Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD IJARAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISAHKANNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ALIRAN ISLAM LIBERAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) PENGADILAN AGAMA DALAM MENGEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH ANTARA PT.BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN CV.ANDIN FURNITURE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN HAK OPSI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WASIAT YANG MEMBERIKAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI YANG MENGHILANGKAN HAK AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI GANTI RUGI (TA'WIDH) TERHADAP KERUGIAN YANG AKAN TERJADI KARENA ADANYA PELUANG YANG HILANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DENGAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERHADAP PENGURUSAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BI RATE PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG KOTA TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERALIHAN UTANG KEPADA AHLI WARIS TERHADAP UTANG PINJAMAN KREDIT PADA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG KAWIN MUHALLIL SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TERJADINYA KAWIN KONTRAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG UNIT USAHA SYARIAH YANG MERUPAKAN UNIT KERJA DARI BANK UMUM KONVENSIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN PBI NO.11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK AHLI WARIS PEMEGANG DEPOSITO MUDHARABAH YANG BUKTI FISIKNYA TIDAK ADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HIBAH DALAM HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN LEGITIEME PORTIE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KETIDAKAKURASIAN VOLUME GAS DI DALAM TABUNG ELPIJI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN DALAM BENTUK SMS PADA LAYANAN PENYEDIA JASA TELEPON DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT BERBAHAYA PADA BAHAN BAKU PRODUKSI MAKANAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pangan Olahan Tidak Halal Yang Berlabel Halal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT MANDALA TERHADAP PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. MANDALA AIRLINES DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK OLEH PT. PLN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA AIR BERSIH DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA SHIFT MALAM PADA PT. PANDATEX MAGELANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU KEDIT BANK MANDIRI TERHADAP BEBAN BUNGA YANG DITERAPKAN OLEH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU SIMPATI ATAS PAKET LAYANAN OPERA MINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH DALAM BENTUK BAKU OLEH PRIME PARK RESIDANCE SIDOARJO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAINAN CINA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DEPOT ISI ULANG (AMDIU) DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PERCERAIAN YANG DIDASARI ATAS DATA PALSU DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN KARENA DISFUNGSI SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERNIKAHAN YANG DINIKAHKAN OLEH SEORANG WALI MUHAKKAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM DAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM BAGI ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO MELALUI IBU PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN, UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK GADAI SYARIAH BANK BRI DALAM HAL TERJADI PELELANGAN TERHADAP BARANG GADAI DIKAITKAN DENGAN PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUKM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PENJAMIN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI STAATSBLAD 1917 NOMOR 129 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRINSIP MUDHARABAH SEBAGAI PRINSIP YANG DIPAKAI DALAM PENJAMINAN PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2005 TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK TEMUAN (AL-LAQITH) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PENGANGKATAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WAKAFPOHON ATAU TANAMAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ZAKAT BARANG TEMUAN (RIKAZ) BERUPA BENDA CAGAR BUDAYA DARI LAUT MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog