Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENYELESAIAN MASALAH ANTARA MASYARAKAT PENGHUNI PULAU PARI DENGAN PT BUMI PARI ASRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Makanan yang Tidak Layak Konsumsi di Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Tahun 2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TNJAUAN YURIDIS HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PT. PABRIK GULA RAJAWALI II UNIT PABRIK GULA SUBANG DI KABUPATEN SUBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PELAKSANANYA KHUSUSNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DI DAERAH MUARA ANGKE JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Menwa Mahawarman untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NY. YETTY GEBYAR SEHUBUNGAN DENGAN TIMBULNYA SERTIPIKAT GANDA ATAS TANAH MILIKNYA YANG DIDASARI OLEH ADANYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN, PENGGELAPAN DAN PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSES GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SERPONG-CINERE DIKAITKAN DENGAN UU NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI CILEDUG BARAT ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN AHLI WARIS BEKAS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH BENGKOK DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH WAKAF DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PASCA TSUNAMI TAHUN 2004 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA MENGENAI WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3283 K/Pdt/1994 TANGGAL 27 JANUARI 1997 TENTANG SITA JAMINAN ATAS TANAH MILIK NEGARA YANG TELAH TERCATAT PEMILIKNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDUNG NOMOR 213/PDT.6/2010/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.160 PK/PDT/2011 TENTANG PENYELESAIN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH SERIKAT PETANI KARAWANG DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119 K/TUN/2000 MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA YANG MEMBATALKAN MENCABUT DAN MENARIK SEJUMLAH SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI OLEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2233 K/Pdt/2010 TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH TAMBAK ANTARA PT. RAMALEGAWA NUSANTARA MELAWAN PT. MARGASARI JAYA YANG TERLETAK DI DESA TANJUNG PECINAN, KECAMATAN MANGGARAN, KABUPATEN SITUBONDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALISASI KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR BESAR DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BATANG GADIS DIKAITKAN DENGAN PENGADAAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA RANCATUNGKU KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS TANAH NEGARA DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN MELALUI MEDIASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA OLAHRAGA DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JO. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN TANAH GUNTAI DI KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN KEMBALI STRUKTUR PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEGAHAN PRAKTEK MANIPULASI TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL MELALUI DOKUMENTASI TRANSFER PRICING DAN KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH ASSET PT. KERETA API (PERSERO) ASAL KONVERSI HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DI DESA SUKASETIA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAYAGUNAAN WAKAF SAWAH OLEH LEMBAGA NAZHIR DIINDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI BIAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUNSET POLICY SEBAGAI SUATU INSENTIF PAJAK DALAM USAHA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM ASURANSI DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASURANSI KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN (ASKESKIN) DALAM HAL TERJADINYA TUNGGAKAN KLAIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH IR.H.GUNANSYAH ARIFIN SEBAGAI PEMILIK TANAH ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN RONI KEPADA H. SUKANA DI DESA PULOSARI DAN MARGAMEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI ATAS TANAH PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KELURAHAN SURADE KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANAH GUNTAI DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KEDUDUKAN BUKU DESA SEBAGAI DATA CATATAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM PERSEPEKTIF KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN CICINDE UTARA KECAMATAN BANYUSARI KOTA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH ADAT KERATON KESEPUHAN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENGEMBANG DAN CALON PEMBELI PERUMAHAN DALAM PROSES JUAL BELI PERUMAHAN DAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGAMBILAN TANAH ADAT OLEH PT. ASIATIC PERSADA UNTUK PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA JO UNDANG-NDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN MEMBALONG BELITUNG ATAS TANAH HUTAN YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGUSAHA PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGûUNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI PELANDAKAN KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON YANG TELAH DI LEPASKAN OLEH KERATON KASEPUHAN MASIH DALAM SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ATAS TANAH TERHADAP WNI YANG MENIKAH DENGAN WNA DAN MERUBAH STATUS KEWARGANEGARAAN MENJADI WNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM KELUARGA WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 257/PK/PDT/2009 TERKAIT JUAL BELI TANAH GIRIK PERSIL NO. D-20 BLOK 07 YANG DITUANGKAN DALAM AKTA JUAL BELI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA LINGKAR LUAR TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog