Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris

Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. - Sunardi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Prktik Penegakan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Delik Culpa

Ery Nursatari - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PUTUSAN PRAPERADILAN Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

MEMED SUMENDA - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hiduo Di Indonesia

Bambang Sri Herwanto - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. M.Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi.

Pinangki Sirna Malasari - Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelanggaran Hukum Atas Merek Dagang Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Prof. Dr. (jur).H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Simon Agung G.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM PADA PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR

MUHAMMAD KILAT - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Otje Salman Soemadiningrat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggungjawab Pidana Pengusaha Angkutan Umum Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Ketidak Laikan Jalan Kendaraan Bermotor

MUHAMMAD KILAT - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Pembajakan Di Laut Dihubungkan Dengan Yurisdiksi Kriminal Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Natasha Primadona - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Penetapan Sanksi Pidana Minimum Umum Dan Maksimim Khusus Terhadap Tujuan Pemidanaan Berdasrkan RUU KUHP 1999/2000

HERMON DEKRISTO - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PENETAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM UMUM DAN MAKSIMUM KHUSUS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN RUU KUHP 1999/2000

HERMON DEKRISTO - Prof.Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Bukti Darah Dan Rekaman Video CCTV Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Wiga Abadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

DARWIN ARITONANG - Prof. Dr. (jur).H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof.Dr. (jur) Andi Hamzah, S.H.,M.H. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,MLL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Implementasi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

DARWIN ARITONANG - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Jasa Penilaian dan Konsultan Keuangan Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Permata N.Daulay - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ajaran Turut Serta Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Nasional Menghadapi Tindak Pidana Terorisme Transnasional.

Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Ramelan

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/PUU-1/2003 TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME

Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.(Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - WAHYU HADININGRAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Zainal Arifin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi POLRI Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kerjasama Internasional Dengan Negara-Negara Lain

Fariz Eka Putra - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA UNTUK TIDAK DIPERLAKUKAN SECARA DISKRIMINATIF DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

HUSIN FAHMI - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - Prof.Dr. (JUR) H. Andi Hamzah,S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Chairuman Harahap - Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peristiwa Pengeboman Di CafÚ Sari Club Legian Bali Sebagai Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Yopie Morya Immanuel P

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris

Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Prktik Penegakan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Delik Culpa

PUTUSAN PRAPERADILAN Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hiduo Di Indonesia

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi.

Pelanggaran Hukum Atas Merek Dagang Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM PADA PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Tanggungjawab Pidana Pengusaha Angkutan Umum Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Ketidak Laikan Jalan Kendaraan Bermotor

Tindak Pidana Pembajakan Di Laut Dihubungkan Dengan Yurisdiksi Kriminal Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Implikasi Penetapan Sanksi Pidana Minimum Umum Dan Maksimim Khusus Terhadap Tujuan Pemidanaan Berdasrkan RUU KUHP 1999/2000

IMPLIKASI PENETAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM UMUM DAN MAKSIMUM KHUSUS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN RUU KUHP 1999/2000

Kekuatan Bukti Darah Dan Rekaman Video CCTV Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Implementasi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Jasa Penilaian dan Konsultan Keuangan Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Ajaran Turut Serta Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Nasional Menghadapi Tindak Pidana Terorisme Transnasional.

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/PUU-1/2003 TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME

Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Eksistensi POLRI Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kerjasama Internasional Dengan Negara-Negara Lain

PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA UNTUK TIDAK DIPERLAKUKAN SECARA DISKRIMINATIF DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Penerapan Sistem Pemidanaan Bagi Residivis Dalam Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia.

Penerapan Unsur Perencanaan Dalam Perkara Pembunuhan Yang Direncanakan Dengan Pemberian Sanksi Pidana

PENERAPAN UNSUR PERENCANAAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA

Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Peristiwa Pengeboman Di CafÚ Sari Club Legian Bali Sebagai Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi