Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA USAHA DALAM SISTEM PENJUALAN LANGSUNG MENURUT HUKUM DAGANG MENURUT TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PRAKTIK VIRTUAL OFFICE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SITA PAJAK TERHADAP ASET PT. BOURAQ INDONESIA AIRLAINES DALAM PERKARA KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM REKAMAN SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENYELESAIAN SENGKETA PHONE BANKING DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DITITIPKAN PADA YAYASAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI LELANG TRADING CARD GAME MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENGENAI LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL PADA KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN PURI PADJADJARAN TANJUNG SARI SUMEDANG AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN AWAL DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT MANDALA TERHADAP PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. MANDALA AIRLINES DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK ATAS TINDAKAN UNCONCIOUS PLAGIARISM DIKAITKAN DENGAN HAK EKSLUSIF BERDASARKAN UU HAK CIPTA DAN PROSES PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO 112/PDT.P/2008/PN SKA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. SARIJAYA PERMANA SEKURITAS DALAM PENYALAHGUNAAN DANA INVESTOR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENERBITAN REKSA DANA FIKTIF DI BANK GLOBAL INTERNASIONAL (tBK) MENURUT HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS EMITEN ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN TERHADAP INVESTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 704 K/PDT.SUS/2012 TERKAIT DENGAN UTANG YANG TIMBUL AKIBAT PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) DENGAN PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 238 PK/ Pdt/2014 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107K/PDT.SUS/2012 TENTANG PERKARA KEPAILITAN ANTARA PT. BUMI KARYA MANDIRI DKK DENGAN NEFFY LUKMAN DKK. DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1961.K/Pdt/2001 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGHUNIAN RUMAH ANTARA Nn. mARIE sYAFEI MELAWAN Ny. HO FOENG JIN Cs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NO.0480/PDT.G/2010/PA.BN TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK SEPARATIS BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DLM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 THN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DALAM KEGIATAN INVESTASI DANA PENSIUN INTI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN DENGAN DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL MEMEERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA WARIS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN NARAPIDANA YANG DIGANTIKAN OLEH ORANG LAIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO YANG DIKAITKAN DENGAN SISTEM PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 380K/PDT/2011 TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN KIOS DAN COUNTER DI IITC KOPO ATAU MIKO MALL ANTARA TN. JIMMY NAMARA MELAWAN NY. ONNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 89 PK/PDT/2010 TENTANG PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PT. EFFEM FOOD INC. DENGAN PT. SMAK SNAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PEMERIKSAAN SECARA SEDERHANA OLEH PENGADILAN NIAGA TERKAIT KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA BANTAHAN (RENVOI PROCEDURE) PADA KASUS KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DITINJAU DARI HIR DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SWASTA BERBADAN HUKUMYAYASAN DI KOTA SUKABUMI DIKAITKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PENYEDIA JASA DAN PENERUS DALAM PENYELENGGARAAN JASA PENGIRIMAN UANG DIKAITKAN DENGAN UU NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA MEDIASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNA Suatu Kajian Dalam Upaya Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA JAMINAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH PENGADILAN ATAS OBJEK TANAH DAN BANGUNAN YANG SUDAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN HIR DAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS KEBENDAAN TANPA PERSETUJUAN PASANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2296 K/PDT/2004 TENTANG GUGATAN TERHADAP BARANG SITAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA SLAMET RIADI DAN KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI DITINJAU BERDASARKAN H.I.R.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 439 K/PDT.SUS/2010 TENTANG PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA LITERATI CAPITAL INVESTMENTS LIMITED DENGAN SITI HARDIJANTI RUKMANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 105 PK / Pdt /2007 ANTARA TATANG SUTARSA Cs MELAWAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG SENGKETA RUMAH DINAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1279K/PDT/2011 TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PT. PENGEMBANG PARIWISATA BALI (PERSERO) DAN IR. KUSNADI SURYA CHANDRA û EDI SUKAMTO DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 834 K/PDT.SUS/2009 TENTANG PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT ANTARA PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA VERSUSCROWM CAPITAL GLOBAL LIMITED

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 698 K/PDT.SUS/2009 TENTANG MEREK ATAS NAMA DAN LOGO NATASHA" ANTARA THEN GEK TJOE MELAWAN dr. FREDDY SETYAWAN"NALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHA DALAM HUKUM ADAT SUMENEP MADURA DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 24/KPPU-I/2009 TENTANG INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO.35/KPPU/-I/2010 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERKAITAN DENGAN PROSES BEAUTY CONTEST PROYEK DONGGI-SENORO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO. 03/KPPU-I/2002 TENTANG TENDER PENJUALAN SAHAM DAN OBLIGASI (CONVERTIBLE BONDS PT. HOLDIKO PERKASA DAN CONVERTIBLE BONDS BPPN) PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO. 28/KPPU-I/2007 MENGENAI PENETAPAN HARGA, PEMBAGIAN WILAYAH, MONOPOLI DAN PENGUASAAN PASAR JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No. 60/KPPU-L/2008 MENGENAI DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS DI PDAM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU No. 05/KPPU-L/2011 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM KUALA TANJUNG KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTE

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog