Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Indonesia and the Aircraft Lease Implementation in its Airlines Amid Covid-19 Pandemic: a Perspective from Investment Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Investment Court System sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal EU-Indonesia Dihubungkan dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan New York Convention 195

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PENENAMAN MODAL ASING YANG TELAH DIBUBARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KM SINAR BANGUN YANG TENGGELAM DI DANAU TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SOUTH EAST ASIA JOURNAL CONTEMPORARY BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MILIK PT. RIDLATAMA GROUP DALAM PERKARA CHURCHILL MINING MELAWAN PEMERINTAH INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB FULL STACK DALAM JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS DI PELABUHAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOTEL DALAM KEGIATAN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCADANGAN DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM KASUS PENGGUNAAN KAPAL BERBENDERA ASING DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENANAMAN MODAL SWASTA DALAM SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM DI INDONESIA DITINJAU DARI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) DALAM GATT/WTO DAN KEBIJAKAN GSP UNI EROPA SERTA PELAKSANAANNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM UNCITRAL LEGAL GUIDE ON ELECTRONIC FUNDS TRANSFER SERTA KESIAPAN PERANGKAT HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RULES OF ORIGIN DALAM KERANGKA FTA (FREE TRADING AGREEMENT) ASEAN DAN JEPANG DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN ESKPOR IMPOR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA PADA SEKTOR JASA PARIWISATA PERHOTELAN DALAM GATS-WTO DIKAITKAN DENGAN PERPRES NO. 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA Y

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER PADA PERKARA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISERS COOPERATIVE Ltd. v. INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2924K/Sip/1981 TENTANG SENGKETA BASIC AGREEMENT FOR JOINT VENTURE ANTARA PT. BALAPAN JAYA DENGAN AHJU FORESTRY Co. Ltd. DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Jo.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 2468 K/PDT/2000, PT ASURANSI TAKAFUL UMUM MELAWAN PT. TITIPAN KILAT SUPRAPTO TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUSAKAN BARANG MUATAN AKIBAT KELALAIAN PENYEDIA KAPAL PENGANGKUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 263/PDT.G/2001/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE THE COCOA MERCHANTS ASSOCIATION OF AMERICA, INC ANTARA FA. SINAR NUSANTARA VS. BALMAC INTERNATIONAL, INC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 101/PDT/PT.DKI MENGENAI PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION AGREEMENT ANTARA GARUDA POWER EQUIPMENT MELAWAN GENERAL MOTOR CORP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENCARTER KAPAL DALAM MENUNJUKAN PELABUHAN YANG AMAN (SAFE PORT) BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSUL PERUBAHAN KONTRAK DAN AKIBATNYA DALAM KONTRAK JUAL BELI (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UN CISG 1980 (UNITED NATION CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS 1980) DAN KETENTUAN DALAM HUKUM DI I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM INVESTASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRAKTIK ARBITRASE INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN GATS/WTO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PRIVATISASI PLN DITINJAU DARI AMANAH PASAL 33 UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT. PALYJA DAN PT. AETRA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK PENGELOLAAN AIR DENGAN PT. PAM JAYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NASIONALISASI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOMR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN AKIBATNYA TERHADAP PENERIMAAN GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES DARI AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA WAJIB DALAM PERJANJIAN YANG MELIBATKAN PIHAK ASING DITINJAU DARI UNDNAG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDER, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN TENDER UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO) OLEH BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN (BTIP) BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI KUHPERDATADAN UNIDROIT PRINCI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH BAGI INVESTASI SWASTA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN DAN IMPLIKASI ONLINE ARBITRATION YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM BILL OF LADING TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUH PERDATA, KUHD DAN THE HAGUE RULES.

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog