Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum Dalam Sengketa Tanah Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum.

No Pict

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PERADILAN USAHA TATA NEGARA

No Pict

Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) di Daerah.

No Pict

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

No Pict

SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MPR MENURUT UUUD 1945 DAN KETETAPAN MPR

No Pict

KOMPETENSI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DALAM PENGATURAN PENATAAN RUANG

No Pict

PELAKSANAAN HAK ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

No Pict

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas Di Indonesia.

No Pict

Pemakzulan Presiden di Indonesia

No Pict

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

No Pict

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

No Pict

Tanggung Jawab Negara Menjamin Dan Melindungi Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Berdasarkan UUD 1945

No Pict

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

No Pict

FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASRKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

HAMBATAN-HAMBATAN HAK MEMAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BAWAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No Pict

Harmonisasi Sistem Hukum Dibidang Perpajakan Dalam Rangka Mendorong Terciptanya Tertib Hukum Nasional.

No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

No Pict

Kajian Hukum Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No Pict

KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASINYA SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

No Pict

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BDAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog