Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Pelaksanaan Privatisasi BUMN Dalam Kerangka Perekonomian Nasional Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Sebagai Implementasi Pasal 33 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.

H. Atip Latipulhayat, SH., LL.M., Ph.D - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb - Totok Wintarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELANGGARAN PRINSIP IKTIKAD BAIK TERHADAP NEGOSIASI TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D - TIARA IKA WINARNI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELARANGAN AHMADIYAH DAN KEWAJIBAN AHMADIYAH DALAM PENERAPAN PASAL 18 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.H. - Rizki Imral Rakhim

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENANGGULANGAN ORANG - ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK : STUDI KASUS SUKU ROHINGYA DI MYANMAR

H. ATIP LATIPULHAYAT,S.H,.LL.M - SEKAR ASKARINI NOERSYACHBANA - SUSI DWI HARIJANTI, S.H.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENANGKAPAN ABU ANAS AL-LIBI OLEH AMERIKA SERIKAT DI NEGARA LIBYA DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY TERHADAP PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

ADE TRI APRILIANSYAH - DIAJENG WULAN CHRISTIANTI SH LLM - H ATIP LATIPULHAYAT SH LLM Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCULIKAN DAN PERDAGANGAN PERMEPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA NON û INTERNASIONAL : STUDI KASUS BOKO HARAM

ASTRID ADELIA - Chloryne T. Isana Dewi, S.H., LL.M. - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN BANGSA-BANGSA TERHADAP NEGARA YANG MENDAPAT STATUS FAILED STATE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

H. ATIP LATIPULHAYAT, S.H.,LL.M.,Ph.D - NITA HARINI UTAMI - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI (NON-STATE PARTIES) PADA KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS RADIASI NUKLIR AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI JEPANG)

Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - DEBBY SANDRA PURBA - Rachminawati, S.H., M.A

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL,M. Ph. D. - Irawati Handayani, S.H., LL.M. - RAEFELZA DWITAMA PUTRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP BENDA ANGKASA YANG DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA MULTINATIONAL CORPORATION MENURUT HUKUM RUANG ANGKASA

FERRARI YUSUF MIKOLA - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT KEPAD KAUM ETNIS MINORITAS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A> - YUANITA LESTARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK NEGARA DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG THE RIGHTS OF SELF-DETERMINATION ATAS KOSOVO DALAM PERMOHONAN ADVISORY OPINION KEPADA ICJ OLEH NEGARA SERBIA

Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Edwin Rosadi - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI U.N. CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD DALAM SISTEM KEIMIGRASIAN INDONESIA, KHUSUSNYA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PENGUNGSI DAN PESUAKA ANAK

Achmad Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M., Ph.D - Atip Latipulhayat, SH., LL.M., Ph.D. - TIMOTHY SURYADI PRAWIRO

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Dendi Ahmad Patryayuda - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Prita Amalia S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Irawati Handayani - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI NORMA JUS COGENS DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

ABRAHAM MANGGALA PUTRA PARDEDE - Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M. - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TAWANAN TERORISME INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENAHANAN ANGGOTA TALIBAN DAN AL-QAEDA OLEH AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN

Diajeng Wulan Christianty, S.H., L.L.M - H. Atip Latipulhayat, S.H., L.L.M., Ph.D - Rendi Prahara Septiawedi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP AGAMA MINORITAS DAN KEPERCAYAAN MINORITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

ANINDYA ZIKRILA PRATIWI - ATIP LATIPULHAYAT, SH.LL.M.PH.D - RACHMINAWATI, SH.MA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

Adam Putrayansya - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Muhammad Fabian Swantoro

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI PENGADILAN NASIONAL INDONESIA : STUDI TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - Kama Sukarno - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN DEMO FLIGHT MENURUT HUKUM UDARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SUPERJET 100)

DIANDRA AMADEA RANGKUTI - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph. D - Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE) UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI (SELF DEFENSE) DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,PhD. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Safita Ratna Narthfilda

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN UNMANNED COMBAT AIR VEHICLE (UCAV) TERHADAP MILITAN TALIBAN DI PAKISTAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Diajeng Wulan Christianti, S.H.,LL.M. - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Henry Wizach

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYALAHGUNAAN PRINSIP IMUNITAS TERHADAP EKSEKUSI ASET NEGARA SEBAGAI BENTUK GANTI RUGI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - MARCIA KRISTIANTO - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - Muhamad Aurio Putra - Sigid Suseno, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Antisipasi Yuridis Menghadapi Era Komersialisasi Satelit Telekomunikasi Bagi Pembentukan Undang - Undang Kedirgantaraan Nasional

Agus Trijanto - Atip Latipulhayat - Prof.DR.H.E.Saefullah,SH.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek-Aspek Hukum Standarisasi Telekomunikasi Internasional di Indonesia Dihubungkan Dengan International Telekomunication Uniaon Convention 1992

Ari Burhani - Atip Latipulhayat, SH - Prof.Dr. E. Saefullah,SH.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektifitas Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Suatu Instrumen Peraturan Pendukung Hukum Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Frans Paulus - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

Pelaksanaan Privatisasi BUMN Dalam Kerangka Perekonomian Nasional Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Sebagai Implementasi Pasal 33 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.

PELANGGARAN PRINSIP IKTIKAD BAIK TERHADAP NEGOSIASI TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PELARANGAN AHMADIYAH DAN KEWAJIBAN AHMADIYAH DALAM PENERAPAN PASAL 18 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

PENANGGULANGAN ORANG - ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK : STUDI KASUS SUKU ROHINGYA DI MYANMAR

PENANGKAPAN ABU ANAS AL-LIBI OLEH AMERIKA SERIKAT DI NEGARA LIBYA DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY TERHADAP PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PENCULIKAN DAN PERDAGANGAN PERMEPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA NON û INTERNASIONAL : STUDI KASUS BOKO HARAM

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN BANGSA-BANGSA TERHADAP NEGARA YANG MENDAPAT STATUS FAILED STATE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TANGGUNG JAWAB NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI (NON-STATE PARTIES) PADA KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS RADIASI NUKLIR AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI JEPANG)

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP BENDA ANGKASA YANG DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA MULTINATIONAL CORPORATION MENURUT HUKUM RUANG ANGKASA

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT KEPAD KAUM ETNIS MINORITAS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

TINDAKAN DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK NEGARA DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG THE RIGHTS OF SELF-DETERMINATION ATAS KOSOVO DALAM PERMOHONAN ADVISORY OPINION KEPADA ICJ OLEH NEGARA SERBIA

IMPLEMENTASI U.N. CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD DALAM SISTEM KEIMIGRASIAN INDONESIA, KHUSUSNYA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PENGUNGSI DAN PESUAKA ANAK

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI NORMA JUS COGENS DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PERLINDUNGAN TAWANAN TERORISME INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENAHANAN ANGGOTA TALIBAN DAN AL-QAEDA OLEH AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN

PERLINDUNGAN TERHADAP AGAMA MINORITAS DAN KEPERCAYAAN MINORITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI PENGADILAN NASIONAL INDONESIA : STUDI TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGATURAN DEMO FLIGHT MENURUT HUKUM UDARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SUPERJET 100)

PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE) UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI (SELF DEFENSE) DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PENGGUNAAN UNMANNED COMBAT AIR VEHICLE (UCAV) TERHADAP MILITAN TALIBAN DI PAKISTAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

PENYALAHGUNAAN PRINSIP IMUNITAS TERHADAP EKSEKUSI ASET NEGARA SEBAGAI BENTUK GANTI RUGI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Antisipasi Yuridis Menghadapi Era Komersialisasi Satelit Telekomunikasi Bagi Pembentukan Undang - Undang Kedirgantaraan Nasional

Aspek-Aspek Hukum Standarisasi Telekomunikasi Internasional di Indonesia Dihubungkan Dengan International Telekomunication Uniaon Convention 1992

Efektifitas Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Suatu Instrumen Peraturan Pendukung Hukum Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi