Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS SUAMI YANG MENINGGAL TANPA KETURUNAN TERHADAP BOEDEL WARIS ORANG TUA SUAMI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DI DESA SINGAKERTA KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT LAKI-LAKI ATAS BAGIAN WARISANNYA YANG DITAHAN OLEH ANAK KANDUNG PEWARIS DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS PENERIMA WARISAN YANG MENOLAK DAN BELUM MEMBAYAR UTANG PEWARIS DIDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS DITINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanah Wakaf yang Dialihkan Peruntukannya oleh Lembaga Adat Desa Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban atas Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP KREDIT MACET BANK YANG DISALURKAN KE ANGGOTANYA MELALUI LINKAGE PROGRAM POLA EXECUTING PADA BANK BTN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN H UKUM TERHADAP PASIEN DALAM KASUS PELECEHAN SEKS UAL OLEH PERAWAT YANG TERJADI DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ANGKAT BAWAA N ISTRI SETELAH TERJADI PERCERAIAN DENGAN SUAMI BARUNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TRANSEKSUAL DAN PERKAWINANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA DI KAMPUNG BADEGA DESA CIPANGRAMATAN KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI TAP MPR NOMOR IX TAHUN 2001 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJ AUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DAN ADANYA UNSUR EKSPLOITASI ANAK PADA SITUS NIKAHSIRRI.COM DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA DI TANAH ULAYAT DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT SIBAYAK LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN ) II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Waris Secara Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Antara Ibu Laila Dan Bapak Asrul Ditinjau Dari Hukum Adat Bengkulu Selatan Dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BAHASA INGGRIS ENGLISH CAFE DALAM PERJANJIAN DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RISIKO OPERASIONAL BANK DALAM RANGKA MENINGKATKAN CITRA KOPERASI DI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL OLEH BANK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG MENJADI MUALAF DALAM KELUARGA MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI HUKUM ADAT TIONGHOA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN KALANGKAH DI DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH ORANG ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NASIONALITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA TERHADAP HUTANG YANG TELAH DALUWARSA PENAGIHAN MENURUT UU KUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN UANG BELANJA (UANG PANAI’) PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MAKASSAR DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA BANGBAYANG KECAMATAN GEKBRONG KABUPATEN CIANJUR DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANAH ADAT “TITISARA” YANG DITUKAR GULING UNTUK PABRIK SWASTA DI DESA GEMULUNG TONGGOH, KECAMATAN GREGED, KABUPATEN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB OPERATOR JALAN TOL TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JALAN TOL DALAM KASUS KEMACETAN JALAN TOL PEJAGANBREBES TIMUR TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB P.T. ANGKASA PURA I (PERSERO) DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) KEPADA MASKAPAI TERKAIT PADAMNYA LISTRIK DI BANDARA NGURAH RAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBAGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YAYASAN SEBAGAI ORANG TUA WALI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANAK SEBAGAI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PANTI ASUHAN SYUBHANUL WATHON KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS BAGI KHUNTSA (BANCI) DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM HUKUM WARIS ADAT TENTANG HAK MEWARIS JANDA DAN SAUDARA KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1839 K/PDT/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN PEWARIS BERDASARKAN SISTEM PEWARISAN ADAT DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK ISTRI UNTUK MENCERAIKAN SUAMI SECARA HUKUM ADAT NIAS DIHUBUNGKAN DENGAN HHUKUM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PROSESI ADAT NGEMBAH BELO SELAMBAR (MEMINANG) DALAM KAJIAN HUKUM PERKAWINAN DAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum tentang Pencatatan dan Penilaian Barang Modal pada Perjanjian sewa Guna Usaha dengan Hak OPSI (Financial Lease) dikaitkan dengan Fungsi Akuntansi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (L

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 04/PDT/G/1998/PN.BDG TENTANG GUGATAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS JANDA DALAM HUKUM ADAT BATAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MENGELOLA HARTA PUSAKA TINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN CINO BUTO DI TANAH DATAR SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog