Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Indeks Negara Hukum Indonesia 2013

Gunawan, Andri

Detail Cantuman XML Detail Cite

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Andri Koswara - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM PIHAK PEMBERONTAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL YANG DIINTERNASIONALISASI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Andri Permana - H. Atif Latifulhayat, SH.,LL.M. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2238K/Pid.sUS/2009 TENTANG TINDAK PIDANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHATULISTIWA ANDALAS PERMAI

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Pajri Suci Andri - Somawidjaja, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO 274/PDT.G/2013.BDG. BERKAITAN DGN JAMINAN ATAS EKSEKUSI TANAH DIBAWAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

ANDRI ADRIANSYAH - DR.ETTY H.DJUKARDI, SH.MH - TRI HANDAYANI, SH.MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Andri - Dr. Supraba Sekarwati W.,S.H., C.N. - Ida Nurlinda S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendapat dan saran Hukum Bagi Para Keponkan Pewaris Yang di Gugat Oleh Anak Angkat Pewaris Mengenai Pembagian harta warisan yang Sebelumnya Telah Diselesaikan Berdasarkan Putusan Perdamaian

Andri Jouhari - Efa laela Fakhriah,SH.,MH - Hj.Djuarni Witarsa,SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PASIEN ATAS KESALAHAN DIAGNOSA DOKTER SEHINGGA PASIEN DIOPERASI DAN MENYEBABKAN PASIEN CACAT PERMANEN

Andri Prasetyo - Dr. Veronica Komalawati, SH., MH. - Sofjan Sastrawidjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

ANDRI RAKHMANSYAH - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M., IT in Law, - Ijud Tajudin, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dan Penerapannya Pada Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat Menurut Hukum Internasional.

Andri Hadi - Prof. Dr. H. E. Saefullah, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Andri Permadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Andri Wahyudi - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH., MH. - Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Andri Wahyudi - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Dr. Idris, SH.,MA. - Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - UMAR MACHMUD SANGADJI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan anak dihubungkan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008bTentang Perlindungan Anak Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

ANDRI KURNIAWAN - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ANDRI KURNIAWAN - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Petrus Andri Parlindungan Napitupulu - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PT. UNILON TEXTILE INDUSTRIES DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL UNILON SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA

Andri Cahyadi - Atje, S.H., M.H - H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

I. Tajudin, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. - Septri Andri Mangara Tua

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PT SARTONIA AGUNG DLM PEMBANGUNAN JEMBATAN ISMAIL MARZUKI TDK MENDAFTARKAN PEKERJANYA DLM BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KETENAGAKERJAAN DITINJAU DR UU NO 24 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN

ANDRI ILYAS - DEVIANA YUANISARI, SH.MH - DR.AGUS MULYA KARSONA, SH.MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 82/Pdt.G/2004/PN.Cbn TENTANG SENGKETA TANAH WARIS DAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KEKUASAAN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KEKUASAAN HAKIM DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA PERDATA MENGENAI SITA EKS

Andri Noverin Perdana - Hj. Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Hj. Yayu Rochaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas maksimun pemberian kredit pada holding company dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No.2/16/PBI /2000

Andri Zarman - Hj. Lastuti Abubakar, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Indeks Negara Hukum Indonesia 2013

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

STATUS HUKUM PIHAK PEMBERONTAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL YANG DIINTERNASIONALISASI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2238K/Pid.sUS/2009 TENTANG TINDAK PIDANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHATULISTIWA ANDALAS PERMAI

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO 274/PDT.G/2013.BDG. BERKAITAN DGN JAMINAN ATAS EKSEKUSI TANAH DIBAWAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pendapat dan saran Hukum Bagi Para Keponkan Pewaris Yang di Gugat Oleh Anak Angkat Pewaris Mengenai Pembagian harta warisan yang Sebelumnya Telah Diselesaikan Berdasarkan Putusan Perdamaian

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PASIEN ATAS KESALAHAN DIAGNOSA DOKTER SEHINGGA PASIEN DIOPERASI DAN MENYEBABKAN PASIEN CACAT PERMANEN

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dan Penerapannya Pada Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat Menurut Hukum Internasional.

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan anak dihubungkan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008bTentang Perlindungan Anak Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PT. UNILON TEXTILE INDUSTRIES DENGAN SERIKAT PEKERJA TEKSTIL UNILON SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PT SARTONIA AGUNG DLM PEMBANGUNAN JEMBATAN ISMAIL MARZUKI TDK MENDAFTARKAN PEKERJANYA DLM BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KETENAGAKERJAAN DITINJAU DR UU NO 24 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 82/Pdt.G/2004/PN.Cbn TENTANG SENGKETA TANAH WARIS DAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KEKUASAAN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KEKUASAAN HAKIM DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA PERDATA MENGENAI SITA EKS

Batas maksimun pemberian kredit pada holding company dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No.2/16/PBI /2000

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi