Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2238K/Pid.sUS/2009 TENTANG TINDAK PIDANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHATULISTIWA ANDALAS PERMAI

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Pajri Suci Andri - Somawidjaja, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan asas Keadilan Di Indonesia

Amelia Cahyadini - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Dr. M. Amirullah, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABI MA'ARUF RADJAB SH MH - DR HJ DEWI KANIA SUGIHARTI SH MH - RIYAKUDU MAULANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

DEWI CHARIESTA PUSPASARI - DR AN AN CHANDRAWULAN SH LLM - DR HJ DEWI KANIA SUGIHARTI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Muja'hidah - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

BATARA MULIA HASIBUAN - Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - SHAFIRA HIJRIYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Efektif, Efisien, Ekonomis Penunjukan langsung pada Penyediaan Barang Dan Jasa di Kementrian Kesehatan Dalam Pengadaaan Alat Kesehatan

Adrian E. Rompis, SH., MH., BB.A. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - MELDA MEGAWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - WALIPI DIRGANTARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Huikum Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Dr. Zainal Muraqin, SH., MH. - SAHAT MARULITUA AMBARITA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - ERITA YOHAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2238K/Pid.sUS/2009 TENTANG TINDAK PIDANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHATULISTIWA ANDALAS PERMAI

Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan asas Keadilan Di Indonesia

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Penerapan Prinsip Efektif, Efisien, Ekonomis Penunjukan langsung pada Penyediaan Barang Dan Jasa di Kementrian Kesehatan Dalam Pengadaaan Alat Kesehatan

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Huikum Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi