Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API RANCAEKEK- TANJUNGSARI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KONDOTEL JIMBARAN VIEW BALI YANG TELAH MENERIMA PENYERAHAN UNIT KONDOTEL DAN TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah Di Lombok Di Tinjau Dari Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN NINIAK MAMAKDALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT PESAMAN BARAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BEKASEIGENDOMYANG TELAH DIKUASAI PIHAK LAINDIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO 5TAHUN 1960TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIADAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN MASALAH ANTARA MASYARAKAT PENGHUNI PULAU PARI DENGAN PT BUMI PARI ASRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2763 K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA TANAH ANTARA HAK ULAYAT MASYARAKAT MARGA BUAY BAHUGA DENGAN HAK GUNA USAHA MILIK PT PALM LAMPUNG PERSADA STUDI KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DOWN PAYMENT (DP) NOL RUPIAH ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH APUNG DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH SESEORANG TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PEMILIK OBJEK YANG SAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERINDIKASI DITELANTARKAN OLEH PT. GOLDEN PRIVATE HAVEA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3520K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA GANTI KERUGIAN BAGI PETANI TAMBAK YANG MENGGARAP TANAH PAKUALAMAN GROUND (PAG) AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN DI JAKARTA YANG BERUJUNG PADA TIMBULNYA MAKAM FIKTIF DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BELUM DIDAFTARKAN OLEH PENGUSAHA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. KAHATEX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL - BELI TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA OLEH TENAGA KERJA ASING DI PT HUAWEI SERVICES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT DUTA SENAWIJAYA MANDIRI TERHADAP RETAKNYA RUMAH WARGA SEKITAR AKIBAT PEMASANGAN TIANG PANCANG DALAM PEMBANGUNAN APARTEMEN GARDENIA DI KOTA BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SECARA PRE PROJECT SELLING DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS AKIBAT PENJUALAN HARTA ASAL ISTERI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TANPA SE PENGETAHUAN AHLI WARIS LAINNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG KLINIK UTAMA GRIYA SETRA DI KAWASAN TUBAGUS ISMAIL BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA TANAH KESULTANAN KASEPUHAN CIREBON YANG MASIH DALAM STATUS QUO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH(KPR) DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN(SKMHT) DALAM PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP) DI PT. BTN CABANG SURABAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PRT/M/2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF DENGAN TANAH HAK MILIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA SERTA HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH DRS. H. SOETOMO AGAR SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEKARANG TELAH MENJADI ATAS NAMA HJ. SRI HADIJAH BERDASARKAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN HJ. DRI HADIDJAH DENGAN DRS. RD. H. ADE ABDULLAH DENGAN DASR SURAT KUASA UMUM,

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MARGO HANDOKO, S.E., SELAKU PEKERJA TERHADAP SENEN MACHMUD SELAKU MAJIKAN DALAM HAL TIDAK DIPENUHINYA HAK PEKERJA OLEH MAJIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MR. ERNEST LEWAN DOWSKY TERHADAP TUDUHAN PENGUASAAN PULAU BIDADARI SECARA TIDAK SAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEKERJA PT. JAVA TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PERUBAHAN STATUS HUBUNGAN KERJA DARI PEKERJA TETAP MENJADI PEKERJA KONTRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROGRAM PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA SUKARELA (VOLUNTARY EMPLOYEE SEPARATION PROGRAM) PADA PT BANK UOB BUANA, LTD. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI CILEDUG BARAT ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN AHLI WARIS BEKAS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGUPAHAN PENGAJAR YAYASAN PENDIDIKAN AL-MA`SOEM DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA APARTEMEN MANGGA DUA COURT JAKARTA PUSAT YANG BERADA DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG WALI NIKAHNYA AYAH ANGKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH DAN BANGUNAN SDN LEBAKWANGI 01 ARJASARIYANG DIGUGAT OLEHAHLI WARIS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1960 TENTEANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 635 K/SIP/1973 MENGENAI TUNTUTAN ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM PERSIL NO. 1860 DITINJAU DARI PERATURAN KONVERSI BAGIAN II UUPA JO. PP NO. 10/1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.737PK/PDT/2010 TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA AHLI WARIS DENGAN KANTOR PERHUTANI KABUPATEN PURWAKARTA, PT.PLN PJB II SEKTOR CIRATA, DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, DIKAITKAN DENGAN PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TEREHADAP PUTUSAN P4P (PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT) NO. 506/410/92-9/X/PHK/4-1999 TANGGAL 19 APRIL 1999 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT UNILON TEXTILE INDUSTRIES,BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 814 K/Pdt/2009 TENTANG PERALIHAN TANAH HAK MILIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 304K/PDT/2013 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA BUDI KARTIKA SE, DGN DRA SITI AWANI DIHUBUNGKAN DGN KITAB UU HK PERDATA DAN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 140.K/TUN/2003 TENTANG SENGKETA TANAH BEKAS HAK EROPA BANDARA KEMAYORAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1687 K/PDT/1998 TENTANG SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA Dra. MARTINA TOTO KASIHAN DENGAN Tn. KOKO GUNAWAN THAMRIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 21/U/22/IV/2001 ANTARA PT JUPATEX DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT PT JUPATEX MENGENAI TUNTUTAN PEMBAYARAN JAMINAN ATAU MANFAAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 34/U/22/II/1999 TENTANG TUNTUTAN KENAIKAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN BATAS WAKTU DIRUMAHKAN ANTARA PC.KEP.SPSI KABUPATEN PURWAKARTA / PUK.SPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 45/U/12/XI2000 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI PEMBUATAN DAN PAMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA ANTARA PT KAHATEX DENGAN P

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog