Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KODYA DENPASAR DAN DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT JAYAPURA (NAFRI) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1983

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN PADA DARI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIKAMPUNG KALIJAYA KECAMATAN TELUK NAGA KABUPATEN TANGGERANG DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG DIANGKAT DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN-BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ASTRA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT LOMBOK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PADA MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME TIMIKA-PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PASANGAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT MAKSSAR DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Penyehatan Dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) Di Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MENURUT PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum bagi Penerima waralaba (Franchisee) atas Penyalahgunaan Rahasia Dagang Oleh karyawannya Dikaitkan Dengan KUHPerdata Dan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan anak dihubungkan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008bTentang Perlindungan Anak Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATRA BARAT BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AJINOMOTO ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT AJINOMOTO INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA ATAS WANPRESTASI PEMBERI WARALABA BERHUBUNGAN DENGAN PEMBINAAN KEPADA PENERIMA WARALABA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT MATRILINEAL DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MAYORAT PEREMPUAN SEMENDE DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ADOPSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARIS ANAK JALANAN DENGAN STATUS ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALUAN DOKUMEN NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYANYI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK KERJASAMA DIDASARKAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ADAT KARUHUN URANG YANG DILAKUKAN SEBELUM BERLAKUNYA SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA GEDUNG DAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PIHAK PENYEWA SELAKU KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1331 K/PDT/2010 TENTANG HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT MASYARAKAT DI BALI TERHADAP HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHA DALAM HUKUM ADAT SUMENEP MADURA DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum hak opsi dalam penyelesaian perkara waris sebagaimana diatur didalam UU No. 7 th 1989 tentang peradilan agama dihubungkan dengan efektifitas dan kesadaran hukum ahli waris muslim menurut hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum perkawinan Khong Hu Cu ditinjau dari peraturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar penetapan ahli waris ditinjau dari UU no. 3 tahun 2006 ttg perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 ttg Peradilan agama

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Penatagunaan Air Menurut Hukum Adat Di Wilayah Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, Dihubungkan Dengan 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban PT. Taspen Dalam Pengelolaan dana Pensiun Ditinjau Dari UUKIP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Syariah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT TERHADAP HAK PENGUSAHA HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PENGUASAAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI RUMAH SINGGAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK-ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK KOMUNAL BAGI MASYARAKAT ADAT DIATAS TANAH PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PAKAI OLEH MENTERI AGRARIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT BADUY MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN HARTA WARISAN SEBAGAI AGUNAN DALAM MENGAJUKAN KREDIT MODAL KERJA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan harta waris oleh anak laki-laki tertua menurut adat Lampung Way Kanan (pepadun) di analisis dengan hukum waris adat dan huukm waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa antara Balai Pembibitan Ternak Unggul selaku pengguna tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat di Sumbar dihubungkan dengan hukum adat UUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Dengan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laut Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyimpangan tugas dan tanggung jawab mamak terhadap mamak kepala waris tentang harta pusaka tinggi menurut hukum adat di masyarakat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DARTA PUSAKA TINGGI DI TINJAU DARI PERDDA KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEREJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH TANPA BATAS WAKTU DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KEMENAKAN PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA JAMBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BAKU DALAM PELAYANAN JASA LAHAN PARKIR (PT. SECURE PARKING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog