Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 22/CIGANJUR TERKAIT AKTA JUAL BELI DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AUTHORIZATION AND CONTINUING SUPERVISION DALAM PENGOPERASIAN SMALL SATELLITE(SATELIT KECIL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAWA BARAT DALAM RANG KA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITUS “UANGTEMAN.COM” DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOPERASI SEBAGAI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP UMKM DIKAITKAN DENGAN PERMENKEU NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI LEBIH DARI EMPAT (4) ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONSINYASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKOPO – PALIMANAN (CIPALI) DI DESA PEGAGAN KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEPAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PROVIDER TELEPON SELULER KEPADA PELANGGAN PENGGUNA PASCABAYAR SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA NOMOR SIM CARD YANG SAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACIN MUKSIN TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN AKTA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ASEP SAEFUDIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (2) DAN PASAL 266 AYAT (2) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI HOTEL GUCI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK DLM PEMENUHAN LAYANAN BAGI NASABAH BERKEBUTUHAN KHUSUS DITINJAU DR PERATURAN OJK NO 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN SEBAGAI MITRA PENGIMBANG (COUNTER PARTY) DALAM TRANSAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN TRUSTEE AGREEMENT DALAM HAL KEPEMILIKAN APARTEMENT/ SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONTEN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PIHAK LAIN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG N INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PENSIUNAN TNI BESERTA KELUARGANYA TERHADAP PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT UNTUK MENYEDIAKAN KELAIKLAUTAN KAPAL YANG MENINGKAT STANDARNYA SESUAI DAERAH PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN THE HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PRODUK FAST MOVING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN HIV/AIDS ATAS PENOLAKAN RUMAH SAKIT DALAM MEMBERIKAN PERAWATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DLM HAL DIBERLAKUKANNYA KETENTUAN LARANGAN EKSPOR MINERAL MENTAH DLM PERATURAN PEMERINTAN NO 1 THN 2014 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 704 K/PDT.SUS/2012 TERKAIT DENGAN UTANG YANG TIMBUL AKIBAT PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) DENGAN PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN FIKIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARIAH CARD SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN KETENTUAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN KLAUSUL PERJANJIAN PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) TERHADAP PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 202 K/Pdt.Sus/2012 MENGENAI SENGKETA PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI PEMBERSIH TELINGA (COTTON BUDS) ANTARA PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA MELAWAN ALI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENATAAN FREKUENSI THIRD GENERATION (3G) OLEH KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BANK BUMN) MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR EED) SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BANGUNAN YANG MENJADI OBJEK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER) DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KENYAH DI SAMARINDA YANG DILAKSANAKAN SECARA ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog