Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DILENGKAPI UU No.37 Th. 2004 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUHP & KUHAP dilengkapi PPRI No. 58 2010 ....

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (OTODA 2015)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (OTODA 2015)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGIKATAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DALAM PRAKTEK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN HUKUM YANG DAPAT DI AMBIL OLEH HAKIM ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH CV DE’ SKT DARAJAT POOL, RESORT & RESTO DI KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF DI FILIPINA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES 1979 (HOSTAGES CONVENTION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan & Peraturan-Pemerintah RI tahun 2015 tetntang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman & Undang-Undang R.I no. 20 tahun 2011 tentang Rumah susun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 terdiri : Undang-Undang RI No. 32 th 2004 tentan Pemerintahan daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS NASABAH ASURANSI JIWA DALAM PROSES PENYELESAIAN PENCAIRAN KLAIM DENGAN PRAKTIK TELEMARKETING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dilengkapi UU no. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pembentukan Rezim Extrateritorial Jurisdiction Dalam Cyberlaw Dikaitikan Dengan Konsepsi Kedaulatan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS WARIS ANAK LI'AN DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN WARIS PAD BURGERLIJKWETBOEK (BW0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Bilateral Invesment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan anak angkat pada masyarakat Cirebon jawa Barat ditinjau dari hukum waris adat dan hukum waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESALAHAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMULIAAN TANAMAN BERBASIS PENGETAHUAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN UPOV CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK DESAIN INDUSTRI TEKSTIL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN PRODUKSI TEKSTIL DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pengunjung dan pengguna gedung pusat perbelanjaan dari kecelakaan akibat kualitas fasilitas gedung ditinjau dari UU no. 28 tahun 2002 ttg Bangunan gedung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT PADA SAAT PERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT SKIMMING DATA DALAM TRANSAKSI MELALUI ATM DITINJAU DARI PBI NOMOR 10/10/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 7/7/PBI/2005 TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DIHUBUNGKIAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITADALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CODEW)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH SEBAGAI NAZHIR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH 2004 TENTANG WAKAF DAN UU NO. 21 TH 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (INTERNET GAMBLING) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN 'KERAMIK PLERED' SEBAGAI PRODUK YANG DILINDUNGI INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog