Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 23 PK/TUN/2001, TANGGAL 29 MEI 2002 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH KASUS GELORA PANCASILA SURABAYA

Betty Rubiaty, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Winda Winarni

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PELEPASAN HAK PAKAI PUBLIK/ KHUSUS MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PIHAK SWASTA

Betty Rubiaty, S.H., M.H. - EDDY KUSNA - Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK ANAK DARI ISTRI PERKAWINAN SIRI YANG DIANGKAT OLEH ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Artaji, S.H., M.H. - Betty Rubiaty, S.H., M.H. - REININTA DANELLA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA CACAT DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. TELKOM DIVRE III DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1997 TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Betty Rubiaty, S.H., M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Kukuh Ginanjar

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI KONTRAK MAGANG DI PT. KERETA API (PERSERO) DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Betty Rubiaty, S.H.,M.H. - Rr. Yanti Suryanti, S.H.,M.S. - Santhy Yanuar D.P.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Betty Rubiaty, S.H., M.H. - Cinthya Adhi Saraswati - Dr. Supraba Sekarwati W, S.H., CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Betty Rubiaty, S.H.,M.H. - Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. - RESFIDIA OKTORINY

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Betty Rubiaty, S.H., M.H. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Rulli Mutiara

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. GOODYEAR INDONESIA MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN I

Betty Rubiaty, S.H., M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Yayu Suci Tresnawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. GOJEK INDONESIA DENGAN PENGEMUDI GOJEK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Betty Rubiaty, S.H., M.H - Dr. Hj. Susilowati Suparto, S.H., M.H - PRIATAMA BAGINDA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) DAN KEGIATAN RECLAIMING OLEH MASYARAKAT ATAS TANAH KEBUN JALUPANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERAUTRAN DASAR POKOK AGRARIA

Betty Rubiaty, S.H.,M.H. - Muchtarudin Rachmanto - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 105 PK / Pdt /2007 ANTARA TATANG SUTARSA Cs MELAWAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG SENGKETA RUMAH DINAS

Anita Afriana, S.H.,M.H. - Betty Rubiaty, S.H.,M.H. - NURLAELA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 23 PK/TUN/2001, TANGGAL 29 MEI 2002 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH KASUS GELORA PANCASILA SURABAYA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PELEPASAN HAK PAKAI PUBLIK/ KHUSUS MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PIHAK SWASTA

HAK ANAK DARI ISTRI PERKAWINAN SIRI YANG DIANGKAT OLEH ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA CACAT DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. TELKOM DIVRE III DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1997 TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI KONTRAK MAGANG DI PT. KERETA API (PERSERO) DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

TINJAUAN TERHADAP SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

TINJAUAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. GOODYEAR INDONESIA MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN I

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. GOJEK INDONESIA DENGAN PENGEMUDI GOJEK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) DAN KEGIATAN RECLAIMING OLEH MASYARAKAT ATAS TANAH KEBUN JALUPANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERAUTRAN DASAR POKOK AGRARIA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 105 PK / Pdt /2007 ANTARA TATANG SUTARSA Cs MELAWAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG SENGKETA RUMAH DINAS

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi