Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API RANCAEKEK- TANJUNGSARI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KONDOTEL JIMBARAN VIEW BALI YANG TELAH MENERIMA PENYERAHAN UNIT KONDOTEL DAN TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN SURAT KEPEMILIKAN TANAH (SKT) SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA YANG TERJADI DI DESA TANJUNG JAYA KECAMATAN SUNGKAI BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEGAGALAN BANGUNAN UNDERPASS DI BANDARA SOEKARNO HATTA DITINJAU DARI HUKUM KONSTRUKS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN SETELAH PELAKSANAAN PRE PROJECT SELLING SYSTEM DALAM KEPAILITAN PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah Di Lombok Di Tinjau Dari Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Rumah yang Dilakukan oleh Developer Perumahan yang Mengagunkan Sertifikat Induk ke Bank dikaitkan dengan KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN NINIAK MAMAKDALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT PESAMAN BARAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BEKASEIGENDOMYANG TELAH DIKUASAI PIHAK LAINDIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO 5TAHUN 1960TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIADAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN MASALAH ANTARA MASYARAKAT PENGHUNI PULAU PARI DENGAN PT BUMI PARI ASRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2763 K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA TANAH ANTARA HAK ULAYAT MASYARAKAT MARGA BUAY BAHUGA DENGAN HAK GUNA USAHA MILIK PT PALM LAMPUNG PERSADA STUDI KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DOWN PAYMENT (DP) NOL RUPIAH ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH APUNG DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH SESEORANG TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PEMILIK OBJEK YANG SAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3520K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA GANTI KERUGIAN BAGI PETANI TAMBAK YANG MENGGARAP TANAH PAKUALAMAN GROUND (PAG) AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN DI JAKARTA YANG BERUJUNG PADA TIMBULNYA MAKAM FIKTIF DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BELUM DIDAFTARKAN OLEH PENGUSAHA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. KAHATEX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL - BELI TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA OLEH TENAGA KERJA ASING DI PT HUAWEI SERVICES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT DUTA SENAWIJAYA MANDIRI TERHADAP RETAKNYA RUMAH WARGA SEKITAR AKIBAT PEMASANGAN TIANG PANCANG DALAM PEMBANGUNAN APARTEMEN GARDENIA DI KOTA BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SECARA PRE PROJECT SELLING DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS AKIBAT PENJUALAN HARTA ASAL ISTERI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TANPA SE PENGETAHUAN AHLI WARIS LAINNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG KLINIK UTAMA GRIYA SETRA DI KAWASAN TUBAGUS ISMAIL BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROGRAM PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA SUKARELA (VOLUNTARY EMPLOYEE SEPARATION PROGRAM) PADA PT BANK UOB BUANA, LTD. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGUPAHAN PENGAJAR YAYASAN PENDIDIKAN AL-MA`SOEM DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA APARTEMEN MANGGA DUA COURT JAKARTA PUSAT YANG BERADA DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG WALI NIKAHNYA AYAH ANGKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH DAN BANGUNAN SDN LEBAKWANGI 01 ARJASARIYANG DIGUGAT OLEHAHLI WARIS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1960 TENTEANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.737PK/PDT/2010 TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA AHLI WARIS DENGAN KANTOR PERHUTANI KABUPATEN PURWAKARTA, PT.PLN PJB II SEKTOR CIRATA, DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DIKAITKAN DENGAN PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 814 K/Pdt/2009 TENTANG PERALIHAN TANAH HAK MILIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 140.K/TUN/2003 TENTANG SENGKETA TANAH BEKAS HAK EROPA BANDARA KEMAYORAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 90/G/2012/PHI/PN.Bdg TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWI YANTI DENGAN PT JAKARANA TAMA STUDI KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO: 496/PDT/G/2012/PN.BDG DALAM JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT PERBEDAAN OBYEK ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT KERETA API INDONESIA TERKAIT PENGHUNIAN RUMAH NEGARA OLEH EMAN DI KELURAHAN HUSEIN SASTRANEGARA, KECAMATAN CICENDO, BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA BANK TANAH SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENJAMIN PEROLEHAN TANAH DENGAN HARGA YANG WAJAR BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA RANCATUNGKU KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA PONGGANG KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN SUKAHATI, KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT KAHATEX DENGAN ALASAN KESALAHAN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-13/MEN/

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog