Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pemahaman Tentang Dekonsentrasi

No Pict

Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di era Otonomi Daerah

No Pict

Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Aparatur terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Kota malang

No Pict

PROSPEK DAERAH TINGKAT I DENGAN DILETAKANNYA TITIK BERAT OTONOMI PADA DAERAH TINGKAT II

No Pict

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Intermasional.

No Pict

SEGI-SEGI HUKUM DALAM SISTEM PENAGTURAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DI DAERAH (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH kHUSUS IBU KOTA JAKARTA)

No Pict

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWEANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MPR MENURUT KETETAPAN MPR NO. VI/MPR/1998

No Pict

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

No Pict

FREIES ERMESSEN DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KOTA PONTIANAK 1970-1990

No Pict

FUNGSI ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

No Pict

HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

No Pict

KAITAN OTONOMI DESA DENGAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1979

No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BDAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia Dan Prospeknya Dimasa Datang

No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

No Pict

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PENANGGUHAN ATAU PEMBATALAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

No Pict

KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAHULU, KINI, DAN IMPLIKASINYA UNTUK YANG AKAN DATANG

No Pict

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI DI DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM URUSAN PARIWISATA (Studi Kasus Di Daerah TIngkat I Sulawesi Selatan)

No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

No Pict

PENGARUH INTENSITAS DEKOSENTRASI TERHADAP DESENTRALISASI (STUDI PADA KABUPATEN DATI II MALANG)

No Pict

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No Pict

Pengawasan Terhadap Qanun Sebagai Perwujudan Wewenang Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Di Nangroe Aceh Darussalam

No Pict

PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

No Pict

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DENGAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979

No Pict

Catatan Sang Pemenang

No Pict

Prinsip-Prinsip Biokimia

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog