Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO. 114/PHI.G/2007/PN.JKT.PST BERKENAAN DENGAN HUBUNGAN KERJA TANPA ADANYA PERJANJIAN KERJA TERTULIS ANTARA PRISTIWANTONO DENGAN PT INQUIRY MARINE SERVICES INDONESIA DAN PT INSIGHT MARINE SERVICES INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA MEWAKILI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK BERACARA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT DENGAN ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONTRAK EKLUSIF ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT MACET DALAM PRAKTEK PEMBERIAN KUK DENGAN JAMINAN DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA MEALUI INTERNET (E-PROCEREMENT) DI PT PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI REGION JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 080.K/DIR/2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT. PLN (PERSERO) JO. T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP OLEH PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP BARANG MILIK KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN DALAM BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDSARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITANNYA TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA (STUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DARI PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN MODAL ANTARA KOPERASI DGN MITRA PEMILIK DANA DIHUBUNGKAN DGN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA PEMILIK DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN ATAS LAPORAN KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENUNTUTAN SPIN-OFF TERHADAP PT. SEMEN GRESIK PASCA PRIVATISASI CEMEX DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG OBLIGASI KONVERSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN SAHAM MINORITAS DI PT. HERO SUPERMARKET (Tbk) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP AKTA PENGAKUAN UTANG (APU) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KARTEL JASA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK BARU DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PLN DI KABUPATEN NUNUKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI PENERAPAN WAJIB LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR DALAM RANGKA MEMPERLANCAR PEROLEH HASIL DEVISA EKSPOR NEGARA MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 10/M-DAG/PER/3/2009 DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK TRANSFER PRICING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI SISTEM PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS SEHUBUNGAN DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA USAHA DALAM SISTEM PENJUALAN LANGSUNG MENURUT HUKUM DAGANG MENURUT TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PRAKTIK VIRTUAL OFFICE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SITA PAJAK TERHADAP ASET PT. BOURAQ INDONESIA AIRLAINES DALAM PERKARA KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DITITIPKAN PADA YAYASAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI LELANG TRADING CARD GAME MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENGENAI LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL PADA KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN PURI PADJADJARAN TANJUNG SARI SUMEDANG AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN AWAL DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT MANDALA TERHADAP PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. MANDALA AIRLINES DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK ATAS TINDAKAN UNCONCIOUS PLAGIARISM DIKAITKAN DENGAN HAK EKSLUSIF BERDASARKAN UU HAK CIPTA DAN PROSES PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO 112/PDT.P/2008/PN SKA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. SARIJAYA PERMANA SEKURITAS DALAM PENYALAHGUNAAN DANA INVESTOR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENERBITAN REKSA DANA FIKTIF DI BANK GLOBAL INTERNASIONAL (tBK) MENURUT HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS EMITEN ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN TERHADAP INVESTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 704 K/PDT.SUS/2012 TERKAIT DENGAN UTANG YANG TIMBUL AKIBAT PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) DENGAN PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 238 PK/ Pdt/2014 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107K/PDT.SUS/2012 TENTANG PERKARA KEPAILITAN ANTARA PT. BUMI KARYA MANDIRI DKK DENGAN NEFFY LUKMAN DKK. DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1961.K/Pdt/2001 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGHUNIAN RUMAH ANTARA Nn. mARIE sYAFEI MELAWAN Ny. HO FOENG JIN Cs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NO.0480/PDT.G/2010/PA.BN TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK SEPARATIS BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DLM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 THN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DALAM KEGIATAN INVESTASI DANA PENSIUN INTI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN DENGAN DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 89 PK/PDT/2010 TENTANG PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PT. EFFEM FOOD INC. DENGAN PT. SMAK SNAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS KEBENDAAN TANPA PERSETUJUAN PASANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2296 K/PDT/2004 TENTANG GUGATAN TERHADAP BARANG SITAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA SLAMET RIADI DAN KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI DITINJAU BERDASARKAN H.I.R.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 439 K/PDT.SUS/2010 TENTANG PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA LITERATI CAPITAL INVESTMENTS LIMITED DENGAN SITI HARDIJANTI RUKMANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 105 PK / Pdt /2007 ANTARA TATANG SUTARSA Cs MELAWAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG SENGKETA RUMAH DINAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1279K/PDT/2011 TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PT. PENGEMBANG PARIWISATA BALI (PERSERO) DAN IR. KUSNADI SURYA CHANDRA û EDI SUKAMTO DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 698 K/PDT.SUS/2009 TENTANG MEREK ATAS NAMA DAN LOGO NATASHA" ANTARA THEN GEK TJOE MELAWAN dr. FREDDY SETYAWAN"NALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6"

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog