Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API RANCAEKEK- TANJUNGSARI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KONDOTEL JIMBARAN VIEW BALI YANG TELAH MENERIMA PENYERAHAN UNIT KONDOTEL DAN TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah Di Lombok Di Tinjau Dari Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN NINIAK MAMAKDALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT PESAMAN BARAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BEKASEIGENDOMYANG TELAH DIKUASAI PIHAK LAINDIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO 5TAHUN 1960TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIADAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN MASALAH ANTARA MASYARAKAT PENGHUNI PULAU PARI DENGAN PT BUMI PARI ASRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2763 K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA TANAH ANTARA HAK ULAYAT MASYARAKAT MARGA BUAY BAHUGA DENGAN HAK GUNA USAHA MILIK PT PALM LAMPUNG PERSADA STUDI KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DOWN PAYMENT (DP) NOL RUPIAH ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH APUNG DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH SESEORANG TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PEMILIK OBJEK YANG SAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3520K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA GANTI KERUGIAN BAGI PETANI TAMBAK YANG MENGGARAP TANAH PAKUALAMAN GROUND (PAG) AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN DI JAKARTA YANG BERUJUNG PADA TIMBULNYA MAKAM FIKTIF DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BELUM DIDAFTARKAN OLEH PENGUSAHA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. KAHATEX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL - BELI TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA OLEH TENAGA KERJA ASING DI PT HUAWEI SERVICES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT DUTA SENAWIJAYA MANDIRI TERHADAP RETAKNYA RUMAH WARGA SEKITAR AKIBAT PEMASANGAN TIANG PANCANG DALAM PEMBANGUNAN APARTEMEN GARDENIA DI KOTA BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SECARA PRE PROJECT SELLING DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS AKIBAT PENJUALAN HARTA ASAL ISTERI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TANPA SE PENGETAHUAN AHLI WARIS LAINNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG KLINIK UTAMA GRIYA SETRA DI KAWASAN TUBAGUS ISMAIL BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANAH HAK MILIK ADAT SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT REPUBLIKA MEDIA MANDIRI TERHADAP KECELAKAAN KERJA KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ASO KARSO SEBAGAI PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BURUH SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK SESUAINYA PERATURAN PERUSAHAAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN BAGI ANAK SEPERSUSUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MAKSIMUM LUAS KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERUMAHAN ORANG PRIBADI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) PENGADILAN AGAMA DALAM MENGEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR PANTAI PULAU AMBON UNTUK PEMBANGUNAN AMBON WATER FRONT CITY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUSAHAAN ATAS PELARANGAN PEKERJANYA UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH SHOLAT JUMAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA PADA PRAKTIK OUTSOURCING DI PT. PERDANA PERKASA ELASTINDO (PT. PERSAELS) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK NAFKAH ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGISNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA DALAM HAL ADANYA KEGIATAN USAHA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN FUNGSI HUNIAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA YANG PEKERJA PADA MALAM HARI DENGAN PENGUSAHA PERUSAHAAN CIRCLE K BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN TRUSTEE AGREEMENT DALAM HAL KEPEMILIKAN APARTEMENT/ SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA HABIS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA û BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN PERATURAN PERU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SAH DI DESA JATIKARYA KECAMATAN PONDOK GEDE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog