Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN TANAH TIMBUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA CACAT DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. TELKOM DIVRE III DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1997 TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT CHANG JUI FANG INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FARDAU TOUR&TRAVEL YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL OUTSOURCING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PELEBURAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG CACAT DAN PEKERJA PENGIDAP HIV AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas penerbitan sertipikat ganda dikaitkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN MELALUI PROGRAM JAMSOSTEK BERDASARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ISTERI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI ATAS HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN PURI PADJADJARAN TANJUNG SARI SUMEDANG AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN AWAL DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI KONTRAK MAGANG DI PT. KERETA API (PERSERO) DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK YANG BEKERJA PADA PENGOLAHAN KERANG HIJAU DI CILINCING JAKARTA UTARA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERKAITAN DENGAN SERTIPIKAT GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN BUHUN DI KAMPUNG CIPAKU DESA PAKUTANDANG TERKAIT PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINIST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DIPANTI ASUHAN SAMUEL DI TANGGERANG YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATRA BARAT BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT PEMECAHAN DARI SERTIPIKAT INDUK ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT INDUK (BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NO. 71/PK/TUN/2000) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pekerja di kantor notaris menyangkut hak dan kewajiban berpedoman kepada UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEMBERSIH BAK PENAMPUNGAN LIMBAH TEKSTIL YANG TERINFEKSI PENYAKIT AKIBAT KERJA, DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSU. VINA ESTETICA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. PER-04/MEN/1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA HARI LIBUR RESMI DI CV SETIA JAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMOHON HAK MILIK ATAS TANAH HAK GUNA USAHA YANG DISENGKETAKAN DI KEC. AGRABINTA, KAB. CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KAUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NO. IX/MPR/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA CALON PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BUKU TANAHNYA MUSNAH TERKENA BENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM UPAYA PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENSIUN DENGAN MASA KEPESERTAAN KURANG DARI 15 TAHUN MENURUT UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN APARTEMEN GATEAWAY YANG MENYESATKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH PT. LANGEN KRIDHA PRATYANGGA (LKP) Tbk SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP PENYAKIT AKIBAT KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUMEN-INSTRUMEN ILO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER SECURITY SERVICE DI PT. THAMES PAM JAYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKERJAAN KONSTRUKSI TERKAIT KEGAGALAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG MENYEBABKAN HILANG NYA NYAWA ORANG LAIN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UU HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN RUMAH NEGARA TERHADAP AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERPU TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT NAGARI GUGUAK MALALO YANG SEBELUMNYA HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM MENARIK MASUKNYA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE (GUNTAI) DI KABUPATEN GORONTALO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK PADA PT. HEINZ ABC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT BAGI PERUNTUKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDAGANGAN GARUT PLAZA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR PO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Jo. KEPUTUSAN ME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMUTASIAN PEKERJA LINTAS PERSEROAN AKIBAT PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog