Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT BINTANG TIMUR BANDUNG

Agus Mulya K., SH., MH. - Atje, SH - Erik Prawira

Detail Cantuman XML Detail Cite

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1473.K/PDT/1992 Tanggal 28 April 1994 Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT SIDO BANGUN Pabrik Plastik Malang Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Atje, SH - Hj. Siti Rahayu Hadimann SH - Ketty Ayuwardani

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN P4D PROPINSI JAWA BARAT NO. 42/U/22/VII/2001 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT HUME CONCRETE INDONESIA BEKASI DENGAN PUK SPLI - SPMI PT HUME CONCREATE INDONESIA BEKASI MENGENAI TUNTUTAN KENAIKAN UANG TRAN

Anita Caroline - Atje, SH. - H. Achmad Samsudin, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT N0. 14/U/22/III/2001 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI PEMBUATAN DAN PEMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB) ANTARA PT GOOD

Atje, SH. - Eliyati Utami - H. Achmad Samsudin, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 16/22/01/VII/1999 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DI PT KIA SERPIS MAS

Atje, SH - H. Achmad Samsudin, SH. - R. Mohamad Noor Rahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT DI BANDUNG NOMOR: 70/U/22/XI/2001 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT BINA CITRA KHARISMA LESTARI (BCKL) MENGENAI TUNTUTAN PERUBAHAN"TUDI K

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Atje, SH. - Sri Yuliani Pujiastuti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DI PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 3 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Atje, SH. - Dian Indrawaty Gunawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANTI SERIKAT PEKERJA (UNION BUSTING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Atje, SH., MH. - JENNI TRESIA SINAGA - Widati Wulandari, SH., M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Atje, SH., MH. - Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Rr. Anggia Irawati Meisara

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI SERIKAT KARYAWAN PT TELKOM (PERSERO) Tbk. DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

Atje, SH. - H. Ahmad Samsudin, SH - Ratna Djuwita

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA BAKU YANG DIBUAT OLEH PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DIPEKERJAKAN DI LUAR NEGERI

Atje, SH., MH. - Mulyani Djakaria, SH., MH. - Pratiwi Widya Riyanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN OLEH PT POLYMATECH INDONESIA DAN PT ARTHA JASPRA MUTIARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

DR. ATJE, SH.,MH. - HJ.ROSI ROSMAWATI, SH.,MH. - WURI LESTARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SALES PROMOTION GIRLS (SPG) YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG- NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

DR. ATJE, SH.,MH. - HJ. ROSSI ROSMAWATI, SH.,MH. - REINHARD HARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL SEPIHAK YANG DILAKUKAN PIHAK PENGUSAHA TERHADAP PARA PEKERJA PT HALIMUN HASTAMAS, BANDUNG

Achmad Samsudin, SH. - Atje, SH. - S. R. Wulandari Rachmad

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ANAK DAN WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN-PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Ahmad Samsudin, SH. - Atje, SH. - Dyah Restu Angriani

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Atje, SH.,M.H. - Novianti Utami - Rr. Janti Surjanti, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA BTN DENGAN PT BTN MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN UU

Atje, SH. - Hj. Efa Laela Fachriah, SH., MH. - Rachmat Wahyudi Hidayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dan Pemutusan Hubungan Kerja Dihubungkan Dengan UU Nomor 22 Tahun 1957 Tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dan UU Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusaha

Atje,SH - DR. Koko Kosidin,SH.,MH - Kisty Utami

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI LEMBAGA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Atje, SH. - H. Achmad Samsudin, SH. - Satrio Utomo

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SIDDARTHA DAN WIDJAJA KHUSUSNYA UPAH LEMBUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Atje, SH.,MH. - Calma Radella Taher - Rosi Rosmawati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERBURUHAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Atje, SH. - Year Noviani Kusumawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Serikat Pekerja Di PT.KTSM Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila Dihubungkan Dengan Permenaker RI Nomor Per 01/Men/1994 Tentang Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan

Atje,SH - DR. Koko Kosidin,SH.,MH - Tommy Satiadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT BINTANG TIMUR BANDUNG

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1473.K/PDT/1992 Tanggal 28 April 1994 Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT SIDO BANGUN Pabrik Plastik Malang Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN P4D PROPINSI JAWA BARAT NO. 42/U/22/VII/2001 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT HUME CONCRETE INDONESIA BEKASI DENGAN PUK SPLI - SPMI PT HUME CONCREATE INDONESIA BEKASI MENGENAI TUNTUTAN KENAIKAN UANG TRAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT N0. 14/U/22/III/2001 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI PEMBUATAN DAN PEMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB) ANTARA PT GOOD

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 16/22/01/VII/1999 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DI PT KIA SERPIS MAS

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT DI BANDUNG NOMOR: 70/U/22/XI/2001 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT BINA CITRA KHARISMA LESTARI (BCKL) MENGENAI TUNTUTAN PERUBAHAN"TUDI K

PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DI PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 3 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANTI SERIKAT PEKERJA (UNION BUSTING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

FUNGSI SERIKAT KARYAWAN PT TELKOM (PERSERO) Tbk. DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA BAKU YANG DIBUAT OLEH PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DIPEKERJAKAN DI LUAR NEGERI

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN OLEH PT POLYMATECH INDONESIA DAN PT ARTHA JASPRA MUTIARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SALES PROMOTION GIRLS (SPG) YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG- NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL SEPIHAK YANG DILAKUKAN PIHAK PENGUSAHA TERHADAP PARA PEKERJA PT HALIMUN HASTAMAS, BANDUNG

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ANAK DAN WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN-PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA BTN DENGAN PT BTN MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN UU

Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dan Pemutusan Hubungan Kerja Dihubungkan Dengan UU Nomor 22 Tahun 1957 Tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dan UU Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusaha

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI LEMBAGA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SIDDARTHA DAN WIDJAJA KHUSUSNYA UPAH LEMBUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

EFEKTIVITAS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERBURUHAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

Peranan Serikat Pekerja Di PT.KTSM Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila Dihubungkan Dengan Permenaker RI Nomor Per 01/Men/1994 Tentang Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi