Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 
No Pict

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

No Pict

Kapasitas Hukum Atas Investasi Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Dikaitkan Dengan Pelanggaran Hak Investor.

No Pict

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

No Pict

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

No Pict

KASUS VCD PORNO MAHASISWA ITENAS (BANDUNG LAUTAN ASMARA) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

No Pict

Kebebasan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

No Pict

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Berdasarkan UUD 1945

No Pict

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

No Pict

Kebijakan Pidana Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional.

No Pict

Kedudukan Dan Pengaturan Mengenai Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia

No Pict

Kedudukan Hukum Whistleblower Dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

No Pict

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

No Pict

Kedudukan Saksi Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

No Pict

Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Dihubungkan Dengan Disparitas Putusan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

No Pict

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

No Pict

KEMERDEKAAN PERS DALAM PENYAMPAIAN BERITA BAGI PELAKU PERS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

No Pict

Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

No Pict

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

No Pict

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

No Pict

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

No Pict

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

No Pict

HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKKSI KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK

No Pict

Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dihubungkan Dengan Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik

No Pict

Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Konstitusi RI.

No Pict

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia

No Pict

Implikasi Hukum Memberi Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kekuasaan Kehakiman

No Pict

Implikasi Penetapan Sanksi Pidana Minimum Umum Dan Maksimim Khusus Terhadap Tujuan Pemidanaan Berdasrkan RUU KUHP 1999/2000

No Pict

IMPLIKASI PENETAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM UMUM DAN MAKSIMUM KHUSUS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN RUU KUHP 1999/2000

No Pict

Independensi dan Akuntabilitas Pengadilan Tipikor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

No Pict

Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia

No Pict

Upaya Penanggulangan Kejahatan Electronic Banking Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

No Pict

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Pelanggaran HAM Berat Di Timor-Timur

No Pict

Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog