Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 
No Pict

Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri Terkait Konsep Keadilan Restorative Dihubungkan Dengan UU RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kejahatan Money Laundering

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Orang Di Kepulauan Riau Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pergeseran Pidana Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Waris Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peristiwa Pengeboman Di CafÚ Sari Club Legian Bali Sebagai Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAWANAN TERHADAP PERADILAN DIKAITKAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlawanan Terhadap Peradilan Dikitkan Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PPEMBATASAN HAK-HAK TERSANGKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ( KUHAP ) DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajaran Percobaan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajaran Turut Serta Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Nasional Menghadapi Tindak Pidana Terorisme Transnasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuntabilitas Keuangan Negara Pada Lembaga-Lembaga Pemerintahan Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Perbandingan Efektivitas Rumusan Tindak Pidana Formil Dengan Rumusan Tindak Pidana Materiil Dalam Tindak Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Perdagangan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Legislative Guide For The Implementation Of The Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN LEGISLATIVE GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN MOTIFASI ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DI TINGKAT KOD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANATOMI KEKERASAN MASSA DAN TEROR DALAM PERSPEKTIF NEGATIVITAS DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Kekhususan Sistematis (Systemmatishe Specialiteit) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Administrasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asep Kepastian Hukum Dalam Proses Penegakkan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pajak Dalam Penerapan Sanksi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Penyalahgunaan Izin Spektrum Radio (ISR) Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Transnasional Deportasi Orang Asing di Indonesia Sebagai Salah Satu Tindakan Keimigrasian Menurut Pasal 42 UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Pidana Pemogokan Kerja Di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dalam Perspektif Kebijakan Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Suatu Instrumen Peraturan Pendukung Hukum Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri Dihubungkan Dengan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Dalam Undang-Undang N0. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dihubungkan Dengan Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Extraordinary Crimes Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksisitensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistansi Sistem Hukum Keimigrasian Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Untuk Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi POLRI Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kerjasama Internasional Dengan Negara-Negara Lain

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog