Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DARI KEKERASAN SEBAGAI AKSI MAIN HAKIM SENDIRI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENAYANGAN KRIMINALITAS DI TELEVISI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PULSA ISI ULANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGûUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARLUASAN SUATU AJARAN AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DIANGGAP SESAT DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945 DAN PASAL 22 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAKNYA YANG MASIH BERUMUR DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN (BALITA) MENJADI PEROKOK AKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 2447/K/PID.SUS/2011 MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMBACA ATAU MEMPERSAMAKAN" KETENTUAN PASAL 111 AYAT (1) UU NARKOTIKA DENGAN KETENTUAN PASAL 127 AYAT (1) UU NARKOTIKA"NALISIS TERHADAP PUTUSAN No. 2447/K/PID.SUS/2011 MENG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PUTUSAN GRASI ATAS PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI YANG DILAKUKAN OLEH SINDIKAT PENJUAL ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM JUAL BELI IJON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA SOLUSI PENANGGULANGANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PRINSIP MIRANDA RULE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DEMONSTRASI DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN GRATIFIKASI TOYOTA HARRIER TERHADAP ANAS URBANINGRUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dari Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (MEDIASI) SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA PADA KASUS KELALAIAN ORANGTUA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN SEBAGAI PELINDUNG DAN PENGAYOM MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN KAWASAN GUNUNG PAPANDAYAN, KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGQIYASAN BAGI PERKAWINAN JARAK JAUH MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI (VIDEOTELECONFRENCE), DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyediaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimingrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN POLRI DENGAN MELIBATKAN INTERPOL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERPU TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DIHUBUNGKAN ENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN POLRI DALAM PENAHANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN PELAKU ANAK DAN KORBAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN RUU KUHP 1999-2000 SERTA TITIK TAUTNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DIDIK DALAM KASUS KEKERASAN SEBAGAI BENTUK TINDAKAN UNTUK MENDISIPLINKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT PEMERHATI KORUPSI YANG BEKERJA SAMA DENGAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDUNG TENGAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAUN DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS -KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN PELAYANAN SEKS KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (PEDOPHILIA) DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO KUH PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERJHADAP TAHANAN PEREMPUAN DI KANTOR KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DGN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI NO 8 THN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DLM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP TERJADINYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 35 THN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 THN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENJUALAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TH 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PEREDARAN OBAT-OBATAN KADALUARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS SODOMI YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTNAG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TAWURAN ANTAR PELAJAR SLTA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DIHUBUNGKIAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA YANG DILAKKUKAN OLEH SUPORTER YANG ANARKIS BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI WILAYAH BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP AKSI BALAPAN LIAR DIKALANGAN REMAJA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS TAWURAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK (SKKB) UNTUK MANTAN NARAPIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGEMISAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 49 AYAT (1) HURUF WW PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNAAN SABUK KESELAMATAN ANGKUTAN KOTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 289 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KOMUNITAS MUSIK UNDERGROUND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDA KEPANGKATAN ATAU LAMBANG LEMBAGA NEGARA KHUSUSNYA DPR DAN POLRI PADA KENDARAAN PRIBADI DI KOTA BANDUNG DAN JAKARTA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 228 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog