Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM AKTIFITAS PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA SWASTA PMA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PMA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PARALEL IMPOR PRODUK OBAT-OBATAN PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN TRIPS / WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA (NATIONAL TREATMENT) BAGI PMDN DAN PMA TERKAIT DENGAN OBLIGASI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI (UNKMK) MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TRIM's GATT/WTO DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS MENGENAI DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN SAFEGUARDS DI INDONESIA SESUAI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2002 SERTA KAITANNYA DENGAN GATT DAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM INVESTASI SEKTOR USAHA BIDANG NON MIGAS DI DAERAH JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN DALAM MENGHADAPI AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN PENETAPAN HARGA KEDELAI MELALUI KARTEL OLEH PT. CARGILL INDONESIA, TELUK INTAN, LIONG SENG DAN GUNUNG SEWU YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA TAHU DAN TEMPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN EKONOMI INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM MENASIONALISASI PERUSAHAAN ASING YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG ADA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI (JOINT OPERATION CONTRACT) KEGIATAN USAHA PANAS BUMI PT PERTAMINA (PERSERO) KEPADA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PP RI NO. 31 TH 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH FLEKSIBILISASI PASAR KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGORGANISASIAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN TRIMS DALAM WTO DIKAITKAN DENGAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA DITETAPKANNYA BATAM SEBAGAI FREE TRADE ZONE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG TERIGU DARI AUSTRALIA SEBAGAI INSTRUMEN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN DAN MASKAPAI PENERBANGAN ASING YANG BEROPERASI DI JALUR NASIONAL DAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERJANJIAN BILATERAL MENGENAI PAJAK (TAX

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHAPUSAN KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) MENUJU LIBERALISASI SEKTOR TPT DALAM WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERJANJIAN KERJA LAUT DI PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK,. DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA DIVESTASI SAHAM ANTARA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REP. INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TH 2007 TTG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PDAM KOTA MANADO DAN PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN BV. TIRTA SULAWESI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN EKONOMI INTERNAL NEGARA ATAS KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DISEKTOR PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KERUGIAN NEGARA DIBIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA YANG DISEBABKAN OLEH PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DIKAITKAN DENGAN UNITED NATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN MAYORITAS SAHAM ASING PADA SEKTOR USAHA PERBANKAN TERHADAP PERKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PP NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGALIHAN ASET PDAM KOTA SORONG KEPADA PT. TIRTA REMU ANTARA PEMERINTAH KOTA SORONG DENGAN PT. TIRTA REMU DIHUBUNGKAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BENTUK BADAN HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI PENGGANTI BP MIGAS PASCA DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3135 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INTERNATIONAL STANDARD FOR PHYTOSANITARY MEASURES 15 (ISPM 15): GUIDELINES FOR REGULATING WOOD PACKAGING MATERIAL TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN TUMBUHAN DAN KEGIATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KHUSUSNYA EKSPOR PRODUK KEMASAN KAYU IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM MENARIK MASUKNYA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KONTRAK ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIKAITKAN DENGAN MARITIME LABOUR CONVENTION 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA TERHADAP PERUSAHAAN MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS KARAHA BODAS LLC MELAWAN PERTAMINA DAN PT. PLN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT MENURUT CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING TAHUN 1990 DARI COMMISSION MARITIME INTERNATIONAL (CMI) DAN ANTISIPASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PRINSIP RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAH TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM, ASURANSI DALAM PERDAGANGAN VIA INTERNET (E-INSURANCE) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN MEMBAYAR AVARY UMUM ATAS MUNCULNYA KERUGIAN LAUT DALAM PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DITINJAU DARI KUHD DAN YORK/ANTWERP RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGARUH LIBERALISASI INVESTASI ASING TERHADAP PERUSAHAAN BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog