Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BEI SELAMA PERIODE 2010-2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN - - SESUDAH MERGER DAN AKUISISI - - (Studi Kasus pada Perusahaan yang Melakukan Merger dan Akuisisi pada Periode 2010-2011)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KINERJA MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN DAN DAMPAKNYA PADA REAKSI PASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN FINANCIAL VALUE ADDED (FVA) TERHADAP HARGA SAHAM UNILEVER GLOBAL PERIODE 2002-2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED [EVA]DAN MARKET VALUE ADDED [MVA] TERHADAP RETURN SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN BANK SENTRAL AMERIKA (THE FED) MELALUI TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SUB-SEKTOR PERDAGANGAN RITEL YANG TERDAFTAR DI BEI PASCA KRISIS GOLABAL 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Peradilan Agama dan Berbagai Permasalahannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERNYATAAN YANG MEMILIKI MATERI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Eksibisionisme dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN DALAM TINDAK PELANGGARAN HUKUM OLEH PT. INDOSAT TBK TERKAIT PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.1GHZ UNTUK LAYANAN 3G DALAM PERKARA NOMOR 00001/PID.B/TPKOR/2013/PN.JKT.PST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 916/PID.B/2015/PN.BDG TENTANG PENIPUAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217 K/AG/1998, TENTANG PUTUSAN SELA PENG-ITSBAT-AN NIKAH ANTARA Ny. SULIATI BINTI SALI DAN SUNARNO BIN SAWUT DI TENGAH PROSES GUGATAN PERCERAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 170/PID.B/2012/PN/BDW TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 519 K/Pid/2012.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 145 K/ PID. SUS/2011 DENGAN TERDAKWA Dr. Drs BAHASYIM ASSIFIE, M. Si. Bin KHALIL SARINOTO TERKAIT PENJATUHAN PIDANA SECARA AKUMULASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 181 K/PID.SUS/2008 DAN PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NO. 126 K/PID.SUS/2008 TENTANG PENERAPAN PIDANA DENDA SECARA TANGGUNG RENTENG (JOINT AND SEVERAL LIABILITY) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1958/K/PID.SUS/2010 TENTANG PEMBERIAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1427 K/PID.SUS/2010 MENGENAI PERBEDAAN PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 23

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG : 210.K/A.G./1996 MENGENAI HAK HADHONAH ATAS ANAK DARI ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.164 PK/PID/2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO 354 K/AG/1998, TANGGAL 28 OKTOBER 1999 TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 92/PDT.P/PA.BDG TANGGAL 10 JULI 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.810/K/PID.SUS/2012 YANG MENJATUHKAN PEMIDANAAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2743 K/ Pid.Sus/ 2010 TENTANG PIDANA BERSYARAT TERHADAP TERDAKWA AWI RANATA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.37.K/AG/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1999 TENTANG SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA SEORANG JANDA DENGAN ANAK TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 15K/MIL/2001 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA TNI SELAIN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA BAGI TERPIDANA LETDA INFANTERI AGUS ISROK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO : 310/Pid.B/2010/PN.Bdg TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT ATAS NAMA TERDAKWA DEDI ROMANSAH BIN ASO DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG KEALPAAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Gejala Sosial Pembentukan Hukum Dalam Dinamika Pembaruan Hukum Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERNIKAHAN SIRI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN FUNGSI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS-KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMINDAAN DALAM UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELAAHAN KRITERIA JIWA YANG CACAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PENYAKIT KEJIWAAN PADA PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM HAL MENIADAKAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CARDING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN REKONPENSI BERUPA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA CERAI TALAK NO. 1613/Pdt.G/2004/CMI DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Viktimologis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Hal Kelayakan Bekerja Dihubungkan Dengan Konvensi Internasional Labour Organization (OLI) No. 189 Tentang Decent Work for Domestic Workers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN TEMPAT HIBURAN PENYEDIA JASA PELAYANAN SEKS TERSELUBUNG DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN KHUSUSNYA PASAL 281 KUHP & 296 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENCABUTAN HAK MENERIMA UANG PENSIUN BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA DPR DLM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAKA WARIS ORANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN FIQH ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT PASAL 8 UU NO. 23 TH 2004 TTG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KAIDAH-KAIDAH PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DARI KEKERASAN SEBAGAI AKSI MAIN HAKIM SENDIRI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENAYANGAN KRIMINALITAS DI TELEVISI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PULSA ISI ULANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGûUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog