Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN SATU ATAP BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELUANG INVESTASI DALA PENYELENGGARAAN FREKUENSI 3 GENERATION (3G) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN FASILITAS BANTUAN EKONOMI DARI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK OLEH NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DALAM CHARTER OF THE ECONOMICS RIGHT AND DUTIES OF STATES (CERDS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN (TAX HOLIDAY) KEPADA PENANAM MODAL ASING DALAM RANGKA KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR WARALABA BERDASARKAN PERMENDAG NO. 58/M-DAG/PER/9/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NO. 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN TENDER OLEH PERUSAHAAN ASING DALAM KONTRAK KARYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX. H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN MODEL HUKUM UNCITRAL TENTANG TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI PENGIRIMAN DANA LINTAS NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEDERHANAAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN (AFTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN TARIF UANG TAMBANAG DIBIDANG PENGANGKUTAN LAUT JENIS KAPAL CONTAINER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI PAM JAYA SEBAGAI BUMD YANG BERGERAK DI SEKTOR AIR DALAM KERJASAMA ANTARA PAM JAYA DENGAN SUEZ LYONNAISE DAN THAMES WATER DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS THE BIOTERRORISM ACT OF 2002 TERHADAP EKSPOR HASIL PERTANIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDISKEBERADAAN PERJANJIAN ESCROW (ESCROW AGREEMENT) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN SEI MANGKEI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS TBK. DALAM KAITANNYA DENGAN MANIPULASI PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kepastian Hukum Bill Of Lading (E-Bol) Dikaitkan Dengan Kedudukan Bill Of Lading Sebagai Dokumen Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Penyelenggaraan Eksport-Impor Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI PEMENUHAN UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PRAKTEK KARTEL TERHADAP PUTUSAN KPPU NO.25/KPPU-I/2009 DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 387K/PDT.SUS/2010 TENTANG PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. ATRIUMASTA SAKTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM PENANAM MODAL ASING TERKAIT DAFTAR NEGATIF INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TARIF TOL NUSA DUA û NGURAH RAI û BENOA TERKAIT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA BADAN USAHA DENGAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM AKTIFITAS PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA SWASTA PMA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PMA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PARALEL IMPOR PRODUK OBAT-OBATAN PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN TRIPS / WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA (NATIONAL TREATMENT) BAGI PMDN DAN PMA TERKAIT DENGAN OBLIGASI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI (UNKMK) MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TRIM's GATT/WTO DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS MENGENAI DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN SAFEGUARDS DI INDONESIA SESUAI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2002 SERTA KAITANNYA DENGAN GATT DAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM INVESTASI SEKTOR USAHA BIDANG NON MIGAS DI DAERAH JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN DALAM MENGHADAPI AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN PENETAPAN HARGA KEDELAI MELALUI KARTEL OLEH PT. CARGILL INDONESIA, TELUK INTAN, LIONG SENG DAN GUNUNG SEWU YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA TAHU DAN TEMPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUBSIDI EKSPORPRODUK PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA MENURUT PERJANJIAN PERTANIAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA TERHADAP PIHAK KETIGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT CONCORDE AIR FRANCE (AF) 4590 BERDASARKAN KONVENSI ROMA 1952 DAN PROTOKOL MONTREAL 1978

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KESELAMATAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI PERAIRAN PEDALAMAN DALAM HAL PENGANGKUT WAN PRESTASI DIDALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG KUHD (KAJIAN WANPRESTASI PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL-KAPAL YANG BEROPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PENGANGKUTAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA BARANG MUATAN BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN SUATU BARANG YANG DISEBABKAN OLEH KETIDAKLAIKAN SUATU KARGO BERDASARKAN PERJANJIAN CAPTER WAKTU DITINJAUAN DARI KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA TUBUTKAN KAPAL YANG BERISI MUATAN MINYAK BUMI DIHUBUNBGKAN DENGAN KUHD DAN ROTTERDAM RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM KONTRAK JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN INCOTERMS 2000 DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT YANG SECARA TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI SIFAT BERBAHAYA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT DIKAITKAN DENGAN ROTTERDAM RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITITPKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA DITINJAU DARI UU NO. 15 TH 1992 TTG PENERBANGAN DAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM KETERLAMBATAN AKIBAT SALVAGE (PENYELAMATAN0 KAPAL LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog