Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS SUAMI YANG MENINGGAL TANPA KETURUNAN TERHADAP BOEDEL WARIS ORANG TUA SUAMI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DI DESA SINGAKERTA KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT LAKI-LAKI ATAS BAGIAN WARISANNYA YANG DITAHAN OLEH ANAK KANDUNG PEWARIS DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS PENERIMA WARISAN YANG MENOLAK DAN BELUM MEMBAYAR UTANG PEWARIS DIDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS DITINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN PENGELOLAAN HUTAN OLEH PT KODECO TIMBER DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN HUTAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MERATUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENDALA-KENDALA PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KOPERASI MENGHADAPI ERA GLOBALISASI MELALUI LINKAGE PROGRAM POLA JOINT FINANCING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanah Wakaf yang Dialihkan Peruntukannya oleh Lembaga Adat Desa Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban atas Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Adat Dan Kearifan Lokal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP KREDIT MACET BANK YANG DISALURKAN KE ANGGOTANYA MELALUI LINKAGE PROGRAM POLA EXECUTING PADA BANK BTN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN H UKUM TERHADAP PASIEN DALAM KASUS PELECEHAN SEKS UAL OLEH PERAWAT YANG TERJADI DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ANGKAT BAWAA N ISTRI SETELAH TERJADI PERCERAIAN DENGAN SUAMI BARUNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TRANSEKSUAL DAN PERKAWINANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA DI KAMPUNG BADEGA DESA CIPANGRAMATAN KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI TAP MPR NOMOR IX TAHUN 2001 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJ AUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DAN ADANYA UNSUR EKSPLOITASI ANAK PADA SITUS NIKAHSIRRI.COM DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA DI TANAH ULAYAT DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT SIBAYAK LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN ) II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Waris Secara Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Antara Ibu Laila Dan Bapak Asrul Ditinjau Dari Hukum Adat Bengkulu Selatan Dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BAHASA INGGRIS ENGLISH CAFE DALAM PERJANJIAN DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RISIKO OPERASIONAL BANK DALAM RANGKA MENINGKATKAN CITRA KOPERASI DI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL OLEH BANK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN KALANGKAH DI DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH ORANG ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NASIONALITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, STUDI KASUS DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI ADAT DALAM PERKAWINAN SESUKU DI MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINAMOT SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PEWARISAN ATAS HARTA PUSAKA PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO KABUPATEN GARUT JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 29 / PDT.G / 2010 / PN.TNG TENTANG PENERAPAN LEGITIME PORTIE DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR : 106 /PDT.G /2010 /PN.BB TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG DENGAN JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG JUAL BELI TANAH TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK TANAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 07/PDT.G/2002/PN-STB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT ADAAT BANGKA BELITUNG DENGAN ANAK KANDUNG DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT NOMOR 156/PDT.G/2010/PA.SGT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA LIE INDRAWAN IN HOAT DENGAN TRIANA ROSARINA LALOAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3113.K/PDT/1999, TANGGAL 30 AGUSTUS 2001 TENTANG HAK WARIS ANAK PIARA ATAU ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3750.K/PDT/1991 TENTANG HUKUM ADAT WARIS BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2824. K/PDT/2000 TENTANG PERKARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA H. ISHAK ABDUL MADJID DENGAN PT. INTI SERVITIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DIKECAMATAN KURANJI KOTA PADANG SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYECH PUJIONO DENGAN LUTFIANA ULFA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT PLN (PERSERO) ATAS PENGUASAAN ASET RUMAH DINAS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NO. 1234.K/DIR/2011 TENTANG PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT KAMPUNG CIREUNDEU CINAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAPORAN PERKAWINAN SERTA PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI DESA CANGKUANG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI HARTA BERSAMA ORANG TUA KEPADA ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK OLEH PIHAK BIRO PERJALANAN HAJI NON KUOTA TERHADAP CALON JAMAAH HAJI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog