Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

STATUS HUKUM TANAH DAN BANGUNAN SDN LEBAKWANGI 01 ARJASARIYANG DIGUGAT OLEHAHLI WARIS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1960 TENTEANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 635 K/SIP/1973 MENGENAI TUNTUTAN ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM PERSIL NO. 1860 DITINJAU DARI PERATURAN KONVERSI BAGIAN II UUPA JO. PP NO. 10/1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.737PK/PDT/2010 TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA AHLI WARIS DENGAN KANTOR PERHUTANI KABUPATEN PURWAKARTA, PT.PLN PJB II SEKTOR CIRATA, DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DIKAITKAN DENGAN PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TEREHADAP PUTUSAN P4P (PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT) NO. 506/410/92-9/X/PHK/4-1999 TANGGAL 19 APRIL 1999 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT UNILON TEXTILE INDUSTRIES,BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 814 K/Pdt/2009 TENTANG PERALIHAN TANAH HAK MILIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 304K/PDT/2013 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA BUDI KARTIKA SE, DGN DRA SITI AWANI DIHUBUNGKAN DGN KITAB UU HK PERDATA DAN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 140.K/TUN/2003 TENTANG SENGKETA TANAH BEKAS HAK EROPA BANDARA KEMAYORAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1687 K/PDT/1998 TENTANG SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA Dra. MARTINA TOTO KASIHAN DENGAN Tn. KOKO GUNAWAN THAMRIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 21/U/22/IV/2001 ANTARA PT JUPATEX DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT PT JUPATEX MENGENAI TUNTUTAN PEMBAYARAN JAMINAN ATAU MANFAAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 34/U/22/II/1999 TENTANG TUNTUTAN KENAIKAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN BATAS WAKTU DIRUMAHKAN ANTARA PC.KEP.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA / PUK.SPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 45/U/12/XI2000 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI PEMBUATAN DAN PAMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA ANTARA PT KAHATEX DENGAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 90/G/2012/PHI/PN.Bdg TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWI YANTI DENGAN PT JAKARANA TAMA STUDI KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO: 496/PDT/G/2012/PN.BDG DALAM JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT PERBEDAAN OBYEK ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WARGA PERUMAHAN KOTA KEMBANG PERMAI KOTA BANDUNG DARI PT. AGRONESIA YANG MENGKLAIM STATUS TANAH TERSEBUT DENGAN STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS HAK PENGELOLAAN (HPL) DITINJAU DARI KUHPERD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT KERETA API INDONESIA TERKAIT PENGHUNIAN RUMAH NEGARA OLEH EMAN DI KELURAHAN HUSEIN SASTRANEGARA, KECAMATAN CICENDO, BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA BANK TANAH SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENJAMIN PEROLEHAN TANAH DENGAN HARGA YANG WAJAR BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA RANCATUNGKU KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA PONGGANG KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN SUKAHATI, KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT JASA MARGA (PERSERO) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 03 1996 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT KAHATEX DENGAN ALASAN KESALAHAN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-13/MEN/

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-14/MEN/IV/2006 TENTANG TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Keja Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja di PT TRITAMA TEXINDORAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT MELALUI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH DALAM RANGKA MEMINIMALISIR MUNCULNYA PERMASALAHAN SERTIPIKAT GANDA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA WARIS YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN PADA PERKAWINAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA AKIBAT PENGALIHAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) MARUNDA KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NO.14/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN RUMAH SUSUN BERSUBSIDI OLEH MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN DI ATAS MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS BAGI PEKERJA WANITA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS ASI EKSKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAG MASYARAKAT ADAT UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF TELUK KABUNG BUNGUS KOTA PADANG DIKAITKAN DGN UU NO 2 THN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAG BAGI PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN UPAH PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA SAAT BULAN RAMADHAN DI PERUSAHAAN KARAOKE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBONGKARAN BANGUNAN BERSEJARAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPISAHKAN DARI SALAH SATU ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KERJA DAN KESELAMATAN UMUM DALAM PENGOPERASIAN CRANE PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROYEK PEMBANGUNAN GRAND INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA DAN MASYARAKAT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT PP NO 41 TAHUN 1996 JUNCTIS UU NO 16 TAHUN 1985 DAN UU NO 4 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOGOKAN KERJA AKIBAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PT KANEFUSA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ASIA PASIFIC FIBERS TERHADAP PEKERJA YANG MENGHIMPUN PEKERJA LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PERTEMUAN DI DALAM JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA DITINJAU DR UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 23 THN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 35 THN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKO-POKOK AGRARIA DALAM PEMILIKAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN "EN"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HOROZONTAL DALAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH (RBT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PARITAS CREDITORIUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM KASUS KEPAILITAN PT SINDOLL PRATAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANAH HAK MILIK ADAT SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog