Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Posisi yuridis kepala desa dalam pendaftaran tanah secara sproradik setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Betty Rubiaty, SH., MH - Johny B. - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta-akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang dibuat sendiri berpedoman kepada PP No. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Tatan Rustandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kredit macet dengan jaminan hak milik atas tanah milik debitor yang berpindah kewarganegaraan dihubungkan dengan UU no. 5 tahun 1960 ttg Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Betty Rubiaty, SH., MH - Ikhwan Wahyudhi - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah adat melalui hibah dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan peraturan pemerintah No. 24 th 1997 tentang pendaftaran tanah

Betty Rubiaty, SH., MH - Leni Agustan - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan retribusi tanah ex swapraja Kesultanan Kasepuhan dihubungkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Natalia Susanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan atas peta tanah (grondkaart) sebagai dasar penguasaan tanah oleh PT Kereta Api (Persero) dikaitkan dengan kewajiban pendaftaran hak-hak atas tanah

Betty Rubiaty, SH., MH - Budi Pramono - Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan hukum mengenai hukum tanah adat pada masyarakat hukum Adat Baduy di Propinsi Banten dikaitkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang dasar Pokok-Pokok Agraria

Betty Rubiaty, SH., MH - Irma Yangcik - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian hukum agraria terhadap status hukum tanah Laba Pura" yang didaftarkan atas nama perorangan berkaitan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. SK/556/DJA/1986 tentang penunjukan Pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai"ajian

Betty Rubiaty, SH., MH - Olivia Christie Sulendra - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Leter C Desa / Kikitir terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr.Hj. Tenne Rustini Wiriaatmadja, SH.,MH - Rosmarliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan pada saat tanah masih dalam sengketa di pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintahan no. 24 tahun 1997 ttg Pendaftaran tanah

Aghia Ramadheswari - Betty Rubiaty, SH., MH - Dr. Not. Herlien. SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Betty Rubiaty, SH., MH - Didiek Harianto - Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas penerbitan sertipikat ganda dikaitkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Venny Pratiwi Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum terhadap pekerja di kantor notaris menyangkut hak dan kewajiban berpedoman kepada UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr.Not.Hj. Antje M. Ma'moen, SH - Lala Sunara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT Caletx Pacific Indonesia (CPI) wilayah Riau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Merlyn Eriyanthie A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya penegakan hukum agraria nasional yang efektif dan efisien dihubungkan dengan UU no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Betty Rubiaty, SH., MH - Huala Adolf, SH., LLM., Ph.D - Kurniawan Darma Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian, pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan di Sumatera Barat dalam kerangka UUPA dan UU no. 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr.Not.Hj. Antje M. Ma'moen, SH - Muchlis Indra Djati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian sewa lahan di atas tanah hak pengelolaan ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Nuzhira Yolanda

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Posisi yuridis kepala desa dalam pendaftaran tanah secara sproradik setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta-akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang dibuat sendiri berpedoman kepada PP No. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kredit macet dengan jaminan hak milik atas tanah milik debitor yang berpindah kewarganegaraan dihubungkan dengan UU no. 5 tahun 1960 ttg Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah adat melalui hibah dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan peraturan pemerintah No. 24 th 1997 tentang pendaftaran tanah

Pelaksanaan retribusi tanah ex swapraja Kesultanan Kasepuhan dihubungkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Tinjauan atas peta tanah (grondkaart) sebagai dasar penguasaan tanah oleh PT Kereta Api (Persero) dikaitkan dengan kewajiban pendaftaran hak-hak atas tanah

Tinjauan hukum mengenai hukum tanah adat pada masyarakat hukum Adat Baduy di Propinsi Banten dikaitkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang dasar Pokok-Pokok Agraria

Kajian hukum agraria terhadap status hukum tanah Laba Pura" yang didaftarkan atas nama perorangan berkaitan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. SK/556/DJA/1986 tentang penunjukan Pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai"ajian

Kedudukan Leter C Desa / Kikitir terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Kedudukan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan pada saat tanah masih dalam sengketa di pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintahan no. 24 tahun 1997 ttg Pendaftaran tanah

Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas penerbitan sertipikat ganda dikaitkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Perlindungan hukum terhadap pekerja di kantor notaris menyangkut hak dan kewajiban berpedoman kepada UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT Caletx Pacific Indonesia (CPI) wilayah Riau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya penegakan hukum agraria nasional yang efektif dan efisien dihubungkan dengan UU no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Penyelesaian, pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan di Sumatera Barat dalam kerangka UUPA dan UU no. 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Perjanjian sewa lahan di atas tanah hak pengelolaan ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi