Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Annisa Purnamasari - Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan Mahkamah agung No 39 K/SIP/1968 Tentang status Harta Peninggalan Dihubungkan Dengan Hak Waris Isteri Terhadap Harta Suami Dalam Hukum waris adat Minangkabau

Bambang Daru Nugroho,SH.,MH - Nety Adjroniawaty - Sherly Imam Slamet,SH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.39K /SIP/1968 Tentang Status Harta Pertinggalan Dihubungkan Dengan Hak Waris Isteri Terhadap harta Suami Dalam Hukum Waris Adat Minangkabau

Bambang Daru Nugroho,SH.,MH - Nety Adjroniawaty - Sherly Imam Slamet,SH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3329.K/PDT/1991 TANGGAL 18 MARET 1993 TENTANG KASUS TRANSAKSI GADAI TANAH

Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Damai Magdalena - Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian pada Masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi

Dr. Bambang Daru Nugroho, Sh.,MH. - Prof. Dr.H.R. Otje Salman. S.,S.H. - Viva Aulia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembatasan Hak Reproduksi Pada Tenaga Kerja.

Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH - Prof. Dr. Veronica Komalawati, SH., MH - Yuli Husnifah

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA UJANG RUKMANA DENGAN NY. CUCU ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK NY. ATING YANG TERLETAK DI KAMPUNG CIHANJARO DESA PAKEMITAN KIDUL KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ADAT

Artaji, SH. - Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Uus Sutama

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum tentang Pencatatan dan Penilaian Barang Modal pada Perjanjian sewa Guna Usaha dengan Hak OPSI (Financial Lease) dikaitkan dengan Fungsi Akuntansi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (L

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Meidina Soepangat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Penyehatan Dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) Di Jawa Barat

ASEP ERNANTO - Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum bagi Penerima waralaba (Franchisee) atas Penyalahgunaan Rahasia Dagang Oleh karyawannya Dikaitkan Dengan KUHPerdata Dan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Dr. M. Amirulloh, SH., MH. - ERIK RONGGI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AJINOMOTO ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AJINOMOTO INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Dr. Veronica Komalawati, SH., MH. - Neni Rachmawaty

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Kebijakan Gabungan Koperasi Batik Indonesia Sehubungan Dengan Penyertaan Modalnya Pada PT Pintex Sebagai Perusahaan PMA Yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian Joint Venture

Bambang Daru Nugroho, SH.,MH - R. Kartikasari, SH - Yuniarti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Oleh KUD Sinar Jaya Pada PT. Bakrie Finance Coorporation Dan PT Hero Mini Supermarket Dalam Rangka Proses Demokrasi Ekonomi Dihubungkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Bambang Daru Nugroho,SH.,MH - Ferry Indra Buchari - Nyulistiowati Suryanti,SH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum hak opsi dalam penyelesaian perkara waris sebagaimana diatur didalam UU No. 7 th 1989 tentang peradilan agama dihubungkan dengan efektifitas dan kesadaran hukum ahli waris muslim menurut hukum Islam

Bambang Daru Nugroho, SH.,MH - Olivia Maharani - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum perkawinan Khong Hu Cu ditinjau dari peraturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia

Bambang Daru Nugroho, SH.,MH - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH.,MH - Susan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar penetapan ahli waris ditinjau dari UU no. 3 tahun 2006 ttg perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 ttg Peradilan agama

Bambang Daru Nugroho, SH.,MH - Novie Aprianti - Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Penatagunaan Air Menurut Hukum Adat Di Wilayah Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, Dihubungkan Dengan 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air

Anggie Ratih Adjamsyah - Bambang Daru Nugroho,SH.,MH - Supraba Sekarwati,SH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban PT. Taspen Dalam Pengelolaan dana Pensiun Ditinjau Dari UUKIP

Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Syariah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tenta

Bambang Daru Nugroho,SH.,MH - Dudi Nugraha - R.Kartikasari,SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penguasaan harta waris oleh anak laki-laki tertua menurut adat Lampung Way Kanan (pepadun) di analisis dengan hukum waris adat dan huukm waris Islam

Dr. Bambang Daru Nugroho, Sh.,MH. - Indah Nopilia - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian sengketa antara Balai Pembibitan Ternak Unggul selaku pengguna tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat di Sumbar dihubungkan dengan hukum adat UUP

Ariyanti Azhar - Bambang Daru Nugroho, SH.,MH - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Dengan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laut Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M. Ph.D. - Sri Walny Rahayu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyimpangan tugas dan tanggung jawab mamak terhadap mamak kepala waris tentang harta pusaka tinggi menurut hukum adat di masyarakat Minangkabau

Bambang Daru Nugroho, SH.,MH - Ignatius Denny Lesmana - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Putusan Mahkamah agung No 39 K/SIP/1968 Tentang status Harta Peninggalan Dihubungkan Dengan Hak Waris Isteri Terhadap Harta Suami Dalam Hukum waris adat Minangkabau

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.39K /SIP/1968 Tentang Status Harta Pertinggalan Dihubungkan Dengan Hak Waris Isteri Terhadap harta Suami Dalam Hukum Waris Adat Minangkabau

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3329.K/PDT/1991 TANGGAL 18 MARET 1993 TENTANG KASUS TRANSAKSI GADAI TANAH

Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian pada Masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi

Pembatasan Hak Reproduksi Pada Tenaga Kerja.

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA UJANG RUKMANA DENGAN NY. CUCU ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK NY. ATING YANG TERLETAK DI KAMPUNG CIHANJARO DESA PAKEMITAN KIDUL KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ADAT

Tinjauan Hukum tentang Pencatatan dan Penilaian Barang Modal pada Perjanjian sewa Guna Usaha dengan Hak OPSI (Financial Lease) dikaitkan dengan Fungsi Akuntansi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (L

Kedudukan Hukum bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Penyehatan Dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) Di Jawa Barat

Perlindungan Hukum bagi Penerima waralaba (Franchisee) atas Penyalahgunaan Rahasia Dagang Oleh karyawannya Dikaitkan Dengan KUHPerdata Dan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AJINOMOTO ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AJINOMOTO INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tinjauan Yuridis Kebijakan Gabungan Koperasi Batik Indonesia Sehubungan Dengan Penyertaan Modalnya Pada PT Pintex Sebagai Perusahaan PMA Yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian Joint Venture

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Oleh KUD Sinar Jaya Pada PT. Bakrie Finance Coorporation Dan PT Hero Mini Supermarket Dalam Rangka Proses Demokrasi Ekonomi Dihubungkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Aspek hukum hak opsi dalam penyelesaian perkara waris sebagaimana diatur didalam UU No. 7 th 1989 tentang peradilan agama dihubungkan dengan efektifitas dan kesadaran hukum ahli waris muslim menurut hukum Islam

Aspek hukum perkawinan Khong Hu Cu ditinjau dari peraturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia

Aspek hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar penetapan ahli waris ditinjau dari UU no. 3 tahun 2006 ttg perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 ttg Peradilan agama

Aspek Penatagunaan Air Menurut Hukum Adat Di Wilayah Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, Dihubungkan Dengan 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air

Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban PT. Taspen Dalam Pengelolaan dana Pensiun Ditinjau Dari UUKIP

Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Syariah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tenta

Penguasaan harta waris oleh anak laki-laki tertua menurut adat Lampung Way Kanan (pepadun) di analisis dengan hukum waris adat dan huukm waris Islam

Penyelesaian sengketa antara Balai Pembibitan Ternak Unggul selaku pengguna tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat di Sumbar dihubungkan dengan hukum adat UUP

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Dengan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laut Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Penyimpangan tugas dan tanggung jawab mamak terhadap mamak kepala waris tentang harta pusaka tinggi menurut hukum adat di masyarakat Minangkabau

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi