Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

DAMPAK PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DAN TANAH KOSONG TERHADAP HAK PENGUASAAN ATAS TANAH MENURUT UUPA DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSAMINASI PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN BANDUNG UTARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM KAITANNYA DENGAN TATA RUANG WILAYAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN BY PASS DI KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN TANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Islamic Center Di Kotamadya DT.II Bandung Dihubungkan Dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSN SEDERHANA OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERPRES NO. 36 TH 2005 JO. PERPRES NO. 65 TH 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 36 TH 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS ANAH HAK PENGELOLAAN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN TANAH YANG DITERLANTARKAN OLEH MASYARAKAT ADAT DI SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK SECARA DI BAWAH TANGAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BELUM MENIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ZONA TAMBAHAN MENURUT KONVENSU HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASI JURIDIKSI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI PENGADAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TANAH DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA SEBAGAI ARTIS DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUSAHAAN TANAH KAS DESA MELALUI PERJANJIAN USAHA BAGI HASIL DAN SEWA TANAH PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYALAHGUNAAN ASET BERSAMA OLEH PENGEMBANG TANPA SEIZIN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) DALAM LINGKUNGAN RUMAH SUSUN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya penegakan hukum agraria nasional yang efektif dan efisien dihubungkan dengan UU no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS ANTARA PIHAK PENGHUNI DENGAN PIHAK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH DINAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian, pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan di Sumatera Barat dalam kerangka UUPA dan UU no. 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PENETAPAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP TANAH DENGAN BUKTI VERPONDING INDONESIA DI TINJAU DR UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN MASYARAKAT DALAM KONSOLIDASI TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN BNP2TKI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KANOR PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK-HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DAN KABUPATEN TINGKAT II BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENYELESEIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Jual-Beli Kaveling Tanah Matang Oleh PT PUTERACO Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang pokok-Pokok Agraria Jo. UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian sewa lahan di atas tanah hak pengelolaan ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENGHUNI DENGAN PT. PRIMA ADHITAMA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SEBAGAI PEMILIK DAN PENGELOLA APARTEMENT SEBAGAI PEMILIK DAN PENGELOLA DAN PENGELOLA APARTEMEN PLAZA RESIDENCES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI NUNUKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 104 A TAHUN 2002 TENTANG PENERMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK PT AMCOL BUMIWISTA SEBAGAI PENGEMBANG DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACHMAD SOELAEMAN UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HGB NO. 62 DAN NO. 63 TAHUN 1971 YANG TELAH DIKUASAI DAN DIGUNAKAN OLEH DIRJEN PARIWISATA UNTUK PERLUASAN SEKOLAH TINGGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ASO KARSO SEBAGAI PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BURUH SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK SESUAINYA PERATURAN PERUSAHAAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas peta tanah (grondkaart) sebagai dasar penguasaan tanah oleh PT Kereta Api (Persero) dikaitkan dengan kewajiban pendaftaran hak-hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hukum tanah adat pada masyarakat hukum Adat Baduy di Propinsi Banten dikaitkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang dasar Pokok-Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN BAGI ANAK SEPERSUSUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MAKSIMUM LUAS KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERUMAHAN ORANG PRIBADI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) PENGADILAN AGAMA DALAM MENGEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PELEPASAN HAK PAKAI PUBLIK/ KHUSUS MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PIHAK SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR PANTAI PULAU AMBON UNTUK PEMBANGUNAN AMBON WATER FRONT CITY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PERUSAHAAN ATAS PELARANGAN PEKERJANYA UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH SHOLAT JUMAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA PADA PRAKTIK OUTSOURCING DI PT. PERDANA PERKASA ELASTINDO (PT. PERSAELS) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENDAFTARAN TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 23 PK/TUN/2001, TANGGAL 29 MEI 2002 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH KASUS GELORA PANCASILA SURABAYA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog