Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Tanggung Jawab Developer Terhadap Penawaran Yang Dipublikasikan Dalam Jual Beli Perumahan Margahayu Raya Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT PERSIB BANDUNG BERMARTABAT (PT.PBB) TERHADAP PENEMPUHAN HAK PEMAIN SAAT KOMPETESI DI BERHENTIKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT REPUBLIKA MEDIA MANDIRI TERHADAP KECELAKAAN KERJA KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI NUNUKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 104 A TAHUN 2002 TENTANG PENERMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK PT AMCOL BUMIWISTA SEBAGAI PENGEMBANG DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACHMAD SOELAEMAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HGB NO. 62 DAN NO. 63 TAHUN 1971 YANG TELAH DIKUASAI DAN DIGUNAKAN OLEH DIRJEN PARIWISATA UNTUK PERLUASAN SEKOLAH TINGGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ASO KARSO SEBAGAI PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BURUH SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK SESUAINYA PERATURAN PERUSAHAAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN BAGI ANAK SEPERSUSUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MAKSIMUM LUAS KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERUMAHAN ORANG PRIBADI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) PENGADILAN AGAMA DALAM MENGEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR PANTAI PULAU AMBON UNTUK PEMBANGUNAN AMBON WATER FRONT CITY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUSAHAAN ATAS PELARANGAN PEKERJANYA UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH SHOLAT JUMAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA PADA PRAKTIK OUTSOURCING DI PT. PERDANA PERKASA ELASTINDO (PT. PERSAELS) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK NAFKAH ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGISNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA DALAM HAL ADANYA KEGIATAN USAHA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN FUNGSI HUNIAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK BAWAAN ISTRI YANG AKTA KELAHIRANNYA DILEGALISASI OLEH SUAMI BARU IBUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA YANG PEKERJA PADA MALAM HARI DENGAN PENGUSAHA PERUSAHAAN CIRCLE K BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENCATATAN BUKU TANAH TERKAIT GUGATAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN TRUSTEE AGREEMENT DALAM HAL KEPEMILIKAN APARTEMENT/ SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HKM HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN FIDUSIA DLM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT OLH PT. SMF DLM RANGKA PELAKSANAAN SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF) DI HUBUNGKAN DGN UU NO 4 THN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA2 YG BERKAITAN DGN TAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA HABIS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA û BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN PERATURAN PERU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SAH DI DESA JATIKARYA KECAMATAN PONDOK GEDE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH TIMBUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT CHANG JUI FANG INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FARDAU TOUR&TRAVEL YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL OUTSOURCING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PELEBURAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG CACAT DAN PEKERJA PENGIDAP HIV AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN MELALUI PROGRAM JAMSOSTEK BERDASARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ISTERI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI ATAS HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN PURI PADJADJARAN TANJUNG SARI SUMEDANG AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN AWAL DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK YANG BEKERJA PADA PENGOLAHAN KERANG HIJAU DI CILINCING JAKARTA UTARA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERKAITAN DENGAN SERTIPIKAT GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN BUHUN DI KAMPUNG CIPAKU DESA PAKUTANDANG TERKAIT PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINIST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DIPANTI ASUHAN SAMUEL DI TANGGERANG YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATRA BARAT BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT PEMECAHAN DARI SERTIPIKAT INDUK ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT INDUK (BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NO. 71/PK/TUN/2000) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog