Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Halaman Akhir 
No Pict

PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KERJA DAN KESELAMATAN UMUM DALAM PENGOPERASIAN CRANE PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROYEK PEMBANGUNAN GRAND INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA DAN MASYARAKAT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT PP NO 41 TAHUN 1996 JUNCTIS UU NO 16 TAHUN 1985 DAN UU NO 4 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOGOKAN KERJA AKIBAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PT KANEFUSA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ASIA PASIFIC FIBERS TERHADAP PEKERJA YANG MENGHIMPUN PEKERJA LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PERTEMUAN DI DALAM JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA DITINJAU DR UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 23 THN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 35 THN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKO-POKOK AGRARIA DALAM PEMILIKAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN "EN"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HOROZONTAL DALAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH (RBT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PARITAS CREDITORIUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM KASUS KEPAILITAN PT SINDOLL PRATAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 23 PK/TUN/2001, TANGGAL 29 MEI 2002 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH KASUS GELORA PANCASILA SURABAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANAH HAK MILIK ADAT SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Developer Terhadap Penawaran Yang Dipublikasikan Dalam Jual Beli Perumahan Margahayu Raya Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT PERSIB BANDUNG BERMARTABAT (PT.PBB) TERHADAP PENEMPUHAN HAK PEMAIN SAAT KOMPETESI DI BERHENTIKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT REPUBLIKA MEDIA MANDIRI TERHADAP KECELAKAAN KERJA KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI NUNUKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 104 A TAHUN 2002 TENTANG PENERMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK PT AMCOL BUMIWISTA SEBAGAI PENGEMBANG DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACHMAD SOELAEMAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HGB NO. 62 DAN NO. 63 TAHUN 1971 YANG TELAH DIKUASAI DAN DIGUNAKAN OLEH DIRJEN PARIWISATA UNTUK PERLUASAN SEKOLAH TINGGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ASO KARSO SEBAGAI PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BURUH SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK SESUAINYA PERATURAN PERUSAHAAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas peta tanah (grondkaart) sebagai dasar penguasaan tanah oleh PT Kereta Api (Persero) dikaitkan dengan kewajiban pendaftaran hak-hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hukum tanah adat pada masyarakat hukum Adat Baduy di Propinsi Banten dikaitkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang dasar Pokok-Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN BAGI ANAK SEPERSUSUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MAKSIMUM LUAS KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERUMAHAN ORANG PRIBADI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) PENGADILAN AGAMA DALAM MENGEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PELEPASAN HAK PAKAI PUBLIK/ KHUSUS MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PIHAK SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR PANTAI PULAU AMBON UNTUK PEMBANGUNAN AMBON WATER FRONT CITY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUSAHAAN ATAS PELARANGAN PEKERJANYA UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH SHOLAT JUMAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA PADA PRAKTIK OUTSOURCING DI PT. PERDANA PERKASA ELASTINDO (PT. PERSAELS) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENDAFTARAN TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK DARI ISTRI PERKAWINAN SIRI YANG DIANGKAT OLEH ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK NAFKAH ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGISNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA DALAM HAL ADANYA KEGIATAN USAHA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN FUNGSI HUNIAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK BAWAAN ISTRI YANG AKTA KELAHIRANNYA DILEGALISASI OLEH SUAMI BARU IBUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA YANG PEKERJA PADA MALAM HARI DENGAN PENGUSAHA PERUSAHAAN CIRCLE K BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENCATATAN BUKU TANAH TERKAIT GUGATAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum agraria terhadap status hukum tanah Laba Pura" yang didaftarkan atas nama perorangan berkaitan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. SK/556/DJA/1986 tentang penunjukan Pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai"ajian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN TRUSTEE AGREEMENT DALAM HAL KEPEMILIKAN APARTEMENT/ SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HKM HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN FIDUSIA DLM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT OLH PT. SMF DLM RANGKA PELAKSANAAN SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF) DI HUBUNGKAN DGN UU NO 4 THN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA2 YG BERKAITAN DGN TAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA HABIS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA รป BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN PERATURAN PERU

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog