Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

DR DJANUARDI SH MH - Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H - Prichyta Gusvi Khairunnisa Arifin

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2020 - Prichyta Gusvi Khairunnisa Arifin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 19945)

Suharizal; Arifin, Firdaus

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A malul Arifin - Erika Magdalena Chandra , S.H., M.H. - Yesmil Anwar , S . H., M. S i

Detail Cantuman XML Detail Cite

TOLOK UKUR DAN BEBERAPA ALTERNATIF SWASTANISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM EKONOMI INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA AN UUD 1945

Dr. Arifin P. Soeriaatmadja, S.H. - Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. - Rustini Wiraatmadja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menambah jalan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Firmansyah , Arifin - Firmansyah Arifin; Juliyus Wardi - Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Iing Sodikin Arifin - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM DISTRICT OF COLUMBIA NO. 98-1232(TPJ) DALAM PERKARA AMERIKA SERIKAT MELAWAN MICROSOFT CORP. DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Budi Cheriady Arifin - Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH. - Rika Ratna Permata, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 21/U/22/IV/2001 ANTARA PT JUPATEX DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT PT JUPATEX MENGENAI TUNTUTAN PEMBAYARAN JAMINAN ATAU MANFAAT

Aris Arifin - Betty Rubiati, SH - H. Achmad Samsudin, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.451/PDT.G/PN JAKARTA PUSAT TERTANGGAL 24 SEPTEMBER 2000 MENGENAI TUNTUTAN PEMBATALAN MEREK DAGANG OLEH NEW BALANCE ATHLETIK SHOE INC

Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH. - Rika Ratna Permata, SH - Zahrul Arifin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Paradigma Baru Bentuk Dan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sukendar

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M - HAFIDZ PUTRA ARIFIN - Pupung Faisal, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN JILBAB OLEH PEKERJA WANITA DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNNDAG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Mochammad Arifin Zouari - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Rosi Rosmawati, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Secara Litigasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

ARIFIN - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. - Dr. Tarsisius Muwradji, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SECARA LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 198

ARIFIN - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H. - Dr. Tarsisius Murwadji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM SUATU PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Efa Laela Fakhriah, SH., MH. - Iwan Hermawan, SH. - Joni Arifin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Abdul Anshari Ritonga - Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Pengelolaan Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Negara Dalam Membangun Perekonomian Mencapai Negara Kesejahteraan

A. ANSHARI RITONGA - Dr. Ida Nurlinda, SH., MH. - Prof. Dr. Arifin P. Soeriaatmadja, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Akuntabilitas Keuangan Negara Pada Lembaga-Lembaga Pemerintahan Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara.

Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Zulfikri Aboebakar

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM DARI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1974 (STUDI KASUS : PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA

Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. - Faisal Akbar Nasution - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bentuk Landasan Hukum Ideal Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Menuju Otonomi Akademik dan Non Akademik.

Fuad Wiyono - Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., (Alm). - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Farwa Khairul Arifin - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Zainal Arifin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Hukum Milik Negara Persero Dalam Rangka Pengelolaan Perusahaan Yang Baik.

Erik Permana - Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Bidang Musik melalui Lembaga Mediasi Dikaitkan dengan Undang2 No. 30 Th 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang2 No. 19 Th 2002 tentang Hak Cipta

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, SH., MH. - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - ZAENAL ARIFIN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLAKUKAN TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK DI PENJARA ABU GHRAIB OLEH AS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Asdian Samsul Arifin - Idris, S.H.,M.A - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI POWERLINE COMMUNICATION SYSTEM (PLC) BERDASARKAN PENGATURAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Fani Arifin Siregar - H. Atip Latifulhayat, SH., LL.M. - Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, SH., MCL., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 19945)

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TOLOK UKUR DAN BEBERAPA ALTERNATIF SWASTANISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM EKONOMI INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA AN UUD 1945

Menambah jalan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM DISTRICT OF COLUMBIA NO. 98-1232(TPJ) DALAM PERKARA AMERIKA SERIKAT MELAWAN MICROSOFT CORP. DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 21/U/22/IV/2001 ANTARA PT JUPATEX DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT PT JUPATEX MENGENAI TUNTUTAN PEMBAYARAN JAMINAN ATAU MANFAAT

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.451/PDT.G/PN JAKARTA PUSAT TERTANGGAL 24 SEPTEMBER 2000 MENGENAI TUNTUTAN PEMBATALAN MEREK DAGANG OLEH NEW BALANCE ATHLETIK SHOE INC

Paradigma Baru Bentuk Dan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN JILBAB OLEH PEKERJA WANITA DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNNDAG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Secara Litigasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SECARA LITIGASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 198

KEDUDUKAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM SUATU PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Perspektif Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Perspektif Pengelolaan Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Negara Dalam Membangun Perekonomian Mencapai Negara Kesejahteraan

Akuntabilitas Keuangan Negara Pada Lembaga-Lembaga Pemerintahan Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara.

ASPEK HUKUM DARI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1974 (STUDI KASUS : PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA

Bentuk Landasan Hukum Ideal Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Menuju Otonomi Akademik dan Non Akademik.

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Pengawasan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Hukum Milik Negara Persero Dalam Rangka Pengelolaan Perusahaan Yang Baik.

Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Bidang Musik melalui Lembaga Mediasi Dikaitkan dengan Undang2 No. 30 Th 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang2 No. 19 Th 2002 tentang Hak Cipta

PERLAKUKAN TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK DI PENJARA ABU GHRAIB OLEH AS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI POWERLINE COMMUNICATION SYSTEM (PLC) BERDASARKAN PENGATURAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi