Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Penghakiman Massa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Usaha Perasuransian Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Korban Yang Beritikad Baik Terhadap Penerapan Pasal 480 KUHP Dalam Prktik Kejahatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP PENERAPAN PASAL 480 KUHP DALAM PRAKTIK KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (Fair Trial) Dalam Sistem Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENCUCIAN UANG MELALUI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Badan Usaha Milik Negara dihubungkan dengan Undang-undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Ciptaan Multimedia Dengan SaranaTeknologi Digital.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2002 JO UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Administratif Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pemangku Jabatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Jasa Penilaian dan Konsultan Keuangan Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Militer.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kriminologis Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahab Video Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VIDEO TELECONFERENCE SEBAGAO ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG ACARA HUKUM PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terjadap Perjanjian Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Assistance In Drimial Matters) Dalam Kasus-Kasus Lalulintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika Dihubungkan Dengan Convention Againts Illict Traffic In Narcotic Drug

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Viktimologi Terhadap Tempat Penahan Anak Nakal Di Dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/PID/S/1998/PN.BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA UNTUK TIDAK DIPERLAKUKAN SECARA DISKRIMINATIF DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Dibidang Tambang Batubara Dalam Kawasan Hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sistem Pemidanaan Bagi Residivis Dalam Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penetapan Status Hukum Terhadap Aset Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Pada PT. Persero Terbuka

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN STATUS HUKUM TERHADAP ASET SITAAN HASIL TINDAK PIDANAORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PADA PT. PERSEROAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Inspektorat Jenderal Untuk Percepat Perbaikan Kepatuhan Hukum Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Hukum Milik Negara Persero Dalam Rangka Pengelolaan Perusahaan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Hukum Keuangan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA MELALUI MEKANISME HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yuncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Melalui Mekanisme Hukum Per

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peningkatan Profesionalisme Penyidik POLRI Guna Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004""PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Berdasrakan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian di Luar Pengadilan (Ofdoening Buiten Proces): Studi Tentang Kemungkinan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog