Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP MASALAH PENGGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH SURIAH

ANDREAS G. HUTAPEA - Dr. Idris S.H.,M.A - Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMSDALAM KONFLIK BERSENJATA:LEGALITAS PENGGUNAAN DAN PROSPEK PENGATURANNYA

Andreas Wilia - Dr. Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M. - Prof.Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Fidusia

Prajitno, Andreas Albertus Andi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN EKSEKUSI GADAI SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MEMBELI SAHAM TERLEBIH DAHULU DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Andreas - Pupung Faisal - R. Kartikasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Penerbitan Duplikat Polis Asuransi Tanpa Permohonan Berdasarkan Hukum Asuransi Dan Hukum Acara Perdata

Artaji - Efa Laela Fakreah - Loren Andreas Simanjuntak

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM PEMERINTAH LIECHTENSTEIN ATAS KEPUTUSAN PENGADILAN JERMAN YANG MEMBERIKAN HAK KEPADA JERMAN UNTUK MENGUASAI WILAYAH KEDAULATAN YANG DIKLAIM OLEH LIECHTENSTEIN

Ietje K. Andreas, SH., MH. - Rika Ratna Permata, SH. - Risnandy Harissuloh

Detail Cantuman XML Detail Cite

YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERADA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Ietje K. Andreas., S.H.,M.H. - Santi Maharani Astuti - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DAN UNI AFRIKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DARFUR DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Hj. Ietje K. Andreas, S.H., M.H. - Dr. Idris, S.H., M.A. - Syandy Ramadhan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELANGGARAN HAK PRIVASI ( PRIVASY RIGHT) PD PROGRAM SIARAN INFOTAINMENT YG DITAYANGKAN OLEH LEMBAGA PENYAIARAN TELEVSI SWASTA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 32 THN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK

ABU MARUF RAJAB, SH.MH - FRANSEN ANDREAS SINABUTAR - PRITA AMALIA, SH.MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN KEKEBALAN KEPADA PASUKAN MULTINASIONAL PBB (UN MULTINATIONAL FORCE) DI IRAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Ietje K. Andreas, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,M.A. - Imam Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN FASILITAS ELEKTRONIK BANKING YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA

Andreas Tobing - Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK DAN KELUARGANYA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI NEW YORK 1973

Dr. Hj. Ietje K. Andreas, S.H.,M.H. - Ricky Primanda I A - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) TERKAIT DUGAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN IZIN PENGGUNAAN PITA JARINGAN 2,1 GHZ (3rd GENERATION)

ANDREAS PETER - Prita Amalia, S.H.,M.H. - Somawidjaya, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS SEORANG SUAMI YANG DUBERI MARGA TERHADAP HARTA WARISAN SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN - Nico Andreas Lumbantobing

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM KASUS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDUGA ANGGOTA JAMAAH ISLAMIYAH

Idris, SH., MA. - Ietje K. Andreas, SH., MA. - Wirawan Kartono

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA YANG BERADA DI LUAR NEGERI KHUSUSNYA TERHADAP KASUS TENAGA KERJA INDONESIA YANG MENJALANI PROSES HUKUM DI MALAYSIA

Dr. Ietje K. Andreas, S.H.,M.H. - Siti Noormalia Putri, S.H.,LL.M - Theodorus Indra S.P

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS EMITEN ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN TERHADAP INVESTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL

Andreas Samuel Sihite - Anita Afriana, S.H.,M.H. - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017 PK/Pdt.Sus/2007 MENGENAI SENGKETA DESAIN INDUSTRI MESIN BROILER ANTARA PT. HITACHI CONSTRUCTION MECHINERY INDONESIA DENGAN PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDA

Andreas Tambunan - Dr. U. Sudjana, S.H.,M.H. - Muhammad Amirullah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENOLAKAN OTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN YANG HASIL PEMERIKSAANYA DIPERLUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 222 KUHP

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Andreas Benhur Sumerlan - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian perwalimanatan dalam penerbitan obligasi di pasar modal dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap investor

Andreas - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Lastuti Abubakar, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Andreas Hasiholan - Dr. Sigis Suseno, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP MASALAH PENGGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH SURIAH

AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMSDALAM KONFLIK BERSENJATA:LEGALITAS PENGGUNAAN DAN PROSPEK PENGATURANNYA

Hukum Fidusia

PELAKSANAAN EKSEKUSI GADAI SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MEMBELI SAHAM TERLEBIH DAHULU DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Kajian Hukum Penerbitan Duplikat Polis Asuransi Tanpa Permohonan Berdasarkan Hukum Asuransi Dan Hukum Acara Perdata

UPAYA HUKUM PEMERINTAH LIECHTENSTEIN ATAS KEPUTUSAN PENGADILAN JERMAN YANG MEMBERIKAN HAK KEPADA JERMAN UNTUK MENGUASAI WILAYAH KEDAULATAN YANG DIKLAIM OLEH LIECHTENSTEIN

YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERADA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DAN UNI AFRIKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DARFUR DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PELANGGARAN HAK PRIVASI ( PRIVASY RIGHT) PD PROGRAM SIARAN INFOTAINMENT YG DITAYANGKAN OLEH LEMBAGA PENYAIARAN TELEVSI SWASTA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 32 THN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK

PEMBERIAN KEKEBALAN KEPADA PASUKAN MULTINASIONAL PBB (UN MULTINATIONAL FORCE) DI IRAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PENERAPAN FASILITAS ELEKTRONIK BANKING YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK DAN KELUARGANYA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI NEW YORK 1973

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) TERKAIT DUGAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN IZIN PENGGUNAAN PITA JARINGAN 2,1 GHZ (3rd GENERATION)

HAK WARIS SEORANG SUAMI YANG DUBERI MARGA TERHADAP HARTA WARISAN SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM KASUS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDUGA ANGGOTA JAMAAH ISLAMIYAH

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA YANG BERADA DI LUAR NEGERI KHUSUSNYA TERHADAP KASUS TENAGA KERJA INDONESIA YANG MENJALANI PROSES HUKUM DI MALAYSIA

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS EMITEN ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN TERHADAP INVESTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 017 PK/Pdt.Sus/2007 MENGENAI SENGKETA DESAIN INDUSTRI MESIN BROILER ANTARA PT. HITACHI CONSTRUCTION MECHINERY INDONESIA DENGAN PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDA

PENOLAKAN OTOPSI OLEH KELUARGA KORBAN YANG HASIL PEMERIKSAANYA DIPERLUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 222 KUHP

Perjanjian perwalimanatan dalam penerbitan obligasi di pasar modal dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap investor

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi