAN PP NO. 51 TH 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI JO PP NO. 40 TH 2009

Perjanjian kredit dengan jaminan obyek (BOT) sebagai usaha penyelesaian bangunan

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT (TINDAK PIDANA) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-I/2003

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK KERJASAMA DI BIDANG EKONOMI ASEAN MENURUT PROTOKOL MANILA 1996 BERKAITAN DENGAN PROSES PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRESTASI DR PERJANNIAN PEMBERIAN JASA KONSULTASI HUKUM BERUPA SUCCES FEE YG DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN DLM PERKARA KEPAILITAN DI TINJAU DR UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi