Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMAKNAAN DAN PERLUASAN UNSUR ANCAMAN KEKERASAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Pembatasan Jangka Waktu Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANADAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANAI NOMOR 12/PID.SUS - PRK/2016/PN RAN TENTANG PERKARA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU MEMUTUS DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana terhadap penerapan pidana pada pelaku tindak pidana deseri tentara nasional indonesia angkatan darat dihubugkan dengan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/Pid/2009 Tentang Pencabutan Aduan Yang di ajukan Oleh Saksi Korban Yang telah Melampaui Batas Waktu Pencabutan Ditinjau dari Tujuan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.1133/Pid.Sus/2015/PN.Bdg DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEMPATAN WARGA NEGARA ASING DALAM RUANG DETENSI IMIGRASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN PASAL 22 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. REG. 77 PK/PID.SUS/2015 MENGENAI PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERBUATAN PEMANFAATAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM PENANGGUNG DALAM MENOLAK GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP KLAIM ASURANSI KEBAKARAN GUNA MENUTUP PINJAMAN KREDIT DARI BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Bisnis Konspiratif Dalam Perdagangan Pengadaan Barang dan Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NO.67/PID.B/2009/PN.PWK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 05/KPPU-I/2003 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 OLEH PT. STEADY SAFE TBK. PT. MAYASARI BAKTI, PERUM PPD, PT. BIANGLALA METROPOLITAN, PT. PAHALA KENCANA DAN PT. AJA PUTRA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 862K/ PID.SUS/ 2010 TENTANG SUBYEK HUKUM YANG MENJADI TERDAKWA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH PT. DONGWOO ENVIRONTMENTAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 87 PK/Pid/2013 MENGENAI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL TENTANG PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PN ENDE NO. REG. 55/ PID.B/ 2012/ PN. END.MENGENAI PERBUATAN MENODAI KESUCIAN RITUAL KEAGAMAAN YANG DILAKUKAN OLEH RONALD TAMBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN TAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PT. NOMOR 84/Pen/Pid/2008/PT.BDG TANGGAL 26 FEBRUARI 2008 TENTANG PERBUATAN CABUL OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI-LAKI YANG DIKETAHUINYA BELUM CUKUP UMUR (BELUM DEWASA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN KREDIT YANG MENJADI KREDIT MACET OLEH EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/KPPU-I/2000 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, YANG DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1349 K/PID/2001 MENGENAI TUDUHAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAKN DALAM HUBUNGAN HUKUM BERDASARKAN KEPERCAYAAN ANTARA PAUL BANUARA MELAWAN IMAN PERMADI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO : 310/Pid.B/2010/PN.Bdg TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT ATAS NAMA TERDAKWA DEDI ROMANSAH BIN ASO DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG KEALPAAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NON-STATE PARTY DARI KONVENSI TENTANG PENGUNGSI 1951 TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA BERDASARKAN PRINSIP UMUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN EKSPOR BIOFUEL UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP WTO DAN PERJANJIAN TBT (TECHNICAL BARRIES TO TRADE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KASUS RAFFI AHMAD YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebasan Utang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebagai Insentif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BACHTIAR ABDUL FATTAH BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 38/PID.PRAP/2012/PN. JAKSEL TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK KEJAKGUNG YANG TETAP MELANJUTKAN PERKARANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERWIRA PENYERAH PERKARA(PAPERA) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH LETNAN KOLONEL ADMINISTRASI ROBERT ADAM SIMANJUNTAK TERHADAP DIDIK HERWANTO DI PEKANBARU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP) DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG RENTAL RIGHT PADA BISNIS TAMAN BACAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP BAB XI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN IMPLEMENTASI 1994 TENTANG PENAMBANGAN DASAR LAUT SAMUDRA DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI DENGA HAK MEMBELI KEMBALI SEBAGAI KAMUFLASE TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN TANAH ATAU RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Tentang Kepastian Hukum Parate Eksekusi Hak Tanggungan Setelah Dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Ketetapan MPR dlam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 di Hubungkan Dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan anak angkat pada masyarakat Cirebon jawa Barat ditinjau dari hukum waris adat dan hukum waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DARI KEKERASAN SEBAGAI AKSI MAIN HAKIM SENDIRI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang cacat berdasarkan Undang Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kesehatan Msyarakat Dalam Pemanfaatan Virus Flu Burung (H5N1) Dihubungkan Dengan Undang-UndangNo. 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembangian Keuntungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG MELALUI SANKSI PIDANA DALAM KONTEKS TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKAD KARTU PEMBIAYAAN SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAKNYA YANG MASIH BERUMUR DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN (BALITA) MENJADI PEROKOK AKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS DEMUTUALISASI BURSA EFEK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA BURSA EFEK DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog