Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TENTANG SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT ADAAT BANGKA BELITUNG DENGAN ANAK KANDUNG DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT NOMOR 156/PDT.G/2010/PA.SGT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA LIE INDRAWAN IN HOAT DENGAN TRIANA ROSARINA LALOAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3113.K/PDT/1999, TANGGAL 30 AGUSTUS 2001 TENTANG HAK WARIS ANAK PIARA ATAU ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3329.K/PDT/1991 TANGGAL 18 MARET 1993 TENTANG KASUS TRANSAKSI GADAI TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3750.K/PDT/1991 TENTANG HUKUM ADAT WARIS BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2824. K/PDT/2000 TENTANG PERKARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA H. ISHAK ABDUL MADJID DENGAN PT. INTI SERVITIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DIKECAMATAN KURANJI KOTA PADANG SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYECH PUJIONO DENGAN LUTFIANA ULFA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT PLN (PERSERO) ATAS PENGUASAAN ASET RUMAH DINAS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NO. 1234.K/DIR/2011 TENTANG PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT KAMPUNG CIREUNDEU CINAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAPORAN PERKAWINAN SERTA PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian pada Masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI DESA CANGKUANG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI HARTA BERSAMA ORANG TUA KEPADA ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK OLEH PIHAK BIRO PERJALANAN HAJI NON KUOTA TERHADAP CALON JAMAAH HAJI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Reproduksi Pada Tenaga Kerja.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN WARALABA TOKO MODERN OLEH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN DITINJAU DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA DALAM PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PT. ADARO INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA UJANG RUKMANA DENGAN NY. CUCU ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK NY. ATING YANG TERLETAK DI KAMPUNG CIHANJARO DESA PAKEMITAN KIDUL KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MENGELOLA HARTA PUSAKA TINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN CINO BUTO DI TANAH DATAR SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KODYA DENPASAR DAN DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT JAYAPURA (NAFRI) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1983

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN PADA DARI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIKAMPUNG KALIJAYA KECAMATAN TELUK NAGA KABUPATEN TANGGERANG DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG DIANGKAT DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN-BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ASTRA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT LOMBOK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PADA MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME TIMIKA-PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PASANGAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT MAKSSAR DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Penyehatan Dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) Di Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MENURUT PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum bagi Penerima waralaba (Franchisee) atas Penyalahgunaan Rahasia Dagang Oleh karyawannya Dikaitkan Dengan KUHPerdata Dan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan anak dihubungkan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008bTentang Perlindungan Anak Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATRA BARAT BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AJINOMOTO ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AJINOMOTO INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA ATAS WANPRESTASI PEMBERI WARALABA BERHUBUNGAN DENGAN PEMBINAAN KEPADA PENERIMA WARALABA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT MATRILINEAL DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog