Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

SENGKETA TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI CILEDUG BARAT ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN AHLI WARIS BEKAS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

ARIANNE - BETTY RUBIATI, SH.,MH. - H.ZUL AFDI ARDIAN, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 635 K/SIP/1973 MENGENAI TUNTUTAN ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM PERSIL NO. 1860 DITINJAU DARI PERATURAN KONVERSI BAGIAN II UUPA JO. PP NO. 10/1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Betty Rubiati, SH. - H. Muh. Hasan Wargakusumah, SH. - Miranty Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TEREHADAP PUTUSAN P4P (PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT) NO. 506/410/92-9/X/PHK/4-1999 TANGGAL 19 APRIL 1999 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT UNILON TEXTILE INDUSTRIES,BANDUNG

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Betty Rubiati, SH. - Jevelina Punuh

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1687 K/PDT/1998 TENTANG SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA Dra. MARTINA TOTO KASIHAN DENGAN Tn. KOKO GUNAWAN THAMRIN

Betty Rubiati, SH. - Iriene Saptowaty - Yani Pujiwati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 21/U/22/IV/2001 ANTARA PT JUPATEX DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT PT JUPATEX MENGENAI TUNTUTAN PEMBAYARAN JAMINAN ATAU MANFAAT

Aris Arifin - Betty Rubiati, SH - H. Achmad Samsudin, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 34/U/22/II/1999 TENTANG TUNTUTAN KENAIKAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN BATAS WAKTU DIRUMAHKAN ANTARA PC.KEP.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA / PUK.SPSI

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Betty Rubiati, SH. - Buyung Marzuki Rahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 45/U/12/XI2000 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI PEMBUATAN DAN PAMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA ANTARA PT KAHATEX DENGAN P

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Betty Rubiati, SH. - Nisha Asha Bhambhani

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WARGA PERUMAHAN KOTA KEMBANG PERMAI KOTA BANDUNG DARI PT. AGRONESIA YANG MENGKLAIM STATUS TANAH TERSEBUT DENGAN STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS HAK PENGELOLAAN (HPL) DITINJAU DARI KUHPERD

Betty Rubiati, SH., M.H - Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH, M.H - SALMAN FARIZI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT JASA MARGA (PERSERO) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 03 1996 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN SWASTA

Anna Nur F. - Betty Rubiati, SH. - H. Achmad Samsudin, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Keja Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja di PT TRITAMA TEXINDORAYA

Betty Rubiati, SH - Herry hendarmin - Hj. Siti Rahayu Hadiman, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT PP NO 41 TAHUN 1996 JUNCTIS UU NO 16 TAHUN 1985 DAN UU NO 4 TAHUN 1996

Betty Rubiati, SH. - Imelda Limariany - Yani Pujiwati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Developer Terhadap Penawaran Yang Dipublikasikan Dalam Jual Beli Perumahan Margahayu Raya Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

Astrid Pratiwi - Betty Rubiati,SH - Muh. Hasan Wargakusunmah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PT PERSIB BANDUNG BERMARTABAT (PT.PBB) TERHADAP PENEMPUHAN HAK PEMAIN SAAT KOMPETESI DI BERHENTIKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

BETTY RUBIATI SH MH - DESSY NUR ISTIQOMAH - DR.H.AGUS MULYA KARSONA SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI NUNUKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 104 A TAHUN 2002 TENTANG PENERMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

Betty Rubiati, SH. - Evi Yanti - H. Achmad Samsudin, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK PT AMCOL BUMIWISTA SEBAGAI PENGEMBANG DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Betty Rubiati, SH. - Hj. Etty Haryati Djukardi, SH., CN. - Sarah Nachraini

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACHMAD SOELAEMAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HGB NO. 62 DAN NO. 63 TAHUN 1971 YANG TELAH DIKUASAI DAN DIGUNAKAN OLEH DIRJEN PARIWISATA UNTUK PERLUASAN SEKOLAH TINGGI

A.M. Donna Agnesia Wayong - Betty Rubiati, SH. - Yani Pujiwati, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS ANAK BAWAAN ISTRI YANG AKTA KELAHIRANNYA DILEGALISASI OLEH SUAMI BARU IBUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

AGUNG GUMELAR - BETTY RUBIATI, SH.,MH. - DR.HJ.SHERLY M.I.SLAMET, SH.,MH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENCATATAN BUKU TANAH TERKAIT GUGATAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Betty Rubiati, SH., MH. - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - Lucyana Dhikasandy

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BETTY RUBIATI, SH.,MH. - DR,HJ,YANI PUJIWATI, SH.,MH. - FATIMA ZAHRA KANNES

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DIPANTI ASUHAN SAMUEL DI TANGGERANG YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN K

AYU TRI WAHYUNI - BETTY RUBIATI, SH.,MH. - DR.HJ.SONNY DEWI JUDIASIH, SH.,MH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMOHON HAK MILIK ATAS TANAH HAK GUNA USAHA YANG DISENGKETAKAN DI KEC. AGRABINTA, KAB. CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Betty Rubiati, SH. - Eddy Ruchiyat, SH. - Rahayu Wulansuci

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKERJAAN KONSTRUKSI TERKAIT KEGAGALAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG MENYEBABKAN HILANG NYA NYAWA ORANG LAIN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UU HUKUM PIDANA

BETTY RUBIATI SH MH - SOMAWIDJAJA SH MH - WULANDARI AYU ANDIRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEWARISAN RUMAH NEGARA TERHADAP AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERPU TERKAIT

BETTY RUBIATI SH MH - DR.HJ.YANI PUJIWATI SH MH - DWIKE HEREKA FEBRUARY

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Didasarkan Didasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Otto Pharmaceutical Industries Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 02/MEN/1993 Tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu

Betty Rubiati,SH - DR.Koko Kosidin,SH.,MH - Edwin Umar Mukti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) di Jawa Barat

Betty Rubiati, SH - Budi Kurniawan - Muh. Hasan Wargakusumah, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA PROGRAM LANDREFORM TERHADAP TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 JUUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBA

Alia Wulandari - Betty Rubiati, SH., MH. - Mulyani Djakaria, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Islamic Center Di Kotamadya DT.II Bandung Dihubungkan Dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Betty Rubiati,SH - Muh. Hasan wargakusumah,SH - Ocki Rakean

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BELUM MENIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

BETTY RUBIATI, SH.,MH. - DR.HJ.SHERLY M.I.SLAMET, SH.,MH.,CN - MUTOHAROH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

BETTY RUBIATI SH MH - DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - SHARA BI LALIANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Jual-Beli Kaveling Tanah Matang Oleh PT PUTERACO Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang pokok-Pokok Agraria Jo. UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Betty Rubiati, SH - H. Muh. Hasan Wargakusumah, SH - Hida Tjahyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

SENGKETA TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI CILEDUG BARAT ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN AHLI WARIS BEKAS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

STUDI KASUS PTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 635 K/SIP/1973 MENGENAI TUNTUTAN ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM PERSIL NO. 1860 DITINJAU DARI PERATURAN KONVERSI BAGIAN II UUPA JO. PP NO. 10/1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

STUDI KASUS TEREHADAP PUTUSAN P4P (PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT) NO. 506/410/92-9/X/PHK/4-1999 TANGGAL 19 APRIL 1999 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT UNILON TEXTILE INDUSTRIES,BANDUNG

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1687 K/PDT/1998 TENTANG SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA Dra. MARTINA TOTO KASIHAN DENGAN Tn. KOKO GUNAWAN THAMRIN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 21/U/22/IV/2001 ANTARA PT JUPATEX DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT PT JUPATEX MENGENAI TUNTUTAN PEMBAYARAN JAMINAN ATAU MANFAAT

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 34/U/22/II/1999 TENTANG TUNTUTAN KENAIKAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN BATAS WAKTU DIRUMAHKAN ANTARA PC.KEP.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA / PUK.SPSI

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 45/U/12/XI2000 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI PEMBUATAN DAN PAMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA ANTARA PT KAHATEX DENGAN P

LEGAL MEMORANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WARGA PERUMAHAN KOTA KEMBANG PERMAI KOTA BANDUNG DARI PT. AGRONESIA YANG MENGKLAIM STATUS TANAH TERSEBUT DENGAN STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS HAK PENGELOLAAN (HPL) DITINJAU DARI KUHPERD

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT JASA MARGA (PERSERO) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 03 1996 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN SWASTA

Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Keja Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja di PT TRITAMA TEXINDORAYA

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT PP NO 41 TAHUN 1996 JUNCTIS UU NO 16 TAHUN 1985 DAN UU NO 4 TAHUN 1996

Tanggung Jawab Developer Terhadap Penawaran Yang Dipublikasikan Dalam Jual Beli Perumahan Margahayu Raya Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

TANGGUNG JAWAB PT PERSIB BANDUNG BERMARTABAT (PT.PBB) TERHADAP PENEMPUHAN HAK PEMAIN SAAT KOMPETESI DI BERHENTIKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI NUNUKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 104 A TAHUN 2002 TENTANG PENERMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

TINDAKAN HUKUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK PT AMCOL BUMIWISTA SEBAGAI PENGEMBANG DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACHMAD SOELAEMAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HGB NO. 62 DAN NO. 63 TAHUN 1971 YANG TELAH DIKUASAI DAN DIGUNAKAN OLEH DIRJEN PARIWISATA UNTUK PERLUASAN SEKOLAH TINGGI

HAK WARIS ANAK BAWAAN ISTRI YANG AKTA KELAHIRANNYA DILEGALISASI OLEH SUAMI BARU IBUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENCATATAN BUKU TANAH TERKAIT GUGATAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DIPANTI ASUHAN SAMUEL DI TANGGERANG YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN K

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMOHON HAK MILIK ATAS TANAH HAK GUNA USAHA YANG DISENGKETAKAN DI KEC. AGRABINTA, KAB. CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKERJAAN KONSTRUKSI TERKAIT KEGAGALAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG MENYEBABKAN HILANG NYA NYAWA ORANG LAIN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UU HUKUM PIDANA

PEWARISAN RUMAH NEGARA TERHADAP AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERPU TERKAIT

Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Didasarkan Didasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Otto Pharmaceutical Industries Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 02/MEN/1993 Tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) di Jawa Barat

ASPEK HUKUM REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA PROGRAM LANDREFORM TERHADAP TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 JUUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBA

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Islamic Center Di Kotamadya DT.II Bandung Dihubungkan Dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BELUM MENIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

Perjanjian Jual-Beli Kaveling Tanah Matang Oleh PT PUTERACO Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang pokok-Pokok Agraria Jo. UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi